Serangan besar Amerika Serikat ke Caracas pada 3 Januari 2026 dan klaim penangkapan Presiden Nicolás Maduro membuka babak baru politik internasional: negara kuat memaksakan kehendak, lalu menuntut dunia menerima hasilnya. Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan “menjalankan” Venezuela untuk sementara dan mengaitkannya dengan pemanfaatan cadangan minyak negara itu (Associated Press, 2026). Pernyataan ini menggeser batas perilaku negara dari tekanan diplomatik menjadi praktik pengambilalihan yang terang-terangan.
Keadaan ini layak disebut zaman premanisme global. Premanisme global bekerja ketika kekuatan militer menggantikan legitimasi hukum, lalu narasi politik dibangun untuk menormalkan tindakan tersebut. Dalam pola ini, bahasa ikut berubah: serangan disebut “operasi”, penggulingan disebut “transisi”, dan kontrol sumber daya dipoles sebagai “pemulihan”. Perubahan istilah tidak mengubah substansi: pihak kuat menentukan aturan, pihak lemah menanggung akibat.
Dampak ekonomi paling cepat mengalir lewat minyak dan devisa. Reuters melaporkan infrastruktur produksi dan pengilangan PDVSA tidak mengalami kerusakan besar akibat serangan, tetapi blokade tanker dan penyitaan kargo pada Desember telah memangkas ekspor minyak Venezuela hingga sekitar separuh dari 950.000 barel per hari pada November. Perusahaan pelayaran menghindari perairan Venezuela, stok minyak menumpuk, dan aktivitas pelabuhan merosot (Reuters, 2026a). Artinya, serangan tidak harus menghancurkan kilang untuk melumpuhkan kemampuan negara memperoleh devisa; gangguan pada jalur logistik dan kepastian pengapalan sudah cukup untuk menurunkan kapasitas ekspor efektif.
Tekanan eksternal itu jatuh di atas fondasi moneter yang rapuh. Data yang telah dibahas menunjukkan uang beredar (M2) tumbuh sekitar 382% (yoy) pada November 2025, basis uang (M0) naik sekitar 521% (yoy), suku bunga kredit bank komersial berada di sekitar 58%, inflasi CPI tercatat 23,6% (yoy) pada Oktober 2024, dan cadangan devisa bank sentral sekitar USD 13,6 miliar pada November 2025 (Venezuela Macroeconomic Indicators, https://apac1-datastream.platform.refinitiv.com). Dengan struktur seperti ini, guncangan devisa mudah memicu kenaikan harga, memperbesar ketidakpastian kurs, dan mempercepat perilaku lindung nilai yang merusak fungsi uang domestik sebagai penyimpan nilai.
Dari sisi diplomasi, reaksi Rusia dan China memperlihatkan penolakan terhadap preseden tersebut. Reuters melaporkan Dewan Keamanan PBB akan membahas tindakan Amerika Serikat, setelah Kolombia meminta pertemuan dengan dukungan Rusia dan China; Sekretaris Jenderal PBB menilai aksi itu menciptakan “preseden berbahaya” bagi prinsip Piagam PBB (Reuters, 2026b). Associated Press juga melaporkan adanya kecaman internasional, termasuk dari Rusia dan China (Associated Press, 2026). Keduanya membaca peristiwa Venezuela bukan sekadar perubahan rezim, melainkan ujian apakah norma non-intervensi masih memiliki daya paksa ketika berhadapan dengan negara adidaya.
Kritik keras juga datang dari dalam Amerika Serikat sendiri. Congresswoman Lizzie Fletcher menilai tindakan militer Presiden Trump melanggar Konstitusi karena pemerintah tidak meminta dan tidak memperoleh otorisasi Kongres untuk melancarkan serangan. Ia menolak klaim kewenangan sepihak presiden untuk menggulingkan pemimpin asing dan mengambil alih negara lain, serta menuntut pengarahan penuh kepada Kongres, transparansi, dan akuntabilitas (States News Service, 2026). Kritik ini penting karena menunjukkan bahwa premanisme global bukan hanya persoalan hubungan antarnegara; ia juga menggerus tata kelola demokrasi di negara pelaku, melalui perluasan kuasa eksekutif tanpa kontrol legislatif yang memadai.
Premanisme global juga melahirkan biaya ekonomi jangka panjang melalui ketidakpastian dan disrupsi tata kelola. Reuters melaporkan serangan siber pada Desember mengganggu sistem administrasi PDVSA sehingga perusahaan beralih ke proses manual untuk menjaga aliran minyak dan BBM (Reuters, 2026a). Disrupsi administratif seperti ini menaikkan biaya transaksi, memperlambat penagihan, dan mengacaukan perencanaan ekspor. Ketika risiko politik dan risiko pembayaran naik bersamaan, pelaku usaha menahan investasi, rumah tangga mempercepat substitusi ke mata uang asing, dan negara kehilangan ruang kebijakan untuk menstabilkan harga.
Dunia perlu merespons dengan standar tegas. Komunitas internasional harus menolak normalisasi intervensi sepihak, memprioritaskan perlindungan warga sipil, dan memaksa penyelesaian melalui mekanisme multilateral yang dapat diuji publik. Negara-negara Global South perlu memperkuat solidaritas diplomatik agar preseden ini tidak menyebar ke kawasan lain. Bagi Indonesia, pesan strategisnya jelas: perkuat ketahanan energi dan pangan, diversifikasi sumber devisa, dan bangun kredibilitas institusi ekonomi agar tekanan eksternal tidak mudah menerjemahkan guncangan geopolitik menjadi krisis domestik.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)
