“Kalau secara jumlah masih banyak yang sekarang. Dulu kan 262, ini prediksinya bisa lebih,” ujar Suhartoyo, dilansir dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/3/2024).

Suhartoyo menuturkan, jumlah permohonan PHPU 2024 masih dapat berubah karena petugas masih melakukan proses pelayanan dan verifikasi terhadap berkas permohonan yang masuk. Terhadap permohonan yang masuk dan telah diverifikasi oleh petugas, nantinya akan diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Setelah itu, AP3 akan diterima Pemohon sebagai bukti pengajuan ke MK. Dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legistlatif, MK menerima permohonan dari partai politik (dalam hal ini DPP Parpol) ataupun oleh calon anggota legislatif secara pribadi sebagai pemohon perseorangan.

“Jumlah akan meningkat, karena yang perseorangan nanti akan dikeluarkan (dari permohonan yang diajukan partai). Karena kan pengajuan permohonan itu bisa partai, bisa perorangan, Peraturan MK-nya kan begitu,” jelas Suhartoyo.

Berkaca pada PHPU Tahun 2019, dari 262 permohonan terdapat satu permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yakni diajukan oleh pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno serta permohonan PHPU legislatif (DPR, DPD, DPRD, termasuk DPRA/DPRK) sebanyak 261 permohonan.

Sementara, jumlah permohonan PHPU Tahun 2024, hingga berita ini dibuat, adalah sebanyak 273 permohonan, terdiri dari dua permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta 259 permohonan PHPU Anggota DPR/DPRD (termasuk DPRA/DPRK) dan 12 permohonan PHPU Anggota DPD.

Perkembangan daftar permohonan perkara PHPU Tahun 2024 dapat diakses pada tautan ini. https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2024&pages=26&id=7&cari

Sebagai informasi, batas waktu pengajuan permohonan PHPU Anggota Legislatif terhitung paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara untuk pengajuan permohonan Pilpres, diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU.

Usai proses pengajuan permohonan pemohon, untuk PHPU Anggota Legislatif, para pemohon dapat melengkapi dan memperbaiki permohonannya (hanya satu kali) kepada MK paling lama 3 x 24 jam sejak diterima/dikirimkannya AP3 kepada pemohon atau kuasa hukum. Sedangkan untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat masa perbaikan permohonan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 1/2024),

MK terlebih dahulu akan menyidangkan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK).

Suhartoyo juga mengatakan, tim kuasa hukum Pemohon PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang masuk ke ruang sidang hanya 10 orang dengan dua orang Pemohon prinsipal. Hal yang sama juga berlaku untuk KPU selaku Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pemberi Keterangan. Adapun saksi-saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan pun dibatasi sekitar 15 orang, sama seperti PHPU 2019. (*/Yh)

The post Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat appeared first on Langgam.id.

PPP berada di posisi kesembilan, di bawah PDI Perjuangan (16,72 persen), Partai Golkar (15, 29 persen), Partai Gerindra (13,22 persen), PKB (10,62 persen), Partai Nasdem (9,66 persen), PKS (8,42 persen), Partai Demokrat (7,43 persen) dan PAN (7,24 persen).

Sejak semula keraguan terhadap PPP memang sudah muncul juga, yakni ketika ambang batas DPR masih 3 persen pada Pemilu 2019. Sebab saat itu PPP berada di posisi juru kunci dari sembilan partai yang lolos ke Senayan. Ketika ambang batas dinaikkan menjadi 4 persen untuk Pemilu 2024, keraguan itu akhirnya menjadi kenyataan: PPP menjadi partai non-parlemen.

Sejarah PPP

PPP dibentuk pada tahun 1973 sebagai hasil penggabungan (fusi) empat partai Islam, yakni Parmusi, NU, PSII dan Perti. Tak heran, PPP diklaim sebagai “rumah besar umat Islam”. Kebijakan penyederhanaan sistem partai-partai pada zaman otoriter Orde Baru tersebut juga melahirkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebagai fusi sejumlah partai nasionalis, yakni PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik.

PPP pertama kali ikut kontestasi elektoral pada Pemilu 1977. Inilah momen pencapaian pertama sekaligus tertinggi PPP dalam sejarahnya yakni 29,29 persen, di bawah Golkar 62,11 persen sebagai kendaraan pemerintah dan di atas PDI (8,6 persen). Saat itu masih banyak tokoh Islam bergabung dengan PPP, sekalipun mereka bukan tokoh paling terkemuka.

Beberapa tokoh politik Islam lama sejak awal justru sudah dikebiri rezim militer Orde Baru. Mereka dilarang ikut serta dalam politik praktis. Tokoh kaliber seperti Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap, misalnya, bahkan tak diperkenankan menjadi pemimpin partai Islam manapun. Pembatasan serupa juga dikenakan kepada sejumlah tokoh terkemuka partai nasionalis lama.

Sejumlah tokoh yang kemudian menjadi pimpinan PPP, juga sudah dipreteli pengaruhnya sejak awal. Ruang gerak partai dibatasi. Natsir mengatakan bahwa partai Islam diperlakukan tak ubahnya seperti kucing kurap. Selain itu, penguasa Orde Baru hanya menerima tokoh Islam yang akomodatif dan bahkan oportunis. Syafruddin pernah mengkritik bahwa “Partai Islam sekarang sama buruknya dengan Komunis. Tidak. Tidak benar, karena komunis mau berkorban.” (Kahin, 2005: 403)

Pada pemilu-pemilu berikutnya, PPP tetap tampil seolah hanya sebagai “pendamping” Golkar belaka. Dalam pemilu juru kampanyenya memang masih ada yang “galak”, terutama di DKI Jakarta, tetapi secara umum, sepak terjang mereka dibatasi. Pada tahun 1980-an upaya kebiri atas PPP malah makin meningkat. Lambang partai diubah dari Ka’bah menjadi bintang.

PPP makin kehilangan ciri Islamya dan bahkan alasan keberadaannya ketika Nahdlatul Ulama (NU) secara formal menyatakan keluar dari partai ini pada awal 1980-an. Gaya otoriter pemimpin partai yang kebetulan dari unsur modernis menjadi salah satu sebab NU menyatakan keluar dari PPP dan kembali ke khittah 1926.

Tidak heran sejak itu suara PPP dalam pemilu menjadi  makin rendah (jauh di bawah Golkar): 27,78 persen pada Pemilu 1982, turun drastis menjadi 15,96 persen  pada Pemilu 1987, naik pelan ke angka 17 persen pada 1992, dan naik lagi menjadi 22,43 persen pada Pemilu 1997 — sebagai pemilu terakhir Orde Baru. Dalam kaitan ini, bisa dikatakan bahwa dengan menyelenggarakan pemilu sekali lima tahun,  Soeharto pada akhirnya bisa menggusur Islam sebagai kekuatan dari panggung politik nasional.

Memang pada masa Orde Baru, demokrasinya abal-abal. Pemilunya sudah diatur sedari awal untuk keuntungan penguasa. Tujuannya membangun legitimasi politik, terutama di mata dunia internasional. Beragam sumber daya dikerahkan, mulai dari logistik, aparat negara, sampai tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para agamawan yang turut membangun narasi tentang religiusitas Golkar. Golkar dianjungkan, sementara PPP dan PDI dibonsai, dibiarkan hidup tetapi tak boleh besar.

Argumen pokok rezim adalah stabilitas politik untuk menyukseskan pembangunan ekonomi. Apa yang disebut-sebut sebagai trauma praktik Demokrasi Liberal tahun 1950-an yang buruk menjadi alasan penguasa militer Orde Baru yang ditopang banyak cendekiawan untuk mengendalikan partai-partai dan kehidupan politik umum, walaupun kehilangan essensi demokrasinya.

Era Reformasi

Ketika reformasi bergulir pasca jatuhnya rezim Orde Baru, muncul banyak partai baru. Golongan politik Islam, termasuk dua aliran terbesar, yakni tradisionalis yang diwakili NU dan modernis terutama diwakili Muhammadiyah,  membentuk partai-partai baru. Bahkan corak partai baru yang dilahirkan bukan sejenis  partai Islam an sich, seperti di masa lalu, melainkan partai berbasis massa Islam.

NU, misalnya, membidani dan mendirikan PKB dan banyak tokoh Muhammadiyah mendirikan PAN. Walaupun tidak dinyatakan sebagai partai Islam, tetapi inilah dua corak partai baru yang secara signifikan mengakomodasi suara umat Islam yang sebelumnya menjadi basis konstituen PPP.  

Tak heran pada Pemilu 1999 sebagai pemilu pertama era reformasi, suara PPP tidak sebesar pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu yang kemudian diikuti 48 partai ini dan masih bersifat proporsional tertutup,  PPP berada di urutan keempat dengan suara 11 persen, setelah PDIP (33 persen), Golkar (22 persen), dan PKB (12 persen). Di posisi kelima dan keenam adalah PAN (7 persen) dan PBB (4 persen), partai yang diklaim punya hubungan “tali darah” dengan Masyumi.

Pada pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2004, suara PPP terus melorot. Pada Pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini, PPP memang masih berada di posisi keempat, tetapi suaranya hanya 8,15 persen saja, di bawah Golkar (21,8 persen) sebagai pemuncak, PDIP (18, 53 persen) dan PKB (10,57 persen). Pada pesta demokrasi ini, partai-partai tak hanya mengandalkan kinerja caleg dan logistik, tetapi juga figur besar yang secara keseluruhan menjadi daya tarik partai yang mengusungnya sebagai capres atau cawapres.

Selanjutnya pada Pemilu 2009, PPP tersisih dari lima besar, dan berada di urutan keenam dengan perolehan suara sebesar 5,32 persen, di bawah Partai Demokrat (20,85), Partai Golkar (14,45), PDIP (14,05), PKS (7,88), dan PAN (6,01). Pada saat ini Partai Demokrat memang sedang “naik daun” karena tingginya tingkat popularitas capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada pemilu 2014, suara PPP naik sedikit menjadi 6,53 persen, tetapi posisinya malah terjerembab ke urutan sembilan, di bawah  PDIP (18,95 persen), Partai Golkar (14,75 persen), Partai Gerindra (11,81 persen), Partai Demokrat (10,19 persen), PKB (9,04 persen), PAN (7,59 persen), PKS (6,79 persen), dan Partai Nasdem (6,72 persen). Partai-partai baru, baik partai Islamis maupun partai nasionalis, (kembali) berhasil melampaui atau menyalip PPP.

Pada Pemilu 2019, PPP melorot lagi, dan kini menempati urutan kesepuluh dengan raihan suara 4,52 persen, di bawah PDIP (19,33 persen), Partai Gerindra (12,57 persen), Partai Golkar (12,31 persen), PKB (9,69 persen), Partai Nasdem (9,05 persen), PKS (8,21 persen), Partai Demokrat (7,77 persen), dan PAN (6,84 persen).

Minimnya figur besar yang terasosiasi dengan partai, logistik, rendahnya kinerja caleg serta positioning politik dan ideologis yang kurang adaptif dianggap sebagai penyebab degradasi PPP sejak era reformasi. Pada Pemilu 2024, PPP bahkan harus menerima kenyataan tidak lagi menjadi partai parlemen (DPR), suatu peran yang telah dimainkannya selama hampir lima dekade dalam sejarah politik Indonesia.

Sudah tentu PPP berikhtiar masuk Senayan lagi di masa mendatang. Walaupun terbilang berat, tetapi terobosan-terobosan yang adaptif terhadap dinamika dan perkembangan politik tentu menjadi suatu keharusan. Tidak hanya menyangkut revitalisasi politik, idiologi,  program, dan bahkan logistik, tetapi juga figur-figur partai yang menjadi daya tarik pemilih, terutama generasi baru Muslim yang jumlahnya makin besar. (*/)

Dr. Israr Iskandar, SS, MA.

Pengajar politik di Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas

The post PPP, Pemilu 2024 dan Politik Islam appeared first on Langgam.id.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sumbar, Minggu (10/3/2024), Cerint memperoleh sebanyak 489.942 suara.

Perolehan suara Cerint ini lebih tinggi dari petahana Emma Yohanna. Emma Yohanna sendiri berada di posisi kedua dengan perolehan suara 377.605.

Sementara itu, pendatang baru Jelita Donal berhasil menempati posisi ketiga peraih suara tertinggi DPD dari Sumbar. Ia memperoleh 308.986 suara.

Sedangkan di peringkat keempat ada petahana lainnya yaitu Muslim Yatim yang memperoleh sebanyak 275.203 suara pada Pemilu 2024.

Seorang petahana dari Sumbar yaitu Leonardy Harmany gagal mendapatkan kursi karena berada di posisi ketujuh dengan 166.525 suara.

Satu petahana lainnya yaitu Alirman Sori tidak lagi maju sebagai anggota DPD. Namun di Pemilu 2024 ini maju sebagai calon anggota DPR RI.

Berikut perolehan suara calon anggota DPD RI dari Sumatra Barat dikutip dari akun Instagram KPU Sumbar:

1. Cerint Iralozza Tasya: 489.942

2. Emma Yohanna: 377.605

3. Jelita Donal: 308.986

4. Muslim Yatim: 275.203

5. Abdul Aziz: 246.620

6. Nukhalis: 224.195

7. Leonardy Harmainy: 166.525

8. Yuri Hadiah: 147.454

9. Desrio Putra: 144.474

10. Dirri Uzhzhulam: 133.362

11. Hendra Irwan Rahim: 131.685

12. Jhon Afrizal: 78.013

13. Mevrizal: 64.240

14. Yong Hendri: 55.446

15. Yonder WF Alvarent: 21.643

Demikian hasil penghitungan perolehan suara saha DPD RI dari Sumatra Barat. (*/yki)

The post Hasil Pileg DPD RI Sumbar, 2 Petahana Kembali ke Senayan appeared first on Langgam.id.

Pasangan Anies-Muhaimin unggul dibandingan dua calon presiden dan wakil presiden lainnya berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPU Sumbar pada Minggu (10/3/2024).

Dikutip dari akun Instagram KPU Sumbar pada Selasa (12/3/2024), pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 1.744.042 suara atau 56,53 persen.

Sedangkan di posisi kedua ada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan 1.217.314 suara atau 39,45 persen.

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-M Mahfud MD, berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara 124.044 atau 4,02persen.

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Sumbar ini, jumlah seluruh suara sah adalah 3.085.400 atau 98,63 persen. Jumlah suara tidak sah 42.946 atau 1,37 persen.

Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah (partisipasi) mencapai 3.128.346 atau 76,51 persen. Jumlah pemilih dalam DPT 4.088.606.

Kemudian, jumlah pengguna hak pilih 3.128.346, daftar pemilih tetap (DPT) 3.048.388, daftar pemilih tambahan (DPTb) 37.864, daftar pemilih khusus (DPK) 42.094.

Selanjutnya, jumlah pemilih disabilitas dalam DPT 31.864, pengguna hak pilih disabilitas (partisipasi) 15.604 atau 48,97 persen. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk suraat suara cadangan 2 persen dari DPT yaitu 4.177.947. (*/yki)

The post Hasil Pleno KPU, Anies-Muhaimin Unggul di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Beberapa nama terpilih untuk Caleg DPRD Sumbar sudah didapat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Untuk di Sumbar, terdapat delapan dapil.

Untuk partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar sebegai pemenang. PKS meraih 453.572 suara dari 2.919.883 suara. Peringkat kedua diraih Partai Gerindra dengan 427.177 suara, dan posizi ketiga diraih Partai Golkar dengan 379.844 suara.

Posisi keempat diraih partai Nasdem dengan perolehan 331.782 suara, disusul Partai Amanat Nasional (PAN) yang meraup 312.810 suara. Posisi keenam ditempati Partai Demokrat dengan 281.206 suara dan PPP berada pada peringkat ketujuh dengan perolehan 204.724 suara.

PDI Perjuangan berada di peringkat kedelapan dengan raihan 186.665 suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai terkahir ke DPRD Sumbar, dengan meraih 181.286 suara.

Dengan hasil itu, komposisi pimpinan DPRD Sumbar akan diisi oleh PKS yang meraih 10 kursi, Partai Gerindra 10 kursi, Partai Golkar 9 kursi, dan Partai Nasdem 9 kursi.

Berikut daftar nama 65 Caleg DPRD Sumbar terpilih dan raihan suaranya dalam Pileg 2024:

Dapil Sumbar 1

1. Muhidi (PKS) 22,120 suara.
2. Gustami Hidayat (PKS) 21,690 suara.
3. Evi Yandi Rajo Budiman (Gerindra) 17,648 suara.
4. Verry Mulyadi (Gerindra) 16,658 suara.
5. Indra Dt Rajo Lelo (PAN) 15,430 suara.
6. Albert Hendra Lukman (PDIP) 15,016 suara
7. Muhammad Iqra Chissa Putra (Golkar) 12,461 suara.
8. Nanda Satria (NasDem) 11,561 suara.
9. Irwan Zuldani (NasDem) 10,547 suara.
10. Ginno Irwan (Demokrat) 8,237.

Dapil Sumbar 2

1. Firdaus (PKB) 14,591 suara.
2. Muhamad Yasin (PKS) 11,828 suara.
3. Sitti Izzati Aziz (Golkar) 11,417 suara.
4. Jempol (Gerindra) 9,811 suara.
5. Hendra Halim (PAN) 8,347 suara.
6. Beny Saswin Nasrun (Demokrat) 7,194 suara.
7. Endarmy (NasDem) 6,331 suara.

Dapil Sumbar 3

1. Indra Catri (Gerindra) 15,975 suara.
2. Lazuardi Erman (Golkar) 15,401 suara.
3. Yesi Endriani (Demokrat) 15,060 suara.
4. Rafdinal (PKS) 13,428 suara.
5. Nurna Eva Karmila (PKS) 11,981 suara.
6. Ridwan Dt Tumbijo (PAN) 11,475 suara.
7. Nofrizon (PPP) 6,267 suara.
8. Asril (NasDem) 6,251 suara.

Dapil Sumbar 4

1. Khairuddin Simanjuntak (Gerindra) 20,962 suara.
2. Heri Miheldi (Gerindra) 17,488 suara.
3. Zulkenedi Said (Golkar) 17,095 suara.
4. Hanapi Lubis (PKS) 16,720 suara.
5. Donizar (PKB) 16,676 suara.
6. Sawal (PPP) 13,480 suara.
   Salamat (NasDem) 10,953 suara.
7. Ali Muda (Demokrat) 9,545 suara.
8. Muzli M Nur (PAN) 7,550 suara.

Dapil Sumbar 5

1. Aida (Demokrat) 21,105 suara.
2. Irsyad Syafar (PKS) 20,823 suara.
3. Nela Abdika Zamri (Golkar) 18,642 suara.
4. Ilson Cong Dt Mongguang (NasDem) 13,232 suara.
5. Nurkhalis Dt Bijo Dirajo (Gerindra) 12,422 suara.
6. Wirman Dt Pangeran Nan Putiah (PPP) 12,217 suara.

Dapil Sumbar 6

1. Varel Oriano (PDIP) 31,770 suara.
2. Bagas Penyusunan Nasution (PKB) 20,501 suara.
3. Daswanto (PAN) 18,772 suara.
4. Masrisal (PAN) 18,466 suara.
5. Zaksai Kasni (Golkar) 16,891 suara.
6. Jefri Masrul (Demokrat) 15,700 suara.
7. Rony Mulyadi (Gerindra) 15,039 suara.
8. Erick Hamdani (NasDem)13,424 suara.
9. Zuldafri Darma (Golkar) 11,587 suara.
10. Syofian Hendri (PKS) 13,090 suara.
11. Neldaswenti (PPP) 6,121 suara.

Dapil Sumbar 7

1. Yogi Pratama (Golkar) 32,963 suara.
2. Lastuti Darni (PAN) 19,736 suara.
3. Mario Syah Johan (Gerindra) 18,274 suara.
4. Abdul Rahman (NasDem) 16,661 suara.
5. Nurfirmanwansyah (PKS) 11,162 suara.
6. Agus Syahdeman (Demokrat) 9,043 suara.
7. Daswippetra (PPP) 8,497 suara.

Dapil Sumbar 8

1. Bakri Bakar (NasDem) 14,815 suara.
2. Muchlis Yusuf Abit (Gerindra) 13,036 suara.
3. Sri Kumala Dewi (PDIP) 12,838 suara.
4. Zarfi Deson (Golkar) 12,434 suara.
5. Muhayatul (PAN) 12,201 suara.
6. Doni Harsiva Yandra (Demokrat) 11,145 suara.
7. Mochlasin (PKS) 9,468 suara.

The post PKS Jadi Pemenang, Berikut 65 Caleg Terpilih DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

KPU Kota Padang juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 568 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2024.

Surat keputusan tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra pada 3 Maret 2024 dan sudah diposting di halaman website KPU Kota Padang.

Dalam surat keputusan (SK) KPU Kota Padang tersebut juga dilampirkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Kota Padang tahun 2024.

Untuk pemilihan anggota DPRD Padang dari Dapil 1 Kecamatan Koto Tangah, PKS berhasil meraih suara terbanyak. Kemudian disusul di posisi kedua ada Partai Gerindra dan Partai NasDem di peringkat ketiga.

Berikut perolehan suara sah partai politik pemilihan Anggota DPRD Padang tahun 2024 dari Dapil 1:

1. PKS: 21.088
2. Partai Gerindra: 16.467
3. Partai NasDem: 11.184
4. Partai Golkar: 8.742
5. PAN: 8.079
6. Partai Demokrat: 6.439
7. PDIP: 5.636
8. PKB; 5.416
9. PPP: 5.118
10. Partai Ummat: 3.538
11. Partai Perindo: 2.651
12. Partai Hanura: 1.571
13. Partai Gelora: 719
14. PSI: 628
15. Partai Buruh: 541
16. PBB: 309
17. Partai Garda Republik Indonesia: 110
18. PKN: 88

Dari perolehan suara tersebut, calon legislatif yang diprediksi akan meraih 10 kursi DPRD Padang dari Dapil 1 ini yaitu:

1. Muharlion (PKS): 7.306
2. Manufer Putra Firdaus (Gerindra): 6.305
3. M Fautiaz Fauzi (NasDem): 1.653
4. Muhammad Tommy Arby Rumengan (Golkar): 3.180
5. Rustam Efendi (PAN): 3.003
6. Mulyadi M (PKS): 3.675
7. Mukhlis (Demokrat): 3.872
8. Wismar Panjaitan (PDIP): 1.341
9. Delma Putra (Gerindra): 3.809
10. Irwandi (PKB): 1.445

Berdasarkan nama-nama caleg yang diprediksi meraih kursi DPRD Padang Dapil 1 tersebut, terdapat tiga petahana yang gagal. Yaitu Jumadi dari Golkar, Pun Ardi dari PKS dan Yuhilda Darwis (PPP).

Sementara 1 petahana lainnya yaitu Andi Wijaya Kusuma maju sebagai caleg PKS di pemilihan anggota DPRD Sumbar. (*/yki)

The post Daftar 10 Caleg Peraih Kursi DPRD Padang Dapil 1 Koto Tangah, 3 Petahana Tumbang appeared first on Langgam.id.

Selain itu, KPU Kota Padang juga telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kota Padang Tahun 2024.

KPU Kota Padang pun sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 568 tentang Penenapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2024.

Surat keputusan tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra pada 3 Maret 2024 dan sudah diposting di halaman website KPU Kota Padang.

Dalam surat keputusan (SK) KPU Kota Padang tersebut juga dilampirkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Kota Padang tahun 2024.

Dari lampiran itu diketahui bahwa PKS menjadi partai politik yang meraih suara terbanyak di Padang. Kemudian di peringkat kedua ada Partai Gerindra dan posisi ketiga Partai NasDem.

Berikut rincian perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Kota Padang tahun 2024:

1. PKS: 81.408
2. Partai Gerindra: 72.349
3. Partai NasDem: 59.770
4. PAN: 46.979
5. Partai Golkar: 42.849
6. Partai Demokrat: 34.456
7. PPP: 32.853
8. PKB: 31.497
9. PDIP: 23.163
10. Partai Ummat: 15.864
11. Partai Hanura: 7.956
12. Partai Perindo: 7.179
13. Partai Gelora: 4.228
14. PBB: 2.216
15. Partai Buruh: 1.893
16. PSI: 1.596
17. Partai Garda Republik Indonesia: 764
18. Partai Kebangkitan Nusantara: 393

Dalam SK KPU Kota Padang itu juga disebutkan bahwa jumlah seluruh suara sah partai politik peserta pemilu yaitu 467.413. (*/yki)

The post Berikut Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Anggota DPRD Padang, PKS Teratas appeared first on Langgam.id.

Generasi milenial dan Gen Z mendominasi pemilih pada Pemilu 2024. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) daftar pemilih tetap (DPT) dari generasi milenial sebanyak 66.822.389 pemilih atau 33,60 persen sedangkan dari Gen Z sebanyak 46.800.161 pemilih atau 22,85 persen. Dengan persentase angka tersebut menunjukkan kedua generasi memiliki potensi untuk menciptakan pemilu yang riang gembira sesuai ajakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Generasi milenial dan Gen Z merupakan generasi yang memiliki pandangan yang lebih berani dalam menyuarakan berbagai hal. Generasi milenial dan Gen Z juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan teknologi. Kedua generasi ini memiliki karakteristik generasi yang aktif dan terbuka dalam mengangkat berbagai isu dengan memanfaatkan sosial media. Selama masa kampanye, ditemukan banyak akun-akun di platform X atau biasa dikenal dengan Twitter yang dibuat khusus untuk memeriahkan dan memberikan informasi-informasi yang up to date terkait pemilu presiden dan wakil presiden 2024.

Beberapa akun tersebut yaitu Anies Bubble (@aniesbubble) yang merupakan akun pertama yang hadir secara organic oleh seorang mahasiswi yang sekarang dikenal dengan nama panggung Abel. Ia merupakan Gen Z yang mendukung Calon Presiden nomor urut 1. Selanjutnya akun Tim Penguin Nasional (@timpenguinnas) muncul untuk mendukung dan menjadi tim hore untuk Calon Presiden nomor urut 3 dengan nama panggung Topan. Kemudian akun Pemilu Charts (@pemiluchart), akun ini merangkum perolehan suara atau rekapitulasi dari ketiga paslon berdasarkan hasil dari situs Kawal.Pemilu.org. Pemilu Charts ini bekerja seperti akun chart atau tangga lagu K-Pop yang mana akan memberikan update rekapitulasi dari masing-masing calon.

Akun-akun tersebut memberikan pandangan baru bahwa politik dan pemilu bukanlah suatu hal yang menyeramkan dan membosankan, melainkan merupakan topik yang menarik dan layak untuk dibicarakan untuk menciptakan masyarakat yang melek politik. Diskusi-diskusi yang diadakan di Space X dibuka untuk umum dan dibawakan dengan santai namun tetap memberikan makna dan pengetahun untuk setiap peserta diskusi. Pemilu 2024 menjadi pemilu kreatif karena terdapat peran dan kontribusi dari setiap anak muda. Kreativitas tanpa batas manjadi domino’s effect yang membuat semakin banyak anak muda tertarik dan melek politik.

Selain akun-akun di atas, banyak sekali muncul karya-karya berupa ilustrasi, komik dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masing-masing pasangan calon. Selain menunjukkan karya seni, mereka juga menunjukkan gagasan dan pandangannya dalam setiap diskusi. Kehadiran anak muda Indonesia yang sangat kreatif memberikan warna baru yang indah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Penulis: Bunga Meizia Trivani merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas Andalas

The post Sisi Lain Pemilu 2024 ala Generasi milenial dan Gen Z appeared first on Langgam.id.

Dirty Vote disajikan oleh tiga orang akademisi yang merupakan ahli hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, dan disutradai oleh Dandhy Laksono. Berdasarkan  sinopsis resminya, film itu mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Dikutip dari “Sinopsis Dirty Vote karya Dandhy Laksono, Ceritakan Tentang Apa?” (Tirto.id, 12 Februari 2024), Dirty Vote mengurai kecurangan pemilu dengan analisis hukum tata negara. Film tersebut mengkritik penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, yang tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di depan publik demi mempertahankan status quo.

Pro dan kontra tentu saja muncul setelah penayangan Dirty Vote, apalagi jadwal tayangnya berdekatan dengan Pemilu 2024. Salah satu pihak yang kontra terhadap film tersebut ialah tim kampanye Prabowo-Gibran. Sebelum film itu resmi dirilis di Youtube, mereka menuding bahwa para pembuat Dirty Vote telah melakukan fitnah.

Alhasil, pada 13 Februari 2024 pemeran film dokumenter dilaporkan ke Mabes Polri. Laporan itu dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Santri Indonesia (DPP Foksi) dengan terlapor Zainal, Feri, Bivitri, dan Dandhy.

Dikutip dari “Sutradara dan Pemeran Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, Apa Dasar Alasannya?” (Tempo.co, 13 Februari 2024), Ketua Umum Foksi, M. Natsir Sahib, menilai bahwa Dirty Vote telah merugikan salah satu pasangan capres dan cawapres. Menurutnya, ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat terlapor, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan.

Ia memandang bahwa penayangan film itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Dugaan Pelanggaran Dirty Vote

Dikutip dari “Sutradara dan Tiga Akademisi ‘Dirty Vote’ Dilaporkan” (Kompas, 13 Februari 2024), dalam laporan terhadap Dirty Vote, pelapor menyinggung keterlibatan Zainal, Feri, dan Bivitri sebagai tim reformasi hukum di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang saat itu dijabat Mahfud MD, yang kemudian menjadi cawapres. Pelapor menyebut keempat terlapor telah melanggar Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Pemilu. Ia juga mendesak agar Bareskrim Polri menindak kasus itu secara profesional.

Yang perlu disorot dari laporan itu ialah pasal yang disangkakan terhadap terlapor, yaitu Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Pemilu. Penggunaan pasal tersebut terhadap pemeran dan sutradara Dirty Vote bisa dikatakan keliru secara hukum.

Mengapa demikian? Pasal 287 ayat (5) berisi ketentuan mengenai kategori pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Bunyi: Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu. Kata menguntungkan dan frasa merugikan Peserta Pemilu pada bunyi Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Pemilu tidak bisa digunakan untuk melaporkan pemeran dan sutradara Dirty Vote karena film yang mereka buat berisi materi jurnalistik (data dan fakta) yang berguna sebagai bahan edukasi bagi publik dalam pemilu. Materi Dirty Vote dikemas secara baik dalam sudut pandang hukum tata negara dan mempersoalkan legitimasi pemilu, bukan untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas mencegah dan menindak pelanggaran pemilu harusnya mampu menjawab dalil-dalil kecurangan pemilu yang ada dalam Dirty Vote. Dengan kata lain, Dirty Vote telah mengurai potensi-potensi kecurangan pemilu yang tetunya bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena sejalan dengan ketentuan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu.

Kekeliruan  Laporan

Laporan atas pemeran dan sutradara Dirty Vote ke Bareskrim Polri tentu salah alamat dan mengandung kekeliruan. Pertama, laporan atas adanya dugaan pelanggaran pemilu merupakan wewenang Bawaslu, bukan wewenang Polri. Kedua, pelapor menyatakan bahwa ketiga akademisi itu berada dalam tim reformasi hukum yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kala itu masih dijabat Mahfud MD. Antara tim reformasi hukum dan munculnya Dirty Vote tidak memiliki korelasi karena film itu dibuat untuk kepentingan publik, bukan untuk memfitnah pemerintah.

Kesalahan berpikir seperti itu terjadi lantaran terbiasa menyambungkan banyak hal berdasarkan asumsi semata tanpa dilandasi oleh penelitian dan pengamatan lebih akurat terhadap isi film. Dirty Vote seharusnya ditanggapi dengan positif, bukan denngan tendensi negatif sebab film tersebut merupakan kumpulan data dan fakta yang dapat diuji validitas penalarannya.

Jika ada isi film tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, pihak yang merasa dirugikan tinggal mengoreksi data dan fakta yang ada dalam film tersebut tanpa harus mengeluarkan argumentasi yang cacat secara logika dan keliru secara hukum.

Fernando Wirawan, S.H., M.H adalah Peneliti di Pusat Aksi Konservasi Indonesia (PAKI)

The post Kekeliruan atas Laporan Film Dirty Vote appeared first on Langgam.id.

Kakak kandung Cut Tari ini maju melalui Partai Demokrat di dapil 1 Sumbar yang meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbun.

Namun, Teuku Gadaffi sepertinya mesti gigit jari untuk bisa duduk di kursi DPR RI. Berdasarkan pantuan langgam.id di pemilu2024.kpu.go.id Selasa (27/2/2024) pukul 19.00 WIB, Teuku Gadaffi yang berada di nomor urut 3, hanya memperoleh 3.464 suara. 

Perolehan suara Teuku Gadaffi ini berada jauh dari caleg dari Partai Demokrat lainnya, yaitu Mulyadi dengan 61.323 suara dan Rezka Oktoberia dengan 24.110 suara. 

Sebelumnya Cut Tari mengunggah foto bersama Teuku Gadaffi di akun Instagramnya @cuttaryofficial pada 12 Februari 2024 atau 2 hari menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Dalam captionnya, Cut Tari  mengatakan, sebagai adik selalu bersyukur memilii kakak lelaki (Teuku Gadaffi) yang selalu memberiikan kasih sayangnya dan selalu berjuang untuk keluarga. Apalagi mempunyai keinginan dan niat yang tulus mengabdi kepada masyarakat Sumbar dan negara.

“Insha Allah, bang Affi selalu menjadi orang yang amanah dan bermanfaat untuk banyak orang,” ujarnya.

The post Perolehan Suara Sementara DPR RI Dapil Sumbar 1, Kakak Cut Tari Terancam Gagal ke Senayan appeared first on Langgam.id.