Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Agam, Rio Eka Putra menyebutkan penerima jaminan ketenagakerjaan ini merupakan para pekerja perkebunan sawit di empat kecamatan.

“Untuk di Kabupaten Agam, empat kecamatan yang bersentuhan langsung dengan perkebunan sawit yakni Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari dan Palembayan,” ujarnya, dikutip dari laman Amcnews, Jumat (30/8/2024).

Total penerima lanjutnya sebanyak 4.133 orang. Mereka akan didaftarkan untuk bulan Agustus hingga Desember 2024. 

“Untuk pembiayaan berasal dari DBH sawit melalui transfer ke daerah sebesar Rp1 miliar,” sebutnya 

Lebih lanjut dijelaskan, tujuan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan ini yakni untuk menjamin keselamatan kerja petani sawit. Mereka yang menerima adalah buruh tani di luar tanggungan perusahaan.

“Seluruh pekerja non formal yang tidak terdaftar di perusahaan seperti tukang dodos, tukang lansir dan sebagainya menjadi sasaran anggaran bagi hasil sawit ini,” kata dia.

Sementara itu, Sekda Agam Edi Busti menyampaikan, dua tahun muncul kebijakan baru di pusat tentang bagi hasil pajak sawit. Ia menyebut DBH Perkebunan Sawit ini terbagi dua, fisik dan non fisik.

Program fisik lanjutnya berwujud pembangunan jalan. Di beberapa kecamatan yang bersentuhan dengan kebun sawit telah merasakan manfaat DBH Sawit non fisik ini.

“Sementara yang non fisik adalah jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” sebutnya.

Dikatakan Sekda, jangan sampai kecelakaan kerja malah menimbulkan orang miskin baru. Sehingga diharapkan, program ini benar-benar melindungi buruh tani di Kabupaten Agam.

“Artinya ada 4.133 buruh tani yang terselematkan jika seandainya mengalami kecelakaan kerja. Artinya kecelakaan kerja tidak memiskin buruh tani nantinya karena sudah terlindungi jaminan sosial,” katanya.

Terakhir, Sekda Agam berharap jaminan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Tahun depan, jumlah penerima ini diharapkan bertambah dibandingkan tahun ini.

“Pada tahun berikutnya, yang tidak masuk hari ini, 2025 masih bisa kita tampung lagi. Sehingga seluruh masyarakat mendapatkan berkahnya dari pajak yang dibayarkan dari sawit,” tutupnya. (*/Fs)

The post 4.133 Petani Sawit di Agam Terima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan appeared first on Langgam.id.

Penyerahan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto, didampingi Sekretaris Daerah Hendra Putra, dalam acara sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit melalui anggaran DBH Sawit, yang berlangsung di aula kantor bupati setempat pada Selasa (13/8/2024) lalu.

Wakil Bupati Risnawanto menjelaskan bahwa penerima bantuan ini adalah petani pekebun yang terdata dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang telah melalui proses verifikasi dan validasi hingga ke lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.

“Perlindungan ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang berlaku mulai 1 Juni 2024 hingga 30 April 2025 atau selama 11 bulan. Program ini membutuhkan dana sebesar Rp 1.434.787.200,” ujarnya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Ia menambahkan, program ini juga merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Diharapkan dengan adanya stimulus iuran ini, sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat petani pekebun, produktivitas mereka dapat meningkat. Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, para petani pekebun akan merasa lebih aman dan tidak cemas lagi jika terjadi risiko kecelakaan kerja hingga kematian, karena risiko tersebut sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada perwakilan dari Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

“Mohon segera distribusikan dan sosialisasikan bantuan ini kepada para penerima. Kepada jorong dan wali nagari, diminta untuk ikut mengawal pelaksanaan program ini bersama BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan agar pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit siap melayani penerima manfaat jika terjadi risiko kecelakaan kerja, dengan catatan bahwa pelayanan tersebut berbeda dengan program UHC.

Ia berharap Dinas Kesehatan memastikan bahwa setiap pusat layanan kesehatan sudah mengetahui program ini. Dinas Perkebunan juga diharapkan terus mendorong perusahaan perkebunan dan PKS untuk segera mendaftarkan para pekerja di lingkungan perusahaan mereka

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah, menjelaskan bahwa saat ini jumlah penduduk Pasaman Barat yang aktif mendapatkan perlindungan berjumlah 33.155 orang, atau sekitar 23 persen dari total 145.590 angkatan kerja.

Dari jumlah tersebut, 18.965 orang merupakan peserta Bukan Penerima Upah (BPU), yang meningkat signifikan karena bantuan Pemda melalui DBH Sawit sebesar 7.764 orang, sementara peserta Penerima Upah (PU) berjumlah 14.190 orang, yang sebagian besar bekerja di perusahaan sawit.

Ia juga mengimbau agar para peserta sosialisasi menyampaikan pentingnya mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang belum menjadi peserta.

“Kita tidak tahu resiko kerja yang kita alami. Namun ahli waris masih membutuhkan segala sesuatunya. Dengan ikut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya. (*/Fs)

The post 7.764 Petani Sawit Pasbar Terima Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Langgam.id.