Usai Tertibkan PKL, Pemko Tawarkan Solusi Pasar Kuliner Pantai Padang

Langgam.id – Pemerintah Kota Padang menawarkan tempat berjualan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang mengalami dampak penertiban oleh tim gabungan di sepanjang Pangai Padang pada 16-17 September 2023 lalu.

Tawaran Pemko Padang itu diyakini akan menjawab dan mengatasi persoalan yang ada. Serta akan menjadi lokasi yang nyaman untuk pedagang dan pengunjung.

“Kita menawarkan solusi tempat berdagang kepada pedagang Pantai Padang,” kata Wali Kota Padang Hendri Septa, dikutip Selasa (19/9/2023).

Pemko Padang mengundang enam orang perwakilan pedagang Pantai Padang yang selama ini berjualan di kawasan Lapau Panjang Cimpago (LPC). Mereka bertemu Wali Kota Padang, Wawako Ekos Albar, Asisten I Edi Hasymi, Kepala Dinas Pariwisata Yudi Indra Syani, Plt Kasatpol PP Raju Minropa, Inspektur Arfian, dan lainnya di Balaikota Padang.

Dalam pertemuan itu, Pemko Padang menawarkan tempat berdagang yang baru di kawasan samping Jembatan Cimpago. Kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi parkir dijadikan sebagai Pasar Kuliner Pantai Padang. Nantinya, kawasan ini dihuni sebanyak 68 orang pedagang.

“Konsepnya hampir mirip dengan ‘Permindo Night Market’, nantinya pedagang disiapkan tenda dan diisi oleh pedagang untuk berjualan,” kata Hendri Septa.

Dipilihnya kawasan itu bukan tanpa alasan. Samping jembatan Cimpago merupakan tempat yang tepat untuk berdagang dan menjadi solusi untuk penataan pantai.

Sebanyak enam perwakilan pedagang yang hadir berdialog akan menyampaikan konsep yang ditawarkan Pemko Padang ke pedagang lain. Pedagang diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan bermufakat. Hasilnya akan diusulkan ke pemerintah kota dalam waktu dekat.

“Sifatnya pedagang kaki lima pantai mengusulkan ke pemerintah, kalau keputusan mutlak pemerintah yang memutuskan,” ujar Ekos Albar.

Ia memastikan pemerintah menyediakan ruang dialog untuk pedagang bermufakat. Pemko juga akan menerima kesepakatan pedagang selama tidak bertentangan dengan ketentuan ketertiban, keamanan, dan keindahan.

“Akan ada pertemuan sesegera mungkin, kami mengharapkan aktivitas berdagang dapat dilaksanakan lagi. Selama tidak ada keputusan pedagang tidak dibolehkan berjualan,” ujar Wawako.

Sementara itu, perwakilan pedagang, Deri mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung program-program pemerintah asal diberi tempat untuk berjualan.

“Prinsipnya sangat mendukung program pemerintah, tidak menentang. Aturlah kami asal bisa berjualan,” ujarnya saat audiensi.

Menurutnya, solusi ini nanti akan dibawa ke pedagang lain untuk dirembukkan. Pedagang berjanji akan segera duduk kembali dengan Pemko Padang dan memberikan jawaban.

“Akan kita bawa lagi rencana ini ke pedagang lain,” ucap pedagang itu. (*/Fs)

Tag:

Baca Juga

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas (lalin) menurun sepanjang tahun 2024. Kendati demikian, untuk jumlah korban dan kerugian justru
Diduga Rem Blong, Truk Bawa Alat Berat Masuk Parit di Silaiang Bawah
Pidana Adat untuk LGBT di Sumatera Barat: Polarisasi, Penegakkan Hukum, Pemurnian Moral?
Pidana Adat untuk LGBT di Sumatera Barat: Polarisasi, Penegakkan Hukum, Pemurnian Moral?
7 Jam Putus Akibat Longsor, Lalu Lintas di Lembah Anai Kembali Normal
7 Jam Putus Akibat Longsor, Lalu Lintas di Lembah Anai Kembali Normal
Dharmasraya Dipastikan Jadi Lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi, Siap Terima Investasi Pendidikan Rp250 Miliar
Dharmasraya Dipastikan Jadi Lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi, Siap Terima Investasi Pendidikan Rp250 Miliar
Ekonomi Sumbar 2019 Terburuk
Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Ekonom UNAND Sebut Sumbar Butuh Tambahan Investasi Rp50 Triliun per Tahun
HJK ke 357, Dishub Padang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Lonjakan Pengunjung
HJK ke 357, Dishub Padang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Lonjakan Pengunjung