Wacana Pajak Kebutuhan Pokok Tak Baik untuk Kestabilan Ekonomi

TANAH ULAYAT TOL PADANG-PEKANBARU

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi (Foto: Zulfikar/Langgam.id)

Langgam.id - Pakar Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang, Syafruddin Karimi menyebut, wacana pemerintah ingin mengenakan pajak terhadap kebutuhan pokok, bukan suatu hal yang positif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.

Ia menjelaskan, hal itu justru memperparah keadaan ekonomi yang sudah terpuruk karena situasi pandemi covid-19 berkepanjangan. Dia percaya wacana itu tidak positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang makin parah dilanda krisis pandemi.

"Mampu saja rakyat kita menghasilkan kebutuhan pokok dan mampu beli untuk kebutuhan pokok keluarganya, kita mestinya bersyukur," katanya Sabtu (12/6/2021).

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand itu, pemerintah memberi subsidi karena rakyat masih kesulitan akibat krisis pandemi. Dia menilai dengan memunculkan wacana mengenakan pajak terhadap kebutuhan pokok ini mengesankan pemerintah tidak merasakan kesulitan rakyat yang sedang dalam kesulitan kesehatan dan ekonomi.

Dilanjutkannya, pemerintah yang sudah melakukan beberapa upaya untuk merangsang perekonomian rakyat dengan mengucurkan berbagai bentuk bantuan sudah merupakan langkah yang benar. Tapi persoalan lain dari upaya tersebut dimunculkan karena adanya oknum yang justru mengeruk keuntungan sendiri dengan perbuatan korupsi.

"Seperti korupsi dana bansos. Bantuan sosial yang besar sejak awal pandemi mestinya telah berdampak positif buat perekonomian kita," katanya.

Ternyata bantuan sosial yang besar itu terangnya, tidak sampai ke rakyat, tapi kandas di tangan koruptor. Rakyat kita tidak hanya butuh bantuan sosial, tetapi bantuan ekonomi agar ekonomi mereka bergerak.

Ia menyarankan pemerintah supaya memfokuskan bantuan sosial dan bantuan ekonomi kepada masyarakat lapisan 40 persen paling bawah. Karena masyarakat 40 persen paling bawah merupakan penggerak utama perekonomian domestik.

"Bila kelompok ini bergerak ekonominya, pertumbuhan akan didorong positif, kesempatan kerja akan bertambah, dan kemiskinan akan turun. Kelompok ini mesti menjadi target langsung pemulihan ekonomi," katanya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Raya Padang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Daya beli masyarakat semakin tertekan.
Tertekan Inflasi dan Daya Beli, Omzet Pedagang Pasar Raya Padang Anjlok hingga 70 Persen
Trickle-Down Effect: “Mitos yang Gagal Menetes”
Trickle-Down Effect: “Mitos yang Gagal Menetes”
Pemerintah baru saja menggelontorkan paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri atas 8 program akselerasi, 4 program lanjutan dan 5 program
Stimulus Ekonomi 2025, Ojol dan Pekerja Lepas Dapat Perhatian Khusus dari Pemerintah
Pemerintah merilis paket ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja (8+4+5).
Pemerintah Rilis Program Paket Ekonomi 8+4+5, Ini Tiga Dampak Positifnya
Anggaran Kemenkeu 2026 untuk Stabilitas Fiskal dan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan
Anggaran Kemenkeu 2026 untuk Stabilitas Fiskal dan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan
Dari Machiavelisme Hingga Kambing dan Singa
Dari Machiavelisme Hingga Kambing dan Singa