Langgam.id — Memasuki tahapan transisi pemulihan pascabencana, Pemerintah Kota Padang Panjang ikuti rapat koordinasi evaluasi penanggulangan bencana tingkat Provinsi Sumatera Barat yang digelar secara virtual, Senin (15/12/2025). Rapat ini diikuti dari Posko Tanggap Darurat di Markas Koramil 01/PP.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota, Allex Saputra didampingi Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, bersama perangkat daerah terkait. Kegiatan ini juga diikuti seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Rakor dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy. Dalam arahannya, Wagub menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan valid terhadap wilayah terdampak bencana serta kebutuhan riil masyarakat sebagai dasar perencanaan penanganan lanjutan.
Ia juga menyampaikan, sebagian besar akses jalan yang terdampak bencana telah mulai dibenahi, serta mengapresiasi kinerja kepala daerah dalam penanganan bencana di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Wawako Allex Saputra menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Kota Padang Panjang. Ia menjelaskan, terhitung sejak 14 Desember 2025, Padang Panjang resmi memasuki fase transisi dari masa tanggap darurat menuju masa pemulihan yang direncanakan berlangsung hingga enam bulan ke depan.
“Alhamdulillah, selama masa tanggap darurat seluruh upaya penanganan pascabencana telah kami maksimalkan bersama seluruh unsur terkait,” ujar Allex.
Lebih lanjut, Allex menyampaikan Pemko Padang Panjang telah memulai langkah percepatan penyediaan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Lahan untuk pembangunan hunian tetap telah tersedia dan lokasi tersebut juga telah disurvei oleh kementerian terkait.
Pada rapat tersebut, Allex juga meminta arahan dan dukungan Pemerintah Provinsi terkait kemungkinan pemanfaatan lahan milik TNI yang berada di Kelurahan Kampung Manggis untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
Selain itu, sejumlah perangkat daerah, antara lain BPBD, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR, Perkim LH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta OPD terkait lainnya, telah menyampaikan laporan teknis secara rinci kepada pemerintah provinsi dan pusat.
Laporan tersebut mencakup kebutuhan mendesak di berbagai sektor, seperti perumahan, pendidikan, rumah ibadah, infrastruktur jalan, dan pertanian, yang dilengkapi dengan rencana anggaran biaya baik fisik maupun nonfisik.
