Langgam.id - Pandemi Covid-19 merontokkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat tak terkecuali usaha tenun minang. Pemerintah Provinsi Sumbar memperkirakan, hampir seluruh dari total 593.100 unit UMKM merasakan ganasnya pandemi Covid-19. Hantaman paling keras dirasakan UMKM di bidang perdagangan dan pariwisata.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar per November 2020 mencatat jumlah nasabah terdampak Covid-19 di perbankan umum dan BPR mencapai 224.148 nasabah UMKM dengan total pinjaman Rp10,55 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 116.509 nasabah UMKM dengan total pinjaman Rp7,39 triliun sudah mendapat persetujuan restrukturisasi kredit.
“Masih banyak yang mengajukan penundaan pembayaran cicilan. Semua itu diproses oleh masing-masing perbankan dan BPR di mana nasabah meminjam,” kata Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu, kepada langgam.id beberapa waktu lalu.
Menurutnya, OJK sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19 termasuk kemudahan bagi pelaku UMKM. Selain relaksasi, Misran juga meminta perbankan yang beroperasi di daerah itu meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM, untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Muhamad Irsyad, Direktur Utama PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari mengatakan pihaknya memberikan bunga kredit yang sangat rendah kepada pelaku usaha melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan. “Bank Nagari salurkan dana PEN Rp250 miliar, yang prioritasnya memang untuk pelaku-pelaku usaha agar usahanya bisa kembali bangkit di tengah pandemi,” katanya,
Dengan bunga kredit yang kuncup ini, Irsyad yakin pelaku usaha bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik tanpa takut kekurangan modal. Untuk pinjaman dengan bunga mini tersebut, Bank Nagari memberikan pinjaman tanpa agunan maksimal sebesar Rp25 juta.
Selain dana PEN, Bank Nagari sebelumnya sudah mengeluarkan kredit super mikro dengan plafond maksimal Rp10 juta. Kredit tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan sistem subsidi bunga, sehingga nasabah hanya dikenakan bunga 2 persen per tahun.
“Jadi bunganya 16 persen, tetapi disubsidi. Jadi nasabah hanya bayar 2 persen. Untuk tahun ini, kami juga salurkan kredit super mikro,” katanya.
Tahun lalu, porsi pembiayaan ke UMKM di Bank Nagari hampir 95 persen atau mencapai Rp18,2 triliun dari total kredit konvensional perseroan sebesar Rp19,54 triliun. Alasannya karena pelaku usaha di Sumbar sebagian besar adalah pelaku UMKM. “Makanya pembiayaan kami prioritasnya UMKM,” tegasnya.
Ia menuturkan nasabah bisa meminjam modal di bank milik Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten/kota itu sesuai skala dan kebutuhan usahanya, mulai dari kredit super mikro, KUR, hingga pinjaman lainnya. Adapun, prioritas penyaluran kredit perseroan tahun ini, tetap menyasar UMKM, terutama di sektor perdagangan, pertanian, dan sektor pendukung pariwisata termasuk pelaku usaha tenun Minang. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap subsidi bunga kredit ini bisa meringankan beban UMKM selama masa pandemi.
Meski sudah ada berbagai kemudahan, pelaku usaha masih bimbang untuk meminjam uang ke perbankan. Seperti Fitri Cici, pemilik usaha Cici Songket di Sawahlunto, yang mengaku perlu modal untuk kembali menjalankan bisnisnya.
Dia belum berani meminjam modal ke bank karena khawatir tak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya mengingat belum ada kepastian kapan berakhirnya virus corona. “Nanti tidak sanggup bayar cicilan dan bunga,” terangnya.
Menurutnya, meminjam uang ke bank dalam kondisi ekonomi seperti saat ini tetap berisiko meski sudah ada kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya cukup rendah. Sebab, nasabah tetap harus membayar bunga yang dianggapnya masih cukup besar. “Kalau bisa, pemda (kabupaten/kota) juga bantu permodalan kami (pelaku usaha) dengan dana bergulir yang bunganya rendah,” ujar Cici. (Heri Faisal)
