Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dari 12.417 honorer yang bakal dihapus itu, sebanyak  8.872 di antaranya merupakan tenaga guru dan non guru di Lingkup Diknas Sumbar, kemudian 108 bidang kesehatan serta jabatan lainnya.

Kebijakan soal penghapusan tenaga honorer ini, kata Mahyeldi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian, dilanjutkan dengan Surat Edaran (SE) Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditulis pada 31 Mei 2022 lalu dan diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

“Perihal status kepegawaian di instansi pusat dan daerah, didasari peraturan pemerintah tersebut,” ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (22/6/2022).

Minta Tinjau Ulang Penghapusan Honorer

Dikatakan Mahyeldi, sesuai kesepakatan rapat koordinasi gubernur se-Indonesia di Bali, April 2022 yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang keputusan itu.

“Kita sudah rakor dengan gubernur se-Indonesia, dan ini sudah menjadi sikap bersama. Kita minta ditinjau ulang,” jelasnya.

Sama dengan sikap gubernur se-Indonesia, Mahyeldi meminta aturan tersebut dikaji kembali. Hal tersebut karena kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut bisa mengakibatkan banyak honorer kehilangan pekerjaan sehingga berdampak pada kehidupan mereka.

Dia menyebut, jika satu orang honorer saja yang memiliki satu orang isteri dan dua orang anak, lalu ada sekitar 10.000 honorer di Sumbar yang terdampak, maka ada 40.000 orang yang kehidupannya terdampak akibat kebijakan tenaga honorer tersebut.

“Ini baru di provinsi saja, belum di kabupaten kota, Meski begitu, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, kita akan melakukan sejumlah upaya untuk menimalisir dampak yang ditimbulkan dengan melakukan kajian analisa jabatan dan kesiapan kerja serta peta jabatan,” katanya.

Menurutnya, ada sejumlah pekerjaan di lingkungan Pemprov Sumbar yang kemungkinan masih bisa dipertahankan meski ada kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut. Pekerjaan tersebut seperti cleaning service, tenaga pengamanan, sopir, dan petugas IT.

“Kita lakukan analisa jabatannya, lalu siapa yang akan mengisinya. Tidak boleh pekerjaan pemerintah ini terganggu. Kita berhati-hati melakukan kajian ini. kita akan menyurati kementerian terkait kebutuhan kita,” sebutnya.

Baca juga: 1 Juta Lowongan PPPK bagi Guru Honorer Resmi Dibuka

Selain itu, menurut dia bagi yang terdampak juga akan diberikan pembekalan berwirausaha dengan melibatkan OPD terkait. Saat ini akan dilakukan kajian untuk melaksanakan hal itu.

The post 12.417 Honorer di Lingkungan Pemprov Sumbar Bakal Dihapus, Didominasi Tenaga Pendidik appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Payakumbuh, Dasril mengatakan, penambahan kekurangan tenaga pendidik itu juga sudah diajukan ke Kementerian PAN RB, Kemendikbudristek, Kemendagri dan Kemenkeu.

“Sampai saat ini, kita masih kekurang guru kelas SD, guru agama SD dan guru mata pelajar untuk SMP,” ujar Daeril melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/6/2022).

Berdasarkan Permenpan RB Nomor: 20 tahun 2022, kata Dasril, Menpan RB telah memberi ruang kepada kabupaten atau kota untuk mendata peserta seksi PPPK tahun 2021 yang lulus passing grade, tapi belum ditempatkan di unit kerja.

“Di Payakumbuh ada 130 orang, yang terdiri dari P1 (lulus murni) P3 (lulus afirmasi pengakuan masa kerja). Berdasarkan permenpan tersebut, mereka akan segera ditempatkan. Jadi, kita masih kekurangan 135 orang lagi,” ungkapnya.

Untuk penambahan kekurangan tenaga pendidik yang diajukan itu, lanjut Dasril, pihakny amasih menunggu kebijakan resmi daro Kemenpan RB.

Baca juga: QRIS Dinamis Diluncurkan, Bayar Pajak Daerah di Kota Payakumbuh Sudah Bisa Pakai Non Tunai

“Untuk syaratnya, para pelamar nanti harus memilik Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan berstatus guru,” katanya.

The post Kota Payakumbuh Kekurangan 265 Tenaga Pendidik untuk SD dan SMP appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Wali Kota Pariaman Genius Umar menyerahkan insentif pada 614 tenaga pendidik non PNS se Kota Pariaman. Penyerahan secara simbolis dilakukan di balairung pendopo rumah dinas wali kota, Rabu (13/4).

Tenaga pendidik non PNS yang menerima insentif, mengabdi di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Sekolah Dasar (SD). Kemudian, juga PTK Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kota Pariaman.

Lebih rinci, 614 penerima insentif terdiri dari 309 orang tenaga pendidik pada PAUD dan TK. Kemudian 232 orang PTK SD, terdiri dari guru 86 orang, operator 66, pustakawan 39 orang dan penjaga sekolah 41 orang.

Sementara TPK SMP, berjumlah 73 orang. Terdiri dari guru 26 orang, operator 9 orang, tata usah 11, pustakawan 10, penjaga sekolah 13 dan satpam 4 orang.

Menurut Genius Umar, tenaga pendidik SD dan SMP menerima insentif sama. Sementara tenaga pendidik tingkat PAUD, jelasnya, menerima insentif dengan jumlah berbeda.

“Insentif triwulan pertama. Diberikan langsung ke rekening masing-masing,” kata Genius Umar usai penyerahan secara simbolis.

Masing-masing tenaga pendidik menerima insentif berbeda-beda. Guru PAUD menerima Rp 1,5 juta per triwulan. Sementara PTK SD dan SMP menerima insentif Rp 1,950 juta per triwulan.

Operator Rp 1,650 juta per triwulan, tata usaha Rp 1,050 juta, pustakawan Rp 900 ribu per triwulan, penjaga sekolah Rp 900 ribu dan satpam Rp 900 ribu per triwulan.

Insentif yang diserahkan diharapkan dapat menjadi nilai tambah ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya menjelang Lebaran nanti. Sisi lain, tenaga pendidik diminta tetap menjadi pemicu semangat anak-anak di Kota Pariaman.

“Didik anak-anak dengan baik, karakter, jiwa dan sikapnya, sehingga akan melahirkan anak-anak yang dapat membanggakan nantinya,” katanya.

Hadir dalam penyerahan insentif, Bunda PAUD Kota Pariaman Ny. Lucy Genius, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Pariaman Kanderi, dan Sekretaris Disdikpora Kota Pariaman Hartati Taher.

Baca juga: Pemko Pariaman Targetkan Angka Stunting 0 Persen di 2024

Turut hadir Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kota Pariaman Yurnal dan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikpora Kota Pariaman Hendri Djalal.

—

Dapatkan update berita Pariaman – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Wali Kota Pariaman Genius Umar Serahkan Insentif pada 614 PTK appeared first on Langgam.id.