Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola data yang rapi dan terintegrasi melalui peluncuran program strategis bertajuk “Solok Selatan Satu Data”.
Program ini menjadi solusi cerdas dalam penyeragaman Peta Dasawisma dan Penomoran Rumah, sebagai fondasi penting untuk pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Aula Sarantau Sasurambi pada Rabu (21/5/2025) lalu. Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten, Ketua TP-PKK, pimpinan OPD, camat, wali nagari, serta seluruh kepala jorong se-Kabupaten Solok Selatan.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Yulian Efi menyebutkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat 1.935 kelompok dasawisma di 275 jorong. Penyeragaman peta dan penomoran rumah di setiap jorong dinilai sangat krusial untuk mempermudah pendataan dan sinkronisasi program-program pemerintah.
“Penyeragaman ini bukan hanya soal teknis administrasi, tapi juga langkah strategis untuk mewujudkan Solok Selatan yang lebih tertata, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Wabup Yulian Efi, usai menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Salah satu inovasi andalan yang diperkenalkan adalah aplikasi digital bernama Simsalabim—karya kolaboratif Tim Penggerak PKK, Dinas Sosial PMD, dan sejumlah perangkat daerah. Aplikasi ini dirancang untuk memuat foto rumah, titik koordinat, dan data penting lainnya seperti jumlah KK, data bantuan sosial, kepesertaan BPJS, kondisi stunting, anak putus sekolah, hingga informasi tagihan PBB.
“Harapan kami, aplikasi Simsalabim menjadi embrio nyata dari ‘Solok Selatan Satu Data’, menyediakan informasi by name by address yang akurat dan komprehensif,” tambah Wabup.
Dengan sistem yang lebih tertata, pemerintah daerah optimistis setiap kebijakan dan program sosial akan lebih mudah diawasi, dievaluasi, dan disalurkan tepat sasaran. Lebih dari sekadar digitalisasi data, program ini menjadi wujud nyata kemajuan tata kelola pemerintahan di era modern. (*/f)
