Menteri Trenggono menyampaikan harapan itu saat memberikan Opening Remarks pada sidang tahunan ke-32 Commission for the Conversation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) di Bali, Senin (6/10).

“Negara-negara pesisir seperti Indonesia yang memikul tanggung jawab untuk melestarikan dan mengelola tempat pemijahan Tuna Sirip Biru Selatan semestinya menerima perlakuan yang adil dan peluang yang berarti,” ujarnya.

Menteri Trenggono menegaskan kuota yang diterima Indonesia saat ini sebesar 1366 ton belum mencerminkan kontribusi dan kebutuhan nyata perikanan nasional, terutama karena perairan Indonesia adalah lokasi pemijahan penting bagi spesies tersebut. Untuk itu dia meminta penambahan kuota hingga mencapai 3.000 ton.

Menurutnya, prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) harus menjadi dasar pembagian manfaat sumber daya laut global. Ia juga menilai sistem alokasi saat ini belum memperhatikan kondisi negara berkembang yang secara langsung bergantung pada sumber daya tuna untuk ekonomi dan ketahanan pangan.

Indonesia, kata Menteri Trenggono, telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, termasuk dengan penerapan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota, penguatan pemantauan elektronik, dan penerapan buku catatan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan transparansi dan kepatuhan.

Dialog Sejumlah Isu 

Selain menyoroti persoalan kuota, Indonesia juga mendorong CCSBT untuk memperkuat dialog mengenai kawasan konservasi laut, pengelolaan berbasis ekosistem, serta dampak perubahan iklim terhadap stok tuna global.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia mengajukan proposal untuk mendorong dialog yang lebih terbuka dan konstruktif di antara negara-negara anggota CCSBT mengenai penerapan prinsip konservasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Melalui inisiatif ini, Indonesia berupaya mengaitkan mandat CCSBT dengan agenda global 30×30 sebagaimana tercantum dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF-CBD), Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), serta kerangka Blue Economy Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi para anggota untuk bertukar pandangan, memperkuat kerja sama, dan menyelaraskan proses internasional dengan upaya konservasi serta pemanfaatan berkelanjutan stok Tuna Sirip Biru Selatan.

“Kekuatan CCSBT tidak hanya terletak pada sains dan kepatuhan, tetapi juga pada solidaritas dan keadilan,” tegas Menteri Trenggono.

CCSBT atau _Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna_ bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya Tuna Sirip Biru Selatan di Samudera Hindia dan wilayah lainnya. 8 Negara anggota CCSBT yaitu: Australia, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, _Fishing Entity of Taiwan_, Afrika Selatan, dan Uni Eropa. Indonesia resmi menjadi anggota penuh CCSBT pada 2008 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan _Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna._

Menteri Trenggono berharap, pertemuan di Bali kali ini menghasilkan keputusan yang adil, seimbang, dan inklusif, mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya Tuna Sirip Biru Selatan bagi generasi mendatang.

The post Menteri Trenggono Minta Tambahan Kuota Penangkapan Tuna Sirip Biru 3000 Ton appeared first on Langgam.id.

“Pemerintah ingin kembangkan karena banyak sekali turunan dari rumput laut ini yang bisa kita kembangkan menjadi banyak sekali produk-produk turunannya, di antaranya adalah untuk pupuk kemudian pakan, dan makanan-makanan lain, farmasi, dan sebagainya, sekalian juga untuk bio fuel,” ucap Menteri KKP dalam keterangan resmi, Sabtu (24/6/2023).

dalam keterangannya setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 23 Juni 2023.

Menteri KKP menuturkan bahwa Presiden Jokowi menargetkan untuk membuat proyek percontohan (modelling) komoditas rumput laut di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Kita tadi ditargetkan oleh Bapak Presiden untuk dibuat satu modelling di beberapa wilayah ada lima lokasi di antaranya adalah Buleleng, kemudian Wakatobi, Maluku Tenggara, kemudian di Rote Ndao di NTT, dan juga di NTB,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri KKP mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wilayah yang besar dalam upaya hilirisasi rumput laut yaitu sekitar 12 juta hektare.

“Potensi wilayah kita ada 10 lokasi yang jumlahnya kurang lebih sekitar 12 juta hektare, 12 juta hektare sangat besar. Sekarang ini baru 0,8 persen produksinya kira-kira sekitar 9 juta (ton),” ujarnya. (*/Fs)

The post Pemerintah Bakal Kembangkan Hilirisasi Rumput Laut appeared first on Langgam.id.

Ia mengatakan pembangunan Taman Digital serta peluncuran Smart Campus Unand merupakan implementasi dari konsep kampus merdeka yang diusung Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Menurutnya, Unand sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan maksimal guna memfasilitasi pengembangan potensi mahasiswa dan civitas akademika.

“Kita apresiasi Unand yang memfasilitasi dengan smart campus. Berikutnya, kembali ke mahasiswanya untuk mengembangkan diri, kampus hanya membantu memfasilitasi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Unand Bidang SDM dan Teknologi Informasi Insannul Kamil mengatakan tranformasi digital menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi di masa depan. Makanya, semua layanan harus berbasis teknologi yang efektif dan efisien.

“Kita akan kembangkan semua layanan berbasis teknologi, berbasis big data. Layanan yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Ia mengatakan pelaksanaan smart campus tersebut bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia, dan dilengkapi dengan fasilitas Taman Digital guna memudahkan aktifitas mahasiswa dan dosen. Harapannya, dengan adanya fasilitas dan layanan serba digital tersebut akan meningkatkan daya saing serta efektifitas kerja.

Teuku Muda Nata, Executive Vice President PT Telkom Indonesia mengatakan Unand merupakan salah satu perguruan tinggi pioner dalam melaksanakan smart campus. “Unand salah satu pioner, harapan kita (Unand) bisa menjadi role model dalam penerapan smart campus,” sebutnya.

Rektor Unand Yuliandri mengapresiasi kerjasama dengan PT Telkom dalam pelaksanaan smart campus di perguruan tinggi tertua di Pulau Sumatra itu. Ia berharap fasilitas yang dibangun tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa, meningkatkan daya saing dan bermanfaat bagi pengembangan Unand di masa mendatang.

“Smart campus Unand ini, kita harapkan bisa menjadi contoh bagi kampus lainnya, bagaimana pemanfaatannya dan output yang dihasilkan,” katanya.

The post Menteri Sakti Wahyu Trenggono Luncurkan Smart Campud Unand appeared first on Langgam.id.

Menteri KKP yang juga Ketua Majlis Wali Amanat (MWA) Unand mengatakan Unand harus mulai mengarahkan hasil riset yang memberikan manfaat nyata dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari yang sederhana seperti mengimplementasikan hasil riset dari 15 Fakultas yang ada.

“Sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Misalnya terkait kuliner. Bumbu rendang itu seharusnya bisa dibuatkan standarisasi sehingga bisa diterima secara global seperti kuliner khas jepang. Potensinya bisa jutaan dolar,” katanya lewat keterangan tertulis.

Fakultas Kedokteran dan RS Unand juga harus bisa diubah secara signifikan agar bisa menjadi pusat fasilitas kesehatan tingkat internasional. Sehingga orang kaya di Indonesia tidak perlu pergi ke Malaysia atau Singapura untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

“Potensi Unand sudah ada. Kontur kompleks Unand sangat mendukung. SDM tersedia. Bagaimana ke depan meningkatkan sarana prasarana, bekerjasama dengan pihak ketiga,” katanya.

Peran pihak ketiga menurutnya vital karena mengharapkan bantuan sepenuhnya dari pemerintah akan sulit karena banyak keterbatasan.

“Ini akan menjadi prioritas kita dan harus bisa terealisasi pada periode 2021-2026,” katanya.

Peran Unand Semakin Luas

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi berharap peran Unand bisa semakin luas di kancah nasional dan internasional setelah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

“Saat ini Unand dan alumninya telah banyak berperan di kancah nasional. Salah satunya dalam pandemi Covid-19. Dokter dari RS Unand diberdayakan untuk membantu banyak daerah dalam pengendalian penyebaran virus,”katanya.

Dalam lingkup Provinsi Sumbar, Unand juga banyak membantu dengan menurunkan akademisi, tim kedokteran ke daerah-daerah dalam hal upaya pengendalian Covid-19.

“Peran Unand ini sangat dirasakan. Bersama dengan pemerintah daerah, Polda/ TNI dan pihak terkait mampu menggenjot capaian vaksinasi Sumbar hingga 56 persen atau peringkat 20 besar provinsi capaian terbaik di Indonesia,” katanya.

Sementara itu Rektor Unand Rektor Unand Yuliandri mengatakan universitas resmi menjadi PTNBH setelah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang PTNBH per 31 Agustus 2021.

Salah satu konsekuensi dari PTNBH adalah adanya Majlis Wali Amanat yang ikut merumuskan berbagai kebijakan.

“Pertemuan ini adalah untuk menjalin komunikasi antara semua pihak di Unand dengan MWA untuk peran Unand ke depan,” katanya.

The post Menteri KKP Minta Unand Perkuat Riset yang Bermanfaat untuk Masyarakat appeared first on Langgam.id.

“Anggarannya untuk beli alat tangkap ikan bagi 100 kapal. Alhamdulillah untuk Kota Padang akan dibantu sebanyak 30 kapal,” kata Wali Kota Padang Hendri Septa saat mendampingi Menteri Trenggono meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Rabu (2/6/2021).

Sementara itu, Menteri KKP RI menyebut kunjungan ke Kota Padan untuk melihat potensi dari sektor perikanan dan kelautan guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Saya ingin melihat langsung potensi laut yang ada di Sumbar dan mengajak kepala daerah untuk bersinergi memajukan kelautan dan perikanan, guna mendukung dan memajukan perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi menteri. Kadis Perikanan dan Pangan Kota Padang Guswardi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis serta Danlantamal II Teluk Bayur.(*/Ela)

The post Menteri KKP Beri Bantuan Rp3 Miliar untuk Nelayan Sumbar appeared first on Langgam.id.

Dia menyebut kedatangannya merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dan anggota DPR Andre Rosiade beberapa waktu lalu.

“Bulan lalu pak Andre Rosiade datang ke kantor kami bersama sembilan Bupati dan Wali Kota menyampaikan program-program kelautan dan perikanan di Sumbar. Program-program yang bisa kita kerja samakan, baik dari daeran maupun program-program dari KKP,” kata Trenggono saat tiba di Sumbar.

Dalam kunjungannya selama tiga hari di Sumbar, Trenggono akan melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Di antaranya meninjau pengolahan Tuna di PPS Bungus, kemudian melihat tracking manggrove, Politeknik Perikanan dan pelepasan tukik di Pariaman.

Pada hari kedua, menteri juga akan ke Suliki Kabupaten Limapuluh Kota meninjau usaha pembenihan gurami sekaligus menyerahkan bantuan induk gurami dan bantuan permodalan dari LPUMKP dan dari dirjen budi daya.

Terakhir, pada hari ketiga kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini direncanakan akan melihat budi daya patin terintegrasi di Lubuk Minturun, dan peninjauan budidaya kerapu di Carocok, Pesisir Selatan.

“Meski saya lihat jauh-jauh jaraknya di kabupaten dan kota di Sumbar ini, saya akan datangi satu per satu,” katanya. (ABW)

The post Menteri Trenggono Unggap Alasannya Datangi Sumbar appeared first on Langgam.id.

Selama tiga hari di Sumbar, Menteri KKP Wahyu akan melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Di antaranya meninjau pengolahan Tuna di PPS Bungus, kemudian melihat tracking manggrove, Politeknik Perikanan dan pelepasan tukik di Pariaman.

Pada hari kedua, menteri juga akan ke Suliki Kabupaten Limapuluh Kota meninjau usaha pembenihan gurami sekaligus menyerahkan bantuan induk gurami dan bantuan permodalan dari LPUMKP dan dari dirjen budi daya.

Terakhir, pada hari ketiga kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini direncanakan akan melihat budi daya patin terintegrasi di Lubuk Minturun, dan peninjauan budidaya kerapu di Carocok, Pesisir Selatan.

“Kehadiran Pak Menteri KKP ke Sumbar diharapkan akan menambah program Kementerian KKP untuk warga Sumbar yang tentunya sangat membantu bagi para nelayan dan peternak ikan,” kata Mahyeldi, Rabu (2/6/2021).(*/Ela)

The post Tiba di Sumbar, Ini Agenda Menteri KKP Selama di Ranah Minang appeared first on Langgam.id.