Tim Hukum Ganjar-Mahfud Luncurkan 3 Buku soal Pilpres 2024

Langgam.id - Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud bersama tim hukum 22E meluncurkan tiga buku yang menawarkan analisis mendalam mengenai lika-liku sengketa Pilpres 2024. Peluncuran buku ini dilakukan di empat kota luar Jakarta yakni Padang, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar.

Tiga buku tersebut masing-masing berjudul: Antara Hukum dan Politik, Membedah Putusan MK Dalam Sengketa Pilpres 2024 Suara Publik Bergaung di MK, dan Keadilan Elektoral di MK "Refleksi Putusan MK Soal Hasil Pilpres 2024".

Ketiga buku ini disebut menjadi tonggak penting dalam mengupas hubungan antara hukum, politik, dan suara publik dalam Pilpres 2024. Buku ini, juga menyajikan perdebatan komprehensif tentang pelaksanaan Pilpres 2024 yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga politik, etika, dan psikologi.

Todung Mulya Lubis dan Tim Hukum 22E mengupas dinamika persidangan hingga putusan MK, lengkap dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi.

Sebagai buku yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas demokrasi, buku ini menjadi referensi penting bagi praktisi hukum dan akademisi, dengan semangat utama melawan TSM dan menegakkan Konstitusi. Tak cuma itu, buku ini juga membahas mengenai Putusan MK No. 2.PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.

Para ahli yang terlibat menyusun analisis dari lima tema utama yakni, kewenangan MK, solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh MK, dilema keadilan prosedural dan substantif, beban pembuktian dalam Pemilihan Umum, serta dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya.

Di samping menawarkan analisis mendalam bagi pembaca yang ingin memahami kompleksitas hukum elektoral di Indonesia, buku ini mengabadikan suara publik dan dinamika persidangan selama sengketa Pemilih

Melalui amicus curiae dari berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi advokat, dan seniman, buku ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Buku ini juga menyoroti bagaimana kegelisahan publik terhadap proses demokrasi yang menjadi suara kolektif dan mempengaruhi tekanan perjalanan persidangan. Ketiga buku ini menjadi catatan penting untuk memahami tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia pada saat Pilpres 2024 serta bagaimana peran hukum, politik, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menjaga keadilan dan demokrasi.

Todung menyampaikan, walaupun presiden dan wakil presiden telah dilantik, betapa pentingnya melangkah maju sebagai bangsa dan tidak meratapi keadaan yang terjadi karena pelanggaran konstitusional yang tidak terbantahkan.

"Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan menantang, dibutuhkan government dan governance," ujarnya.

Dalam perjalanannya, kata Todung, Pilpres 2024 diwarnai dengan pelanggaran yang bersifat konstitusional, sebagaimana bisa dilihat saat pada putusan MK. Pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sehingga, lanjutnya, pada Pilpres 2024 MK telah abai dalam mendengarkan suara rakyat dan tidak melihat kenyataan yang terjadi. Hukum seringkali dipakai sebagai instrumen kekuasaan. Sehingga, hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"Sangat ironis melihat bahwa Indonesia semakin dijauhkan dari cita-cita kemerdekaan yang diidamkan dan telah diraih dengan jerih payah pahlawan-pahlawan negara ini," ungkapnya.

Ditambahkannya, buku-buku tersebut merupakan karya yang disusun secara kolektif berdasarkan pengalaman-pengalaman pelanggaran pada Pilpres 2024 sebagai pembelajaran untuk
kedepannya.

"Buku ini memuat suara hati rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai negaranya. Buku ini diharapkan untuk bermanfaat bagi hakim, jaksa, pengacara, akademisi, dan seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

"Karena adanya regresi demokrasi Indonesia, melalui peluncuran buku ini adalah cara beliau untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan harapan rakyat Indonesia dapat melangkah maju dengan gagah berani dalam mendukung nilai-nilai demokrasi Indonesia dengan semangat untuk menegakkan konstitusi dan melawan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), beliau berharap peluncuran buku ini bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat keadilan dalam Pemilu 2024 serta memberikan kontribusi pada perkembangan hukum dan demokrasi Indonesia," sambung Todung. (*/yki)