Monev ini bertujuan guna memastikan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok berjalan efektif. Kemudian juga menyesuaikan dengan kebijakan terbaru setelah diundangkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan bahwa regulasi baru dari pemerintah pusat akan memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek. Mulai dari pengaturan iklan rokok hingga penertiban kawasan tertentu.

“KTR ini sangat penting dalam rangka mewujudkan visi Kota Padang menjadi kota pintar (smart city) dan kota sehat. Pertemuan ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi efektivitas penegakan Perda, termasuk poin-poin yang diikutsertakan dalam penyusunannya. Dengan adanya perubahan dari pemerintah pusat, kita siap menyesuaikan,” ungkap Fadly.

Saat ini, terang Fadly, Pemko Padang tengah menjalani penilaian Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan RI. Ia mengharapkan hasil Monev ini dapat menjadi masukan penting dalam penilaian untuk Kota Padang.

“Kota sehat adalah tujuan kita. Sehat infrastruktur, sehat sekolah, sehat pasar, sehat kebencanaan, dan sehat kesejahteraan sosial. Pertemuan ini diharapkan memberikan masukan yang bermanfaat bagi langkah kita ke depan,” harap Fadly.

Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget Saragih mengatakan, PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur sejumlah hal baru terkait pengendalian tembakau, dan rokok elektrik.

Pada Pasal 443 disebutkan tentang pemantauan yang menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Kemudian pada Pasal 445 diatur mengenai pemberian penghargaan kepada kepala daerah.

“Kemudian Pasal 449 membahas pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektrik pada media luar ruang. Iklan tidak boleh dipasang di fasilitas pelayan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, arena bermain anak, jalan protokol, serta dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan,” bebernya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri Kurnia Fajar Darmawan memberikan apresiasi kepada Pemko Padang yang telah memiliki Perda tentang KTR.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan monev ini penting untuk mengevaluasi perda yang ada agar selaras dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. (*/y)

The post Pastikan Berjalan Efektif dan Penyesuaian Regulasi Baru, Pemko Padang Evaluasi Perda KTR appeared first on Langgam.id.

Di antaranya penyakit akibat rokok tertinggi adalah hipertensi (422.259 kasus), penyakit paru obstruktif kronik (399.391 kasus), stroke (51.875 kasus).

Hasil survey ekonomi kesehatan menyatakan terdapat ketidakseimbangan pendapatan negara dari cukai rokok sebesar Rp55 triliun dan biaya pengeluaran berupa pengobatan akibat rokok sebesar Rp254,41 triliun.

Tim peneliti yang berasal dari beberapa univesitas di Kota Padang seperti Universitas Andalas, UIN Imam Bonjol, STIKes Alifah dan BRIN tergabung dalam tim Tobacco Control (TC) West Sumatera yang diketuai oleh Kamal Kasra, PhD (Akademisi Health Promotion FKM Unand) membantu pemerintah dan lintas sektor terkait dalam penguatan implementasi KTR secara komprehensif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr Srikurna Yati menyambut hangat kedatangan tim TC untuk berkomitmen dalam menguatkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Padang, Senin (9/10/2023).

“Kami sangat mendukung tim TC dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menghapus iklan rokok,” ujar dr Srikurnia Yati.

Ia mengatakan bahwa peraturan mengenai KTR tertuang dalam Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 dan larangan iklan rokok diatur dalam Perwako Nomor 64 tahun 2021.

Ia mengungkapkan, rencananya ke depan pemerintah akan mencanangkan turunan dari Perwako dalam bentuk SK Wako untuk mempertegas peraturan KTR ini.

Implementasi KTR belum optimal berjalan, hal ini masih tingginya prevalensi perokok yang berumur di atas 15 tahun di Kota Padang sebesar (13,27%). Kemudian, masih terdapat masyarakat yang terkena paparan asap rokok sebesar (25%) serta masih terdapat iklan rokok di beberapa jalan utama.

Kegiatan selanjutnya, tim TC akan melakukan FGD dengan instansi terkait, stakeholder, kampanye anti rokok serta melakukan survey terkait rokok. Dengan kolaborasi lintas sektor, tim TC berharap bisa mewujudkan Padang sebagai Kota Sehat dan Kota Layak Anak. (*)

The post Dinkes Padang Siap Dukung Tim TC West Sumatera dalam Penguatan Implementasi KTR appeared first on Langgam.id.