Kodim 0304/Agam mengklaim lokasi kopdes tersebut di kawasan yang aman dari ancaman banjir maupun longsor.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0304/Agam, Letkol Inf. Dwi Santoso, mengatakan kawasan itu aman dari banjir dan longsor. Menurutnya, saat banjir yang melanda sejumlah wilayah sebelumnya, lokasi pembangunan Kopdes tidak terdampak.

“Aman. Kemarin tidak terkena banjir,” kata

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0304/Agam, Letkol Inf. Dwi Santoso, saat dikonfirmasi Langgam.id, Senin (6/7/2026).

Selain berada di lokasi yang dinilai aman, Dwi menyebut konstruksi bangunan Kopdes juga dibuat lebih tinggi sebagai langkah antisipasi banjir.

Ia mengatakan penentuan lokasi pembangunan telah melalui usulan pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), bukan ditentukan oleh Kodim.

“Kami tidak menentukan lokasi dan tidak memaksakan harus dibangun di titik tertentu,” katanya.

Ia menjelaskan, bangunan koperasi berada sedikit di bawah jalan utama yang menghubungkan Bukittinggi dengan Lubuk Basung.

Karena posisi bangunan berada di lereng, video yang beredar di media sosial diambil dari seberang sungai sehingga menimbulkan kesan lokasi terpencil.

“Kalau dilihat dari jalan utama, aksesnya dekat. Bahkan sekitar 50 meter dari lokasi juga sudah ada rumah makan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan banyak orang,” ungkapnya.

The post Viral Kopdes Merah Putih di Ngarai Sianok, Dandim Klaim Aman Banjir appeared first on Langgam.id.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0304 Agam, Letkol Inf Dwi Santoso, mengatakan lokasi pembangunan telah ditetapkan melalui musyawarah pemerintah nagari bersama masyarakat, sementara TNI hanya berperan mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Yang pertama menyiapkan lahan adalah nagari. Itu pun atas dasar hasil musyawarah mereka. Kami tidak menentukan lokasi dan tidak memaksakan harus dibangun di titik tertentu,” kata Dwi saat dikonfirmasi Langgam.id, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, Kodim 0304 Agam hanya menjadi penghubung antara pemerintah nagari dengan pihak pelaksana pembangunan. 

Setelah nagari menentukan lokasi dan mengusulkannya, proses pembangunan dilanjutkan dengan dukungan anggaran dari pemerintah.

“Kami hanya menjembatani koordinasi dan mengawasi pembangunan. Setelah titik ditentukan oleh nagari, baru kami koordinasikan dengan pihak terkait hingga pembangunan berjalan,” ujarnya.

Dwi meluruskan anggapan bahwa lokasi koperasi berada di daerah yang sulit diakses. Menurutnya, akses menuju bangunan cukup memadai karena kendaraan besar, termasuk truk pengangkut material, dapat mencapai lokasi.

“Kalau aksesnya sulit, tidak mungkin truk bisa masuk membawa besi dan material bangunan. Bangunan itu bisa selesai karena aksesnya memang bisa dilalui kendaraan,” tegasnya.

Ia mengatakan, bangunan koperasi berada sedikit di bawah jalan utama yang menghubungkan Bukittinggi dengan Lubuk Basung. 

Karena posisi bangunan berada di lereng, video yang beredar di media sosial diambil dari seberang sungai sehingga menimbulkan kesan lokasi terpencil.

“Kalau dilihat dari jalan utama, aksesnya dekat. Bahkan sekitar 50 meter dari lokasi juga sudah ada rumah makan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan banyak orang,” ungkapnya.

Menurut Dwi, bangunan Kopdeskel Merah Putih memiliki ukuran sekitar 20 x 30 meter. Di dalamnya akan tersedia minimarket, gudang penyimpanan hasil produksi masyarakat, ruang klinik kesehatan, serta fasilitas pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nagari.

“Kalau untuk biaya pembangunan sesuai yang disampaikan pemerintah sekitar Rp1,5 miliar. Tapi karena kondisi setiap lokasi berbeda, kami menggunakan sistem subsidi silang. Ada lokasi yang biaya pembangunannya lebih rendah, ada juga yang lebih tinggi,” tuturnya.

Untuk wilayah Agam, kata Dwi, terdapat 25 titik pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Dan telah dibangun ebanyak 14 bangunan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.

“Yang bangun Kopdes di lokasi ini, itu sudah dibangun sejak bulan Januari hingga sekitar satu dan dua bulan lalu,” jelasnya. 

Setelah itu, koperasi akan beroperasi awal bulan depan, Agustus 2026, setelah fasilitas sudah terpenuhi.

“Koperasi mulai beroperasi sekitar Agustus 2026 setelah sarana dan prasarana pendukung dari pemerintah pusat selesai disiapkan,” pungkasnya. (WAN) 

The post Penjelasan Dandim Agam Soal Keberadaan Koperasi Merah Putih di Sianok appeared first on Langgam.id.

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Bambang Haryadi. Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi yang mewakili Menteri Koperasi, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, jajaran pemerintah daerah, pengurus koperasi, organisasi perkoperasian, serta sekitar 100 tamu undangan lainnya.

Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan arah baru pengembangan koperasi di Ranah Minang, sejalan dengan dorongan pemerintah agar koperasi memperkuat peran di sektor riil.

Gun Sugianto sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) Dekopin Sumbar yang berlangsung di Hotel Grand Basko Padang pada 27–28 Oktober 2025. Dukungan bulat dari 19 Dekopinda kabupaten/kota dan sembilan koperasi sekunder mencerminkan soliditas gerakan koperasi di Sumbar.

Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, menegaskan koperasi harus bertransformasi menjadi pelaku usaha yang aktif di sektor riil, tidak lagi hanya berfokus pada layanan simpan pinjam.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan untuk mendukung penguatan koperasi yang produktif dan berdaya saing.

“Sekarang koperasi harus hadir di sektor riil. Untuk mendukung itu tersedia pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hingga maksimal Rp 250 miliar bagi koperasi yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Ahmad menyebut Sumbar memiliki posisi penting dalam sejarah perkoperasian nasional sebagai daerah kelahiran Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Karena itu, ia berharap Sumbar mampu melahirkan koperasi modern yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.

“Kita membutuhkan role model koperasi modern. Kuncinya adalah bertransformasi dari pola lama menuju konsep baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi,” katanya.

Ia menjelaskan konsep koperasi modern berakar dari Eropa, khususnya Inggris, sebagai jalan tengah antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Model tersebut kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi berbasis kebersamaan yang membuka akses permodalan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh layanan keuangan.

Selain itu, Ahmad juga menyoroti pembentukan Koperasi Merah Putih yang kini berlangsung di berbagai desa dan kelurahan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional.

Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap program tersebut merupakan yang terbesar sepanjang dirinya berkecimpung di dunia koperasi.

“Selama lebih dari 30 tahun saya berkecimpung di dunia koperasi, baru kali ini pemerintah mengalokasikan sumber daya negara dalam skala yang sangat besar untuk memperkuat koperasi desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya menyiapkan dukungan pembiayaan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga belanja modal (capital expenditure/capex) bernilai triliunan rupiah secara nasional untuk pengembangan Koperasi Merah Putih.

Ahmad menilai Dekopin memiliki peran strategis dalam merumuskan model koperasi sektor riil yang nantinya dapat direplikasi sebagai percontohan di berbagai daerah.

Sementara itu, Ketua Dekopinwil Sumbar, Gun Sugianto, menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya siap memperkuat posisi Dekopin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Ia mengatakan, Dekopinwil Sumbar akan menjalankan fungsi pendampingan, edukasi, fasilitasi, mediasi, hingga advokasi terhadap koperasi primer maupun sekunder agar semakin profesional dan memiliki daya saing.

“Kami ingin menjadikan Dekopinwil Sumbar sebagai rumah besar gerakan koperasi yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah melalui kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Gun juga mengungkapkan harapan agar Sumbar dapat menjadi tuan rumah Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2027. Menurutnya, daerah tersebut memiliki pengalaman menyelenggarakan kegiatan koperasi berskala besar, termasuk Konferensi Koperasi Internasional pada 2016.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyatakan pemerintah provinsi akan terus memperluas pengembangan koperasi melalui pembentukan koperasi di sektor-sektor strategis, termasuk koperasi olahraga dan koperasi tambang rakyat.

Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang usaha baru yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (**)

The post Gun Sugianto Resmi Pimpin Dekopinwil Sumbar, Dorong Koperasi Naik Kelas ke Sektor Riil appeared first on Langgam.id.

Capaian tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melepas Project Management Officer (PMO) dan Business Assistant (BA) KDMP Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Sabtu (6/6/2026).

“Alhamdulillah, berdasarkan laporan yang kita terima, Sumatera Barat menjadi provinsi terbaik keempat di Indonesia dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penyelesaian RAT tercepat nomor dua se Indonesia. Terima kasih kepada PMO, Business Assistant, Dinas Koperasi kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan capaian ini,” ujar Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, keberhasilan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping lapangan, dan pengurus koperasi dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintah pusat sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada pembentukan badan hukum koperasi. Pendampingan berkelanjutan tetap diperlukan agar koperasi mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan profesional.

“Koperasi yang sudah terbentuk harus terus didampingi dan diperkuat. Tujuannya bukan sekadar berdiri secara administrasi, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Mahyeldi juga menilai keberhasilan tersebut didukung pengalaman dan komitmen jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dalam membangun ekosistem koperasi.

“Pak Endrizal sudah lama berkecimpung di dunia koperasi. Pengalaman beliau membangun dan mengembangkan koperasi di Kabupaten Agam maupun Kota Padang menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan program Koperasi Merah Putih di Sumatera Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Endrizal, mengatakan Sumbar menjadi provinsi tercepat keempat secara nasional dalam penyelesaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kita berada di posisi empat nasional setelah Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Sebelumnya, Sumatera Barat juga termasuk daerah tercepat dalam pembentukan koperasi sehingga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi pada tahun 2025,” ungkap Endrizal.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat menugaskan 40 Project Management Officer dan 125 Business Assistant untuk mendampingi pengembangan KDMP di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Masa tugas mereka berakhir pada 31 Mei 2026 setelah menjalankan pendampingan sejak akhir tahun lalu.

Hasil pendampingan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga kini, sebanyak 888 lokasi gerai KDMP telah diverifikasi di Sumbar. Dari jumlah itu, 211 gerai masih dalam tahap pembangunan, sementara 63 gerai telah selesai dibangun.

“Artinya sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain pembentukan koperasi, Sumbar bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Merah Putih.

Menurut Endrizal, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak yang terlibat dalam program.

“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan penghargaan kepada PMO dan Business Assistant berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumbar.

Penghargaan PMO terbaik tingkat provinsi diberikan kepada Riko Andrian Putra dan Mariska Saleha Rahman. PMO terbaik tingkat kabupaten diraih Rahmat Fauzan dari Kabupaten Limapuluh Kota. Sementara penghargaan Business Assistant terbaik tingkat kabupaten diraih Sofyandi dari Kabupaten Solok dan Business Assistant terbaik tingkat kota diberikan kepada Ika Akselia dari Kota Padang. (ICA)

The post 274 Gerai Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi di Sumbar, Tembus Empat Besar Nasional appeared first on Langgam.id.

Di pasar-pasar tradisional, di sawah, di bengkel pinggir jalan, perputaran uang berjalan lambat dan belum terasa meningkat. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat. Bahkan, data dari ulasan media Bisnis Indonesia Sumatra mengungkap fakta bahwa banyak tenaga kerja formal yang beralih menjadi petani atau pedagang kecil karena sektor itu dianggap lebih “aman” dari guncangan harga.

Pertanian dan perdagangan mikro tetap menjadi “tulang punggung” ekonomi daerah, namun masih kesulitan permodalan. Kita sadar, di tengah geliat UMKM dan maraknya program digitalisasi, ekonomi masyarakat “akar rumput” belum punya wadah yang kokoh untuk tumbuh bersama.

Padahal, kalau mengingat sejarah, perekonomian bangsa ini justru lahir dari semangat kebersamaan. Dari sistem yang berpihak pada rakyat kecil. Koperasi misalnya, wadah yang hadir bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi, namun ideologi gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi kerakyatan. Koperasi lahir dari keyakinan bahwa kesejahteraan tidak boleh dimonopoli segelintir orang.

Sayangnya, dalam satu dakade terakhir, koperasi di Indonesia, termasuk di Ranah Minang, lama terjebak dalam kondisi “mati suri”. Menurut data Dinas Koperasi dan UKM tahu 2024, dari 4.220 koperasi di Sumbar, hanya 56 persen yang masih aktif. Banyak yang vakum karena berbagai alasan. Mulai dari manajemen lemah, tak punya pasar, atau sekadar dijadikan alat proposal bantuan.

Padahal, kalkulasi sederhananya, satu koperasi saja bisa memberdayakan minimal lima orang pengurus dan menyerap puluhan tenaga kerja. Jika 1.000 koperasi saja berjalan efektif, bisa lahir ratusan lapangan kerja baru setiap bulan. Sayangnya, koperasi sering hanya jadi papan nama, bukan sebagai mesin ekonomi.

Kita sering lupa. Koperasi bukan milik pemerintah, tapi milik rakyat yang mau bergerak bersama. Kini, Presiden Prabowo Subianto mencoba menghidupkan kembali semangat itu. Dalam dokumen visi nasional Asta Cita, salah satu pilar utama pembangunan ekonomi adalah menggerakkan ekonomi dari bawah melalui Koperasi Merah Putih (KMP).

Program KMP bukan basa-basi. Pada pertengahan 2025, pemerintah mulai membentuk 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Setiap koperasi didesain untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pangan, dan memutus ketergantungan masyarakat dari pinjaman online atau tengkulak.

Di Sumatera Barat, sedikitnya 1.265 koperasi akan aktif dalam waktu dekat. Koperasi tersebut lahir dari gabungan koperasi lama yang direvitalisasi dan koperasi baru yang dibentuk lewat program KMP. Pemerintah bahkan menyiapkan platform modal hingga Rp 3 miliar per koperasi. Bayangkan, jika seribu koperasi ini hidup, akan ada miliaran rupiah uang beredar di pelosok nagari-nagari di Sumbar.

Gagasan ini bukan hal baru. Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo menulis bahwa bangsa ini kaya sumber daya, tapi banyak rakyatnya miskin karena ekonomi hanya tumbuh di atas dan tidak di akar. Maka, koperasi menjadi jembatan untuk pemerataan ekonomi yang tumbuh dari bawah, bukan menetes dari atas.

Warisan Bung Hatta dari Tanah Minang

Bagi orang Minang, koperasi bukan barang asing. Bapak Koperasi Indonesia itu orang kita sendiri, yakni Mohammad Hatta alias Bung Hatta. Dia percaya, koperasi adalah perwujudan paling murni dari sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahkan, di Kongres Koperasi 1953 di Bandung, Bung Hatta menegaskan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berlandaskan tolong-menolong atau gotongroyong.

Pernyataan itu bukan teori. Itu adalah peringatan abadi. Bung Hatta tahu, jika rakyat tidak punya wadah untuk bekerja sama, maka ekonomi akan dikuasai segelintir orang, dan kemerdekaan ekonomi hanya akn menjadi mitos. Tak berlebihan bila kita berkata: seharusnya kebangkitan koperasi nasional dimulai dari Sumatera Barat. Dari tanah kelahiran Bung Hatta sendiri.

Data menunjukkan, peluang itu terbuka lebar. Kini tinggal bagaimana 1.265 koperasi baru yang akan dihidupkan bisa meniru semangat yang sama. Kuncinya ada pada sumber daya manusianya.

Bagi saya, pengurus dan pendamping koperasi harus punya tiga jiwa. Pertama, jiwa organisasi. Bagaimana mereka bisa tertib dalan administrasi dan tentunya akuntabel.

Kedua, harus punya jiwa sosial. Mereka harus peka terhadap kesejahteraan anggota. Ketiga, wajib punya jiwa entrepreneur karena mereka akan dituntut inovatif hingga berani mengambil peluang. Pada akhirnya, koperasi tanpa tiga jiwa tersebut bagaikan kapal tanpa nakhoda.

Muhammadiyah dan Koperasi Umat

Sebagai bagian dari Muhammadiyah, saya percaya bahwa kebangkitan koperasi juga harus disertai kebangkitan moral dan etika ekonomi. Di tubuh Persyarikatan, sudah ada Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), jaringan koperasi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

BTM bukan hanya lembaga simpan pinjam, tapi wadah pembelajaran ekonomi berbasis syariah dan solidaritas. Sudah banyak contoh yang membuktikan bahwa koperasi bisa tumbuh sehat tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Kita tidak sedang mulai dari nol. Kita hanya sedang menyalakan kembali api yang sempat padam. Api yang dulu dinyalakan Bung Hatta, kini diteruskan Presiden Prabowo lewat Asta Cita. Penjaganya tentu semua kita yang berada di daerah.

Sumbar punya semua modal. Budaya gotong royong, basis ekonomi mikro yang kuat, dan sejarah panjang koperasi. Sekarang tinggal kemauan untuk menjadikannya kenyataan.

Jika koperasi hidup di setiap nagari, ekonomi rakyat akan tumbuh dari akar. Jika ekonomi rakyat tumbuh dari akar, maka Indonesia akan kuat sampai ke pucuk. Dan saat itulah, cita Prabowo menyatu di satu titik: kesejahteraan rakyat yang tumbuh dari bawah, oleh rakyat, untuk rakyat. (***)

Gun Sugianto – Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Sumatera Barat

The post Menghidupkan Koperasi, Membangun Ekonomi Ranah Minang dari Akar Rumput appeared first on Langgam.id.

“Kopdes Merah Putih menjadi langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Mewakili kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati, Rabu (13/8/2025).

Pada momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI), kata Adita, Kopdes Merah Putih bisa diartikan sebagai sebuah era baru menuju kemerdekaan di bidang ekonomi. Melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat desa diharapkan bisa semakin berdaya.

“Kopdes Merah Putih membuat masyarakat desa menikmati kemerdekaan di bidang ekonomi,” sebut Adita.

Ia menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan transisi dari ketergantungan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Saat ini, desa dan kelurahan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Misal, sebanyak 90 persen hasil tangkapan ikan belum bisa disimpan dengan layak.

Data lain, sebanyak 5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terjerat rentenir. Lebih dari 50 ribu desa dan kelurahan belum memiliki fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 70 persen desa dan kelurahan belum tersentuh koperasi.

Ada 60 persen koperasi yang belum memiliki layanan farmasi dan lebih dari 31 ribu koperasi belum ada toko sembako. Serta lebih dari 50 persen desa belum punya toko sarana produksi untuk mendukung pertanian dan usaha lokal.

Presiden Prabowo Subianto lantas membentuk 80.081 Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

Program ini merupakan pelaksanaan dari Asta Cita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tujuannya yakni untuk membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat sentra produksi rakyat secara berkelanjutan.

“Lebih dari 80 ribu koperasi ini adalah upaya konkret untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan penting bagi rakyat. Kita hadirkan sembako, obat, pupuk langsung ke tangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau dan sistem yang adil,” ujar Presiden Prabowo.

Ketua Kopdes Merah Putih Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dedi Nurendi, mengatakan koperasi membantu meringankan beban masyarakat Cileunyi Wetan.

“Kopdes ini menjawab keresahan masyarakat yang harus membeli kebutuhan pokok agak jauh. Masyarakat dalam hal simpan pinjam juga banyak yang terlilit Bank Emok (bank keliling),” ungkap Dedi.

Dedi menyebutkan Kopdes Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat. “Mari berkoperasi karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi juga menanamkan gotong-royong,” beber Dedi. (*)

The post PCO: Kopdes Merah Putih Era Baru Menuju Kemerdekaan di Bidang Ekonomi appeared first on Langgam.id.

Menurut Arisal, program ini merupakan langkah strategis yang patut didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.

“Sebuah terobosan yang cerdas saya kira. Seperti yang ditegaskan oleh Menko Bidang Pangan, Zulhas, bahwa lewat Koperasi Desa Merah Putih akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Saya yakin hal itu bisa terwujud, tentu dengan sinergi dan evaluasi berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (26/6/2025).

Pemerintah saat ini tengah membentuk lebih dari 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dengan 65 ribu di antaranya telah berbadan hukum. Peluncuran kelembagaan koperasi dijadwalkan pada 12 Juli 2025, disusul dengan pendampingan model bisnis pada Agustus–September. Operasional penuh koperasi akan diresmikan pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Arisal menjelaskan bahwa Kopdes dirancang untuk menjalankan enam unit usaha strategis yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, serta pemangkasan rantai distribusi yang selama ini membebani konsumen.

“Keenam unit usaha tersebut meliputi agen pupuk, pangkalan gas elpiji 3 kg, agen sembako, agen pusat layanan pos dan bantuan pemerintah, layanan perbankan, serta klinik dan apotek skala kecil. Ini semua berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga membuka peluang kerja yang nyata,” jelasnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya juga menyatakan bahwa Kopdes bertujuan memangkas jalur distribusi barang kebutuhan pokok dan energi, serta memperluas akses layanan dasar. Dalam pelatihan SDM dan penguatan kelembagaan yang berlangsung 25 Juni lalu, Zulkifli menegaskan bahwa program ini tidak menggunakan dana APBN, melainkan berbasis pada plafon pinjaman usaha.

“Ini bukan bansos, ini murni bisnis. Dana yang digunakan berasal dari plafon pinjaman, dan hanya digunakan jika usaha berjalan. Pemerintah hanya memfasilitasi kelembagaan dan pelatihan SDM,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program secara maksimal, Arisal Aziz menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan penggunaan aplikasi digital sebagai sistem pengelolaan terpadu bagi seluruh koperasi desa di Indonesia.

“Sebagai badan usaha, koperasi sangat perlu aplikasi berbasis digital yang bisa merangkum pelaporan data dari seluruh desa. Ini penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia menyebut bahwa aplikasi tersebut akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas koperasi, serta mempermudah manajemen data anggota, transaksi, keuangan, dan pelaporan. Aplikasi juga diyakini bisa meningkatkan keterlibatan anggota koperasi di era digital.

“Saya sudah sampaikan hal ini kepada Menko Zulhas saat kami bertemu di sela-sela ibadah haji lalu. Alhamdulillah beliau merespons dengan baik. Kita memiliki visi yang sama bahwa digitalisasi adalah kunci keberhasilan koperasi ke depan,” pungkas Arisal.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku koperasi, dan teknologi digital, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. (*/f)

The post Anggota DPR Arisal Aziz Dorong Pemanfaatan Aplikasi Digital Koperasi Merah Putih appeared first on Langgam.id.

“104 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan telah menyelesaikan musyawarah khusus kelurahan untuk pembentukan pengurus koperasi,” ujar Harce, Jumat (13/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa struktur kepengurusan Koperasi Merah Putih terdiri atas lima orang. Yakni ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, dan bendahara.

Sementara itu, struktur pengawas koperasi melibatkan lurah sebagai ketua pengawas (ex-officio), serta perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Forum RT/RW.

“Sejauh ini, dari 104 Koperasi Merah Putih yang terbentuk, 20 di antaranya sudah berbadan hukum, dan 81 koperasi dalam proses notarisasi,” beber Harce.

Ia menargetkan seluruh Koperasi Merah Putih di Kota Padang telah berbadan hukum. Dengan begitu, saat peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli mendatang, seluruh koperasi di Padang telah resmi berbadan hukum.

“Dengan akta notaris ini, koperasi memperoleh pengakuan hukum formal sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah, serta memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Harce mengatakan, Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan serta pemerataan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi ini nantinya, terang Harce, akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti pengelolaan bahan pokok murah dan distribusi pangan dengan memanfaatkan potensi wilayah masing-masing.

“Dengan begitu, diharapkan mampu memperkuat perekonomian warga,” harap Harce. (*/yki)

The post Semua Kelurahan di Padang Sudah Bentuk Koperasi Merah Putih appeared first on Langgam.id.

“Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM, hari ini Bapak Ibu sudah mendengar langsung bahwa seluruh fraksi di DPR, di Komisi VI ini, memberikan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih,” sebut Andre dalam rapat bersama Menkop Budi Arie Setiadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Andre Rosiade menilai dukungan penuh lintas fraksi ini sinyal politik mendorong keberhasilan program Koperasi Merah Putih ke depan. Ia berharap program ini berjalan lancar.

“Ini adalah dukungan yang luar biasa. Mungkin Pak Menteri sendiri tidak menyangka bahwa seluruh fraksi akan memberikan dukungan penuh. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan hal yang luar biasa,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut, program Koperasi Merah Putih tidak sekadar proyek pemerintah, melainkan menjadi program nasional.

“Program ini bukan hanya milik Presiden atau milik pemerintah, tapi kalau ini berhasil, kita semua bisa memastikan bahwa kesejahteraan rakyat akan meningkat signifikan,” ucap Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Ia menyebutkan, keberhasilan program ini akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ia berharap, dengan Koperasi Merah Putih, pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai.

“Jika Koperasi Merah Putih berhasil, masyarakat desa akan naik kelas. Perputaran uang tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga menyentuh pelosok desa. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang selama ini dianggap ambisius, bisa direalisasikan,” ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar.

Andre Rosiade juga menekankan program ini harus dikelola dengan cermat dan tidak sekadar mengejar kuantitas koperasi yang terbentuk. Ia menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah: kualitas koperasi, model bisnis yang jelas, dan pelibatan masyarakat secara transparan.

“Jangan hanya fokus ke jumlah koperasi, tapi kualitasnya juga harus dijaga. Selain itu, model bisnisnya seperti apa? Ini harus diperjelas, agar tidak tumpang tindih dengan program-program yang sudah ada seperti BUMDes. Lalu, siapa yang terlibat dalam koperasi ini juga harus ditentukan secara transparan melalui musyawarah desa khusus,” kata Andre.

Ia juga menyatakan pelaksanaan program ini akan melibatkan setidaknya 18 kementerian dan lembaga (K/L). Kolaborasi lintas sektoral harus dikawal dengan baik agar program tidak terhambat oleh ego sektoral antarinstansi.

“Total ada 18 kementerian dan yang terlibat. Maka, dengan dukungan yang luar biasa dan keterlibatan yang besar ini, Koperasi Merah Putih harus berhasil. Tidak ada cerita program ini gagal,” tegasnya.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Andre juga menitipkan pesan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, untuk fokus menjalankan tugasnya demi keberhasilan program ini. Andre menekankan bahwa seluruh fraksi di DPR RI siap mengawal dan mendukung penuh kesuksesan program Koperasi Merah Putih.

“Pak Budi, tolong serius, fokus. Kurangi dulu total politiknya, bereskan dulu program ini. Ini PR besar dari Pak Prabowo. Kalau ini sukses, Insya Allah negara kita akan sejahtera,” kata Andre.

“Kita semua ingin meninggalkan legasi terbaik bagi bangsa dan negara. Tidak ada kata gagal. Seluruh rakyat Indonesia bersama Bapak. Selamat bertugas, selamat berjuang,” bebernya. (*)

The post Semua Fraksi DPR Dukung Koperasi Merah Putih, Andre Rosiade: Harus Dikelola dengan Cermat appeared first on Langgam.id.

Hal ini menurutnya sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi.

Putra menjelaskan bahwa sejumlah kelurahan telah lebih dahulu melaksanakan musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih. Seperti Kelurahan Silaing Bawah, Bukit Surungan, Tanah Pak Lambik, Silaing Atas, Tanah Hitam, dan Ekor Lubuk.

“Kami sangat mendukung langkah ini karena akan memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis kerakyatan,” ujar Putra usai mengikuti rakor secara daring bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Senin (19/5/2025) di Ruang VIP Balai Kota.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah daerah harus mencantumkan program dan subkegiatan pendukung pembentukan Koperasi Merah Putih dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Seperti RPJMD 2025, RKPD 2025, APBD 2025, dan Perubahan APBD 2025.

Selain itu, daerah juga diminta mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Menteri Zulkifli Hasan menambahkan percepatan pembentukan koperasi ini merupakan bagian dari strategi nasional. Prosesnya dimulai dari pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) yang harus digelar paling lambat 31 Mei 2025.

Setelah musdesus, tahapan selanjutnya adalah pengurusan akta pendirian koperasi melalui notaris, yang ditargetkan selesai dalam tiga hari kerja.

Kemudian, akta tersebut akan diproses agar mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang diproyeksikan hanya memakan waktu tujuh menit secara daring.

Zulkifli Hasan berharap, melalui rangkaian proses yang efisien ini, koperasi di setiap desa/kelurahan sudah memiliki status hukum resmi paling lambat pada 30 Juni 2025. (*/yki)

The post Pemko Padang Panjang Targetkan Bentuk 16 Koperasi Merah Putih appeared first on Langgam.id.