Langgam.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat menggelar rapat terbatas bersama sembilan asosiasi pariwisata untuk membahas strategi komprehensif pengembangan sektor pariwisata Sumatera Barat, Jumat (20/12/2024) lalu.
Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat Kadin Sumbar ini menghadirkan seluruh komponen industri pariwisata termasuk ASITA (Association of The Indonesian Travel Agent), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), AELI (Asosiasi Experiental Learning Indonesia), PPHI (Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia), MASATA (Masyarakat Sadar Pariwisata), ASPPI (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia), dan ASTINDO (Asosiasi Travel Agent Indonesia).
Ketua Umum Kadin Sumbar, Buchari Bachter, menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan pariwisata dalam menghadapi tantangan industri pariwisata tahun 2025.
“Kadin Sumbar berkomitmen menjadi fasilitator untuk memperkuat koordinasi seluruh pelaku industri pariwisata. Kami melihat potensi besar pariwisata Sumbar yang perlu dioptimalkan melalui penguatan data, peningkatan kualitas layanan, dan promosi terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2024).
Ia menambahkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumbar yang baru mencapai 2 persen memiliki potensi untuk ditingkatkan secara signifikan melalui pengelolaan yang lebih terstruktur.
Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa tantangan strategis yang perlu segera diatasi, termasuk validasi data kunjungan wisatawan, perbaikan infrastruktur destinasi wisata, dan penertiban praktik usaha pariwisata ilegal.
“Kami akan membentuk Kelompok Kerja Pariwisata yang mulai beroperasi Januari 2025 untuk mengkoordinasikan solusi atas berbagai tantangan ini,” jelas Joni Mardianto yang akan memimpin Pokja tersebut.
Fokus utama Pokja Pariwisata adalah memperkuat sistem pendataan melalui reaktivasi Surat Keterangan Usaha (SKU) dan standardisasi metode pengumpulan data kunjungan wisatawan. Langkah ini akan memberikan landasan kuat bagi pengembangan kebijakan berbasis data.
Pokja juga akan menangani isu-isu krusial seperti penertiban agen dan pemandu wisata ilegal di bandara, serta praktik pungutan liar yang merugikan wisatawan.
Dari sisi pengembangan destinasi, Kadin Sumbar mendorong pengembangan desa wisata dan penguatan wisata berbasis budaya sebagai diferensiasi produk wisata Sumbar. Standardisasi layanan homestay dan akomodasi, termasuk sertifikasi halal, akan menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing destinasi. Pengembangan fasilitas MICE juga menjadi perhatian khusus mengingat belum tersedianya venue yang mampu menampung event berskala besar.
Peluang konektivitas baru melalui rute penerbangan Scott dari Singapura ke Padang membuka optimisme baru. “Kami akan memastikan rute internasional ini dapat berkelanjutan melalui promosi terintegrasi dan peningkatan kualitas layanan wisata,” ungkap Popi Mailani, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Sumbar.
Pengembangan Minangkabau Travel Mart dan pembentukan hub promosi di kota-kota strategis akan memperkuat posisi Sumbar di pasar internasional.
Upaya peningkatan kualitas SDM pariwisata juga menjadi fokus melalui program pelatihan dan sertifikasi berjenjang untuk pemandu wisata dan pelaku usaha pariwisata.
Kadin Sumbar akan berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk mengaktifkan kembali unit polisi pariwisata guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan di destinasi wisata.
Kadin Sumbar mengajak seluruh anggota asosiasi pariwisata untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Luar Biasa Kadin guna memperkuat sinergi dan akses terhadap program-program pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. (*/Fs)
