Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, kabupaten dan kota telah menemukan kesepakatan sehingga penetapannya bisa segera dilakukan melalui Permendagri. Hal ini disampaikan Gubernur saat Rapat  Tim Tapal Batas bersama OPD terkait si Padang, Senin (14/6/2021).

“Dari 10 titik itu, 5 tinggal proses penerbitan Permendagri sementara lima titik sudah ditemukan kesepakatan dan dilanjutkan dengan proses penyusunan Permendagri,” katanya.

Menurutnya, lima titik yang telah selesai itu masing-masing perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara lima titik yang sudah mendapatkan kesepakatan dan tengah proses penyusunan Permendagri diantaranya Kabupaten Dharmasraya dengan Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dengan Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto.

Mahyeldi juga sampaikan, meski proses di tingkat provinsi sudah selesai namun ia meminta agar kelengkapan dokumennya diperiksa kembali agar tidak mengakibatkan persoalan dikemudian hari.

“Dan untuk dua titik yaitu antara Kabupaten Agam dengan Bukittinggi serta Tanah Datar dengan Padang Panjang, Pemprov Sumbar akan bersurat ke Kemendagri untuk meminta fasilitasi ulang penyelesaian batas wilayah,” katanya.

Sementara Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana mengatakan upaya fasilitasi penegasan batas sudah dimulai oleh tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Provinsi Sumbar sejak 2012.

“Tim memberikan pertimbangan terhadap proses dan progres dalam penyelesaian penegasan batas antara daerah tersebut,” katanya.

Dijelaskannya, secara teknis semua dokumen sudah di Kemendagri. Namun karena penegasan batas ini menganut prinsip kesepakatan, maka kalau ada kesepakatan baru antara dua daerah nantinya, masih ada ruang untuk revisi.

Terkait batas Agam-Bukittinggi dan Tanah Datar-Padang Panjang jika ada kesepakatan baru, Pemprov Sumbar akan menyurati Kemendagri untuk menfasilitasi ulang kesepakatan antara dua pihak.

The post Sudah Disepakati, 10 Titik Perbatasan Antar Kabupaten dan Kota di Sumbar Segera Ditetapkan appeared first on Langgam.id.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kependudukan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumbar Novrial, sebagaimana dilansir Humas Pemprov Sumbar, Kamis (2/5/2019).

“Beberapa masalah yang menjadi dasar pembentukan forum adalah tingginya lalu lintas penduduk antara Kabupaten Dharmasraya Sumbar dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Jambi,” katanya.

Begitu juga antara Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan Sumbar dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jambi.

“Banyak penduduk di enam kabupaten dan satu kota tersebut yang belum jelas status kependudukannya,” tutur Novrial.

Di samping itu, menurutnya, juga masih banyak perantau masing-masing daerah, walaupun sudah berdomisili tetap, tapi belum mau mengubah dokumen kependudukan.

Ia mengatakan, forum bersama ini untuk menyamakan sistem operasional dan prosedur status dan kepemilikan dokumen kependudukan. Juga untuk perlakuan penduduk pindah datang, peningkatan perekaman dan pemilikan KTP-elektronik. Serta, dukungan tata pemerintahan terutama substansi administrasi kawasan perbatasan daerah.

Menurut Novrial, Pemprov Sumbar bersama dan Dinas Sosial dan Dukcapil Prov. Jambi sepakat membentuk forum bersama Dukcapil, setelah sebelumnya juga disepakati dengan Riau.

Setelah kesepakatan awal dalam pertemuan 29 dan 30 April 2019 di Jambi, kerja sama itu akan ditandatangan di Sumbar pada Juni mendatang. (*/SS)

The post Status Kependudukan Warga di Batas Sumbar-Jambi Banyak yang Belum Jelas appeared first on Langgam.id.

Kaos tersebut menulis lokasi Gunung Kerinci berada di wilayah Sumatra Barat. Hal ini memancing protes sejumlah pegiat alam di Jambi kepada Eiger. Menurut mereka gunung tertinggi di Sumatra itu berada di wilayah Provinsi Jambi, bukan Sumbar.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumatra Barat, Iqbal Rama Dipayana mengatakan, Gunung Kerinci sebagian masuk wilayah provinsi Jambi namun sebagian lainnya ada di wilayah administrasi Sumatra Barat. Tepatnya, masuk wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Ia mengatakan batas kedua provinsi berada di Gunung Kerinci berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2018.

“Penarikan garis batasnya membelah Gunung Kerinci. Angka atau persentase yang mana lebih luas belum bisa disebutkan karena kita belum sempat mengukur,” kata Iqbal, Senin (8/4/2019).

Mengenai kaos oblong Eiger yang menulis Gunung Kerinci masuk Sumbar, Iqbal sudah mengetahuinya. Menurutnya, hal tersebut tidak salah.

“Sebagian di wilayah Jambi sebagian di wilayah kita. Jadi kalau menurut saya tidak salah juga. Tetapi kalau dikatakan Gunung Kerinci seluruhnya berada di Sumatra Barat, ya itu baru salah,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal pihak Eiger belum pernah melakukan konfirmasi kepada Pemprov Sumbar terkait polemik ini. “Belum ada konfirmasi, bisa saja mereka mungkin dapat informasi dari kementerian, kita tidak tahu itu,” kata Iqbal.

Harimula Muharam, GM Marketing PT. Eigerindo MPI, saat dihubungi dari Padang, Senin, (8/4/2019) menjelaskan alasan pencantuman lokasi di Sumatra Barat itu berdasarkan hasil riset tim Eiger. Yakni, melalui berbagai data seperti : Peta Rupabumi Indonesia-Badan Informasi Geospasial (skala 1:6.500.000), Google Maps dan Atlas yang menaruh letak Gunung Kerinci berada di area Sumatra Barat. Namun memang benar ada beberapa artikel di internet yang menyebut secara administratif Gunung Kerinci masuk ke Provinsi Jambi.

“Gunung Kerinci merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Eiger bermaksud memperkenalkan gunung-gunung yang ada di Indonesia,” katanya mengenai alasan dibuatnya gambar pada kaos.

Harimula mengaku tidak pernah sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah Jambi maupun Sumatra Barat untuk menentukan wilayah Gunung Kerinci. Mengenai polemik ini pihaknya memutuskan untuk meminta maaf.

“Untuk masalah ini sebenarnya Eiger tidak ingin masuk ke dalam polemik kewilayahan dua provinsi. Demi menjaga sensitivitas, kami memutuskan untuk meminta maaf atas kesalahan pencatuman, dan menarik produk kami dari pasaran,” kata Harimula.

Sampai saat ini protes yang masuk ke Eiger berupa direct message di media sosial Eiger. Menurutnya, sejauh ini polemik tidak mempengaruhi penjualan karena kaos yang dibuat merupakan produk baru. Namun Eiger akan menarik kaos dari penjualan.

“Eiger sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke seluruh Eiger Adventure Store untuk menarik kembali (recall) produk. Tetapi untuk pengembalian produk dan penukaran, belum ada pembicaraan dan keputusan tentang produk yang sudah terlanjur dibeli,” kata Harimula.

Sementara itu, di google map, batas antara Provinsi Sumbar dan Jambi terlihat berada persis di puncak Gunung Kerinci. Batas itu seolah membelah gunung tertinggi di Sumatra itu menjadi dua. Bagian selatan berada di Provinsi Jambi dan bagian utara berada di Sumbar. Seperti terlihat di link ini. (Rahmadi/HM)

The post Polemik Lokasi Gunung Kerinci, Pemprov Sumbar: Masuk Wilayah 2 Provinsi appeared first on Langgam.id.