Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi dari DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumatera Barat di Istana Gubernur pada Senin, 13 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis dalam rangka memperkuat ekosistem pariwisata Sumbar, termasuk usulan pembukaan jalur udara internasional dan penguatan layanan wisata.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD ASITA Sumatera Barat, Darmawi, menyampaikan keprihatinan atas seringnya terjadi apa yang ia sebut sebagai “bencana pariwisata”. Menurutnya, bencana ini bukan dalam bentuk gempa atau banjir, melainkan pengalaman negatif yang dirasakan wisatawan akibat pelayanan yang kurang memuaskan, fasilitas yang tidak sesuai ekspektasi, atau interaksi yang tidak ramah dari pelaku wisata.
“Ini adalah jenis bencana yang sering tidak terlihat, namun sangat berdampak. Wisatawan yang kecewa tidak akan kembali, dan lebih buruk lagi, mereka akan membawa cerita buruk itu ke orang lain,” ujar Darmawi.
Untuk itu, ASITA mendorong adanya upaya serius dalam mitigasi bencana pariwisata. Salah satunya melalui pelatihan dan edukasi bagi seluruh pelaku wisata agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkesan.
Gubernur Mahyeldi menyambut baik masukan tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian ASITA terhadap peningkatan mutu pariwisata di daerah. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang kuat dalam mendukung pengelolaan sektor ini.
“Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang tegas dan terarah. Baik melalui Peraturan Daerah maupun aturan teknis lainnya,” tegas Mahyeldi.
Sebagai langkah awal, Gubernur menugaskan Dinas Pariwisata Sumbar untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Satuan Tugas Pariwisata. Satgas ini dirancang lintas instansi, melibatkan unsur dinas-dinas terkait, aparat keamanan, dan para pelaku wisata. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja terintegrasi dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan wisata di Sumatera Barat.
Selain itu, ASITA juga mendorong percepatan regulasi dan standarisasi pelayanan pariwisata. Mereka mengusulkan agar ekosistem wisata dari hulu hingga hilir memiliki alur dan aturan yang jelas, mulai dari proses pemesanan, pemanduan wisata, hingga aktivitas operator tur.
Dalam konteks konektivitas, ASITA mengusulkan pembukaan jalur udara langsung Padang – Kota Baru (Kelantan, Malaysia). Menurut Darmawi, jalur ini sangat potensial karena Kelantan berbatasan langsung dengan daerah padat penduduk seperti Terengganu, Pahang, Pattani, dan Narathiwat di Thailand.
“Jalur ini akan menjadi pintu masuk wisatawan muslim dari Malaysia dan Thailand ke Sumatera Barat, sejalan dengan program Muslim Friendly Tourism yang sedang kita galakkan,” ungkap Darmawi. Ia juga menambahkan bahwa ASITA siap menjembatani komunikasi antara Pemerintah Sumbar dengan otoritas Kelantan dan Pattani untuk merealisasikan kerja sama ini.
Di sisi lain, ASITA turut menyoroti pentingnya pengembangan edu-tourism atau pariwisata berbasis pendidikan. Dengan dibukanya jalur baru, peluang mendatangkan pelajar dari Malaysia dan Thailand untuk studi di Padang terbuka lebar. Hal ini dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat posisi Kota Padang sebagai pusat pendidikan internasional di kawasan barat Sumatera.
Menutup pertemuan, Gubernur Mahyeldi kembali menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat sektor pariwisata secara kolaboratif. Ia berharap masukan dari ASITA menjadi langkah awal menuju sistem pariwisata Sumatera Barat yang lebih tangguh, ramah, dan berdaya saing tinggi.
“Pariwisata bukan hanya tentang kunjungan, tapi juga tentang kesan. Dan kesan itu harus dibangun dengan pelayanan yang tulus dan sistem yang tertata,” pungkas Mahyeldi.
