TARGET pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 terdengar heroik, tetapi angka tidak bergerak karena slogan. Data memberi peringatan yang tegas. Long-Term Economic Outlooks menempatkan Indonesia pada lintasan 5,0% pada 2025–2027 dan 5,1% pada 2028, saat pertumbuhan global berada di sekitar 3,0–3,2% (revinitiv.com). Indonesia memang unggul dari rata-rata dunia, tetapi proyeksi yang datar menunjukkan satu fakta: ekonomi dapat stabil, lalu berhenti pada batas nyaman 5% bila mesin produktivitas tidak berubah.
BPS menguatkan sinyal Long-Term Economic Outlooks. Tahun 2025 mencatat pertumbuhan PDB 5,11% (c-to-c). Dari sisi pengeluaran, ekonomi bergerak lewat komposisi yang relatif seimbang: konsumsi rumah tangga 4,98%, PMTDB 5,09%, konsumsi pemerintah 2,50%, ekspor 7,03%, dan impor 4,77%. Struktur ini mencerminkan daya tahan domestik dan momentum perdagangan. Struktur ini juga menjelaskan mengapa Indonesia mampu bertahan di sekitar 5% di tengah dunia yang melambat.
Masalahnya muncul saat Indonesia menargetkan 8%. Kenaikan dari 5% ke 8% berarti tambahan sekitar 3 poin persentase. Tambahan itu tidak bisa lahir dari konsumsi yang tumbuh 4–5% saja. Tambahan itu juga tidak bisa muncul dari investasi yang naik, lalu terserap ke sektor berteknologi rendah, padat rente, atau miskin keterkaitan industri. Ekonomi membutuhkan kualitas, bukan sekadar volume.
Teori pertumbuhan mengajarkan jalan keluar yang jelas. Akumulasi modal dan tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan untuk beberapa waktu, tetapi pertumbuhan tinggi yang bertahan membutuhkan peningkatan efisiensi dan kemajuan teknologi. Indonesia perlu mengangkat produktivitas total faktor (TFP), meningkatkan human capital, dan memperkuat kapabilitas industri. Tanpa itu, investasi hanya memperbesar kapasitas, bukan mempercepat nilai tambah.
Langkah pertama menuju 8% berangkat dari perombakan agenda produktivitas. Indonesia perlu menekan biaya logistik, mempercepat arus barang, dan membangun ekosistem yang membuat perusahaan cepat naik skala. Biaya distribusi yang tinggi memakan marjin, mengurangi investasi mesin, dan menahan ekspansi pasar. Pemerintah juga perlu memperkuat kompetisi. Persaingan memaksa perusahaan berinovasi, menaikkan kualitas manajemen, serta mengadopsi teknologi. Produktivitas tumbuh saat pasar memberi hadiah pada pelaku efisien dan memberi sanksi pada pelaku lemah.
Langkah kedua menuntut transformasi struktur produksi. Indonesia harus memperluas manufaktur modern dan jasa tradable bernilai tambah tinggi. Dunia sudah memperingatkan risiko “deindustrialisasi prematur”: banyak negara berkembang kehilangan peran manufaktur terlalu dini, lalu terjebak pada pertumbuhan menengah karena sektor yang dominan tidak cukup produktif. Indonesia tidak boleh membiarkan mesin manufaktur melemah saat kebutuhan pekerjaan formal dan upah tinggi terus meningkat. Kebijakan industri perlu disiplin. Insentif harus terikat pada target produktivitas, ekspor, dan penguatan rantai pasok lokal. Pemerintah perlu memberi dukungan pada sektor yang membangun kemampuan, bukan pada sektor yang hanya meminta proteksi.
Langkah ketiga menuntut reform institusi yang serius. Investor produktif mencari kepastian aturan, penegakan kontrak, dan proses perizinan yang konsisten. Ketika institusi lemah, investasi berubah menjadi spekulasi jangka pendek. Ketika institusi kuat, investasi berubah menjadi pabrik, riset, dan pelatihan tenaga kerja. Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan bila reform hukum ekonomi, tata kelola pengadaan, dan integritas birokrasi berjalan nyata dan terukur.
Kesimpulan: Indonesia bisa mengejar 8% pada 2029 hanya jika Indonesia mengubah mesin pertumbuhan. Data outlook dan data BPS sudah menunjukkan baseline yang kuat di sekitar 5%. Indonesia perlu melampaui baseline itu lewat produktivitas, industrialisasi modern yang disiplin, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan institusi yang kredibel. Jika Indonesia memilih jalan reform, 2029 dapat menjadi tahun akselerasi. Jika Indonesia memilih kenyamanan, 2029 hanya mengulang 5% dalam kemasan baru.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Dosen dan Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)
