PKS, yang sebelumnya dikenal sebagai partai oposisi, kini memilih bergabung dengan koalisi presiden terpili. Termasuk dalam koalisi untuk Pilkada Dharmasraya yang hanya menyisakan calon tunggal.

“Kalau logika PKS sebelumnya, mereka berada di luar pemerintahan. Tapi ada pernyataan dari elit PKS yang mengakui mereka tidak bisa mengembangkan partai dan konstituen jika terus-menerus menjadi oposisi. Mau tidak mau, PKS harus bergabung dengan pemerintahan,” kata Asrinaldi, Selasa (17/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa untuk bisa populer, partai memerlukan program-program dari pemerintahan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Dalam posisi oposisi, partai sulit mendapatkan keuntungan politik. Asrinaldi melihat bahwa alasan ini membuat PKS memilih bergabung dengan pemerintahan demi keuntungan jangka pendek.

“Memang, akhirnya pragmatisme seperti inilah yang menghinggapi cara pikir elit politik kita. Partai mengejar kekuasaan, karena posisi oposisi tidak memberikan apa-apa,” tegasnya.

Dalam konteks Pilkada Dharmasraya, yang kini hanya memiliki satu calon tunggal, Asrinaldi menyebut bahwa keputusan PKS untuk tidak mengusung calon sendiri menunjukkan bahwa partai ini tunduk pada agenda besar Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+), yang mendominasi arena politik lokal.

“Dharmasraya, secara elektoral, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tapi, ada agenda besar KIM+ di baliknya. Kita tahu siapa yang dicalonkan di sana dan kaitannya dengan kekuasaan,” jelas Asrinaldi.

Keputusan PKS untuk tidak mengajukan calon sendiri dalam Pilkada Dharmasraya dianggap merugikan demokrasi. “Demokrasi itu membutuhkan kontestasi, dan jika hanya ada calon tunggal, tentu partisipasi masyarakat akan minim,” tambahnya.

Prof. Asrinaldi juga mengkhawatirkan bahwa minimnya pilihan bagi pemilih bisa mendorong munculnya gerakan untuk memenangkan kotak kosong, sebagai bentuk pembangkangan terhadap pilihan elit politik.

Mestinya partai politik mengakomodir kepentingan rakyat. “Dalam demokrasi, kontestasi adalah hal utama. Banyaknya calon akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika hanya ada satu calon, mana ada partisipasi? Jika keinginan masyarakat tidak diakomodir oleh elit politik, mereka mungkin enggan berpartisipasi,” ujar Prof. Asrinaldi. (DH/Fs)

The post PKS Cabut Dukungan di Pilkada Dharmasraya, Pengamat: Bentuk Pragmatisme Politik appeared first on Langgam.id.

Bahkan sosialisasi telah dilakukan oleh ketiga pasang calon iniuntuk memperkenalkan diri mereka kepada warga Kota Padang. Memang pada tahapan sosialisasi ini mereka hanya menggunakan media pajang luar ruang seperti baliho, spanduk dan poster.

Namun, seiring dengan mendekatnya waktu pendaftaran pada tanggal 27-29 Agustus ini, masing-masing pasangan calon kepala daerah ini juga semakin intensif memanfaatkan semua media sosial yang ada. Tujuannya agar masyarakat semakin mengenal calon walikota dan wakil walikota tersebut sehingga layak dipertimbangkan sebagai calon pemimpin mereka ke depan. 

Pertanyaannya sekarang, bagaimana peta kekuatan yang dimiliki oleh ketiga pasang calon yang akan mendaftar dalam Pilkada mendatang? Akankah kontestasi tersebut akan berlangsung ketat?  Untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, tentu perlu melihat sejumlah fakta dan data sebagai parameter untuk membandingkan potensi masing-masing pasangan calon yang bertanding dalam Pilkada tersebut.

Walaupun apa yang akan saya jelaskan ini cenderung umum dan mengabaikan beberapa variebl penting yang luput dari pengamatan yang dilakukan. Sebab untuk memahami faktor yang menentukan kemenangan pasangan calon dalam Pilkada membutuhkan kajian yang mendalam. Walaupun begitu, bukan berarti dengan beberapa variabel yang dianggap penting dan digunakan oleh pasangan calon dalam sosialisasi diri tidak bisa menjelaskan dua pertanyaan di atas. 

Kekuatan Dukungan

Variabel penting yang perlu diamati guna mengetahui kekuatan pasangan calon kepala daerah ini adalah apa sumber daya yang dimiliki oleh pasangan calon tersebut dan bagaimana mereka memanfaatkannya dalam Pilkada. Paling tidak, ada tiga hal utama yang dilihat dari sumber daya yang dibutuhkan oleh pasangan calon guna mengikuti Pilkada ini.

Pertama adalah partai politik. Partai politik menjadi variabel penting dalam mendukung pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada. Keberadaan partai politik ini cukup menentukan, terutama untuk mendaftar ke KPU.

Dalam UU No.10 tahun 2016 ditegaskan bahwa pasangan calon kepala daerah hanya bisa mendaftar sebagai kandidat kepala daerah, melalui partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi yang ada di DPRD. Memang dalam UU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tersebut juga dimungkinkan mendaftar melalui jalur independen. Namun, jalur ini jarang sekali dimanfaatkan oleh bakal calon kepala daerah karena persyaratan yang dibebankan pada bakal calon yang berat, rumit dan merepotkan. 

Jika dilihat dari dukungan partai politik ini, pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir memiliki keunggulan dukungan dibandingkan pasangan calon yang lain. Fadly-Maigus didukung oleh enam partai politik pengusung, yaitu Partai Nasdem, PPP, Golkar, PKB, PDIP dan Partai Ummat dengan jumlah kursi dukungan di DPRD Kota Padang sebanyak 22 kursi.

Sementara pasangan Hendri Septa-Hidayat hanya didukung oleh dua partaisaja, yaitu PAN dan Partai Gerindra dengan jumlah kursi dengan jumlah 12 kursi. Sedangkan pasangan Muhammad Iqbal-Amasrul mendapat dukungan penuh dari gabungan kursi PKS dan Partai Demokrat dengan jumlah 11 kursi.

Ketiga pasang calon tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU Kota Padang, karena nilai ambang batas jumlah kursi yang disyaratkan oleh UU hanya 9 kursi saja. 

Lalu, apakah dukungan partai politik untuk pendaftaran saja cukup? Tentu tidak. Partai politik yang mendukung harus menggerakkan mesin politiknya. Mesin utama partai politik ini adalah kader partai yang militan yang bekerja tanpa kenal lelah untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang mereka dukung. Sayangnya untuk menggerakkan mesin politik ini juga dibutuhkan logistik yang besar dan berkesinambungan hingga menjelang pemilihan.

Sejauh ini, mesin politik PKS masih dianggap efektif berjalan dengan kadernya yang militan di akar rumput. Walaupun tanpa logistik yang banyak sekali pun mereka bisa bekerja sistematis dan terukur. Tentu ini menjadi kelebihanpasangan Iqbal-Amasrul dalam pemilihan Wali Kota Padang. 

Kedua, hal yang juga menentukan kemenangan adalah jaringan relawan yang mendukung pasangan calon kepala daerah. Kekuatan mesin partai politik hanya bisa diimbangi oleh jaringan relawan di akar rumput untuk meyakinkan masyarakat memilih pasangan calon yang mereka kampanyekan.

Dari banyak pemberitaan media dan konsolidasi yang dilakukan sepertinya jaringan relawan Fadly-Maigus ditenggarai berjumlah ribuan sangatlah solid. Tentu ini menjadi kekuatan Fadly-Maigus dalam menghadapi Pilkada di Kota Padang ini.

Memang pasangan calon lain juga memiliki relawan, namun sejauh pengamatan di lapangan belum terlihat pola kerja dan efektifitasnya sehingga sulit diidentifikasi apa yang sudah dilakukan relawan pasangan calon kepala daerah lain. Tentu ini ikut mempengaruhi tugas yang mereka lakukan di akar rumput.

Ketiga, hal lain yang juga tidak kalah penting dalam Pilkada ini adalah “bahan bakar” untuk menggerakkan mesin partai dan jaringan relawan. Bahan bakar yang dimaksud adalah ketersediaan logistik yang dapat menggerakkan relawan untuk melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan pasangan calon yang mereka dukung. Dapat dibayangkan berapa banyak logistik yang harus disediakan agar mesin politik partai dan jaringan relawan bisa bekerja secara masif.

Karenanya tidak heran, demokrasi prosedural yang dilaksanakan ini dibenarkan melakukan fund raising untuk pembiayaan kampanye bagi pasangan calon kepala daerah. Walaupun begitu tentu ada batasan dari pengumpulan dan kampanye ini sesuai dengan aturan yang berlaku serta diaudut dan dilaporkan di akhir masa kampanye ke KPU.

Bagaimana pun tentu tidak hanya tiga variabel di atas yang akan menentukan. Keterbatasan ruang dalam tulisan ini menyebabkan Saya perlu memilih beberapa variabel penting yang sangat dibutuhkan pasangan kepala daerah dalam Pilkada.

Variabel lain juga akan berkontribusi sepanjang dapat dikombinasikan dengan variabel di atas menyusun strategi kemenangan dalam Pilkada tersebut.*

Prof. Dr. H. Asrinaldi, S.Sos., M.Si adalah pakar politik Indonesia dari Universitas Andalas (Unand)

The post Menakar Kekuatan Calon Wali Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Pertama, peluang untuk melawan kotak kosong mungkin saja terjadi, walaupun kondisi ini perlu dicegah. Jika dilihat realita di pangung politik Sumatera Barat memang tidak banyak yang “berani” menantang Mahyeldi dalam pemilihan gubernur mendatang. Pasalnya, dengan posisi sebagai petahana ditambah mesin politik yang didukung oleh kader PKS yang militan, menjadikan Mahyeldi sebagai calon potensial memenangi Pilkada mendatang. Kelebihan seorang petahana adalah aksesnya pada kekuasaan politik dan pemerintahan serta kendalinya yang kuat sehingga dapat mengarahkan sumber daya untuk kepentingan menaikan suara calon petahana.

Pengalaman Pemilu Presiden 2024 membuktikan bagaimana sulitnya MK membuktikan adanya dugaan keterlibatan kekuasaan dalam memenangkan salah satu pasangan presiden dan wakil presiden. Walaupun secara logika waras beberapa hakim MK sepakat pejabat yang berkuasa telah secara nyata menggunakan kekuasaannya membagikan Bansos untuk mempengaruhi suara pemilih untuk memilih calon yang didukung penguasa. Bukan tidak mungkin hal yang sama juga bisa dilakukan oleh penjabat yang dekat dengan calon petahana melakukan hal yang sama dengan skema bantuan kepada masyarakat atau proyek-proyek yang mengarah pada money politics.

Kedua, hal yang perlu dipertimbangkan bahwa sebagai calon petahana Mahyeldi didukung oleh partai politik yang solid dan militan. Secara struktur kepartaian PKS bekerja sangat sistematis di lapangan. Dapat dikatakan mesin politik partai calon petahana bekerja sangat efektif dan efisien untuk meyakinkan pemilih melalui canvassing yang dilakukan secara terpola. Jelas karakter seperti ini tidak dimiliki oleh partai politik lain. Memang terdangar kabar akan adanya koalisi besar yang akan dibentuk untuk mendukung calon non petahana yang akan berhadapan dengan Mahyeldi, namun banyak pihak meragukan seberapa efektif mesin politik partai koalisi ini bekerja memenangkan calon yang mereka dukung.

Justru yang selama ini terlihat, semakin banyak partai politik yang mendukung calon non petahana ini justru semakin menyulitkan koordinasi kerja pemenangan. Apalagi kalau logistik dan biaya politik yang dikeluarkan tidak lancar. Kecenderungan yang terjadi gerakan pemenangan menjadi sporadis, berjalan sendiri-sendiri, saling menunggu dan tidak terkoordinir dengan baik. Ini memang dilema bagi calon non petahana yang akan menantang Mahyeldi. Di sisi lain, jika partai pendukung tidak dilibatkan dalam Pilkada ini, ada kemungkinan kader-kader partai politik tersebut akan “mengganggu” kerja tim dalam upaya meningkatkan perolehan suara yang dibutuhkan calon. Fenomena ini hampir selalu terjadi di setiap Pilkada.

Ketiga, calon petahana memiliki basis pendukung yang jelas dan teridentifikasi dengan baik. PKS sebagai partai kader sangat menjaga hubungannya dengan pendukungnya. Strategi ini sangat efektif menjaga loyalitas pendukung yang sekaligus kader kepada PKS sehingga di setiap pemilihan calon yang diusung PKS mendapat dukungan maksimal dari kadernya.. Mereka tidak melihat figur kandidat yang diusung oleh PKS, tapi terikat pada ideologi, manifesto dan program kerja partai di pemerintahan. Berbeda dengan partai politik lain yang kebanyakannya berkarakter partai massa yang sulit mengendalikan perilaku massanya. Bahkan partai sendiri juga kesulitan mengidentifikasi dengan jelas siapa basis massa mereka sesungguhnya. Kedekatan dengan partai politik sangat bergantung pada figur dalam partai atau figur kandidat yang ikut pemilihan. Sepanjang elite atau kandidat sesuai dengan yang mereka personifikasi sebagai pemimpin, maka suara dukungan akan didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Akibatnya kecenderungan suara partai ini berfluktuasi secara signifikan dari waktu ke waktu.

Head to Head, Kalahkah?

Belajar dari Pilkada 2010, 2015 dan 2020, partai petahana dalam hal ini PKS dengan calon gubernur yang diusungnya mendapatkan suara yang cenderung stabil. Ketika Pilkada 2010 dengan empat pasang calon gubernur/wakil gubernur yang bertanding justru Irwan Prayitno yang diusung PKS pada waktu itu mendapatkan suara tertinggi sebesar 32,44%. Begitu juga pada Pilkada 2020 yang diikuti empat pasang calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Barat justru dimenangkan oleh Mahyeldi Ansyarullah yang mendapat suara sebanyak 32,43%. Fenomena ini bisa dipahami sebagai pola dukungan dalam masyarakat yang menggambarkan kekuatan PKS. Walaupun basis massa PKS tidak sebesar itu, namun dengan strategi canvassing-nya PKS dapat meningkatkan suara elektoralnya dari pemilih yang berkategori swing voter di setiap Pilkada.

Banyak pihak berpendapat jika ingin mengalahkan calon petahana dari PKS harus dihadapi dengan cara skenario dua pasang yang saling berhadapan (head to head), yaitu Mahyeldi dari PKS dan partai lain yang mendukung dengan calon penantangnya yang berasal dari koalisi besar. Benarkah asumsi ini?

Belajar dari Pilkada 2015, ternyata calon PKS dalam hal ini Irwan Prayitno justru menang mudah dengan suara 58,62% mengalahkan koalisi besar partai politik di Sumbar yang mengusung Muslim Kasim dengan suara sebesar 41,38% ketika head to head. Sekali lagi dengan basis suara yang jelas dan mesin politik yang efektif calon PKS dengan mudah dapat memenangkan Pilkada. Sebaliknya figur yang diusung koalisi besar partai politik untuk mengalahkan calon PKS tidak menarik bagi masyarakat Sumbar untuk dipilih.

Lalu, bagaimana jika Pilkada 2024 juga berlangsung head to head antara calon petahana dari PKS dengan calon penantang dari koalisi besar, apakah ada peluang memenangkan Pilkada? Hemat saya kemenangan ini mungkin saja terjadi sepanjang calon penantang petahana adalah figur yang kuat dan dekat dengan hati masyarakat. Tentu tidak hanya itu, mesin politik partai juga harus bekerja maksimal, sistematis, dan efektif yang juga harus didukung oleh logistik yang kuat untuk menghadapi militansi kader PKS yang bekerja di lapangan.

Walaupun begitu, politik di tataran praksi tentu tidak sekedar hitung-hitungan angka statistik saja. Namun, memahami perilaku pemilih juga membutuhkan angka-angka statistik  lapangan untuk membuat prediksi. Begitulah ilmu pengetahuan bekerja. Walaupun tidak bisa memastikan, namun bisa memprediksi yang akan terjadi berdasarkan fakta yang dikonversi menjadi data-data statistik. Lalu, apakah petahana akan tumbang atau bertahan jika head to head, kita lihat saja siapa figur penantangnya.

Prof. Dr. Asrinaldi adalah Dosen Ilmu Politik dan Studi Kebijakan Universitas Andalas

The post Pilgub: Kotak Kosong atau Head to Head? appeared first on Langgam.id.

Ide besar transisi demokrasi yang dilakukan pada tahun 1998 tidak hanya dilakukan reformasi pada UU pemilu dan partai politik saja. Reformasi politik juga menyentuh bagaimana hubungan pusat dengan daerah yang lebih proporsional dikembangkan dengan mengedepankan pelaksanaan otonomi daerah.

Terbitnya UU No. 22 tahun 1999 memberi harapan baru kepada masyarakat di daerah. Apalagi kewenangan daerah otonom yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah cukup besar. Ini sesuai dengan prinsip otonomi yang ditegaskan dalam UU tersebut, yaitu otonomi luas.

Sayangnya, kekuasaan daerah yang besar ini cenderung disalahgunakan oleh kepemimpinan di daerah baik elite politik formal maupun informal. Hal ini mendorong pemimpin-pemimpin di daerah berperilaku sebagai “raja-raja kecil” yang seakan-akan bisa menentukan semuanya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga terjadi eskalasi konflik antara lembaga eksekutif-legislatif yang menyebabkan jalannya pemerintahan daerah tidak lancar.  

Menguatkan Kembali Otonomi

Untuk menghindari keadaan ini semakin berlarut, maka pemerintah pusat merevisi UU sebelumnya dengan menerbitkan UU No. 32 tahun 2004.  Namun, terbitnya UU ini justru keluar dari cita-cita reformasi yang ingin diwujudkan. Sejumlah kewenangan daerah pun ditarik oleh pemerintah pusat.

Bahkan pemerintah pusat berdalih perlunya kewenangan yang diurus bersama yang dikenal dengan urusan konkuren. Namun, dalam praktiknya urusan pemerintahan yang diurus bersama ini justru menempatkan pusat semakin dominan mengurs urusan yang semestinya di urus oleh daerah otonom.

Praktik otonomi daerah kita memang mengalami kemunduran yang nyata dibandingkan awal reformasi. Kewenangan daerah otonom di kabupaten dan kota sudah ditarik sedikit demi sedikit ke provinsi dan ke pusat. Misalnya, kewenangan perizinan tambang yang lebih banyak diurus oleh pemerintah pusat ketimbang menjadi urusan daerah.

Pemerintah pusat sangat paham bahwa izin tambang sangat sarat dengan KKN di daerah yang selama ini dipraktikan. Namun, praktik seperti ini juga tidak berubah ketika menjadi urusan pemerintah pusat bahkan lebih parah lagi. Apalagi menyangkut pertambangan besar.

Bahkan dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah justru tetap diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Salah satu contoh yang bersinggungan langsung dengan layanan publik adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Keberadaan Balai Jalan Nasional di daerah juga patut dipertanyakan dalam kaitannya dengan urusan konkuren tersebut. Apakah seberat itu urusan ini dilaksanakan sehingga perlu dikerjakan bersama urusan ini sehingga ada kategori jalan nasional, provinsi serta kabupaten dan kota? Kenapa tidak diserahkan saja pengerjaannya ke pemerintah kabupaten dan kota sehingga pengerjaan infrastruktur dasar ini menjadi lebih cepat dan lebih responsif.

Kesan terjadinya re-sentralisasi dalam praktik otonomi daerah pasca revisi UU Pemerintahan Daerah ini juga nampak pada transfer dana ke daerah. Transfer dana ke daerah ini meliputi dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan mencakup transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun, praktik dana transfer ke daerah ini juga dikeluhkan pemerintah daerah. Misalnya, DAU yang menjamin penyelenggaraan otonomi daerah ternyata pemanfaatannya juga diatur “harus mengikuti selera” pusat. Tidak ada lagi keleluasaan bagi daerah melaksanakan urusan daerah otonominya sesuai dengan potensi yang mereka ingin kembangkan.

Padahal DAU ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Artinya, penggunaan DAU pun harus disamakan dengan DAK yang memang tujuannya membantu daerah mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Walaupun transfer dana ke daerah meningkat setiap tahun, namun ini tidak menjamin bahwa desentralisasi fiskal memperkuat otonomi daerah. Kenaikan tersebut bisa dilihat dari tahun 2022 saja pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp.769,61 triliun dan naik menjadi Rp. 814,72 triliun pada tahun 2023. Sementara tahun 2024 transfer dana ke daerah naik kembali menjadi Rp. 857,59 triliun atau 25,79% dari jumlah APBN.

Wacana revisi keempat UU Pemerintahan Daerah yang digagas para wakil rakyat patut didukung. Namun perlu diperhatikan bahwa dinamika dan persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin kompleks dan butuh penanganan yang cepat.

Tuntutan dan desakan masyarakat pada pemerintah daerah agar bisa menyelesaikan masalah mereka juag semakin masif sehingga dibutuhkan kewenangan menangani masalah dan mengeksekusi yang bai dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan mengembalikan kewenangan daerah otonom disertai pembiayaannya melalui revisi UU Pemerintahan Daerah adalah langkah yang bijak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat.

Biarlah pemerintah pusat bertindak sebagai regulator yang membuat peraturan, mengawasi dan mengevaluasi. Sementara daerah provinsi melaksanakan sebagian kecil kewenangannya sebagai daerah otonomi terbatas.

Untuk daerah kabupaten/kota diberikan kembali kewenangan melaksanakan urusannya dengan seluas-luasnya sesuai dengan potensi daerah mereka masing-masing secara bertanggung jawab. Jangan seperti sekarang yang terkesan pelaksanaan otonominya seperti tabung dengan kekuasaan pusat yang sama besarnya dan bahkan lebih di bandingkan dengan daerah otonom.

Idealnya, jika ingin mewujudkan daerah yang mandiri ke depan, pemerintah harus menerapkan model otonomi dengan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah seperti piramida. Semakin ke bawah kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan ini ada pada daerah otonom di kabupaten dan kota.*

Prof. Dr. H. Asrinaldi, S.Sos., M.Si adalah Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas

The post Mengembalikan Otonomi ke Daerah appeared first on Langgam.id.

Salah satu yang disorotnya adalah bakal calon Gubernur Sumbar Epyardi Asda, yang berencana membentuk koalisi besar untuk menghadapi petahana Mahyeldi pada pilkada 2024.

Asrinaldi, menilai kalau koalisi besar itu terbentuk dan terjadi head to head antara Epyardi versus Mahyeldi, Epyardi berpeluang besar menang.

“Hampir semua partai politik di Sumbar ingin mengganti kepemimpinan PKS. Tapi, mencari orang yang sepadan sebagai lawan Mahyeldi itu sulit. Selama ini tidak ada orang yang berani mendeklarasikan diri untuk melawan Mahyeldi pada Pilkada Sumbar 2024. Orang pertama yang mendeklarasikan diri untuk melawan Mahyeldi adalah Epyardi,” ujar Asrinaldi, Sabtu (11/5/2024).

Jika Epyardi diusung oleh banyak partai sehingga terbentuk koalisi besar, Asrinaldi menilai bahwa kekuatan koalisi tersebut cukup besar karena basis suara PKS sebagai partai pengusung Mahyeldi hanya 25 sampai 30 persen.

Hal itu terbukti pada Pilkada Sumbar 2010 dan 2020 yang pesertanya sama-sama empat pasangan calon. Pada kedua pilkada tersebut, PKS hanya mendapatkan suara sekitar 32 persen.

“Kalau pada Pilkada Sumbar ada koalisi besar yang head to head melawan PKS, kalau mereka solid, dalam arti mesin politiknya bekerja, mereka bisa menang melawan PKS,” ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas itu.

Meskipun demikian, kata Asrinaldi, Epyardi harus mencari figur calon wakil gubernur yang dapat diterima masyarakat. Ia menjelaskan bahwa karena Epyardi merupakan figur yang kontroversial, masyarakat setidaknya punya pilihan untuk mendukung Epyardi dengan melihat figur wakilnya.

Adapun, Bupati Solok Epyardi Asda sudah mendeklarasikan diri maju dalam pemilihan gubernur Sumbar 2024 lewat Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, ia juga sudah mendaftar ke sejumlah partai politik lainnya.

Mengenai calon wakil gubernur, Epyardi sudah memberikan bocoran bahwa calon wakilnya pada Pilkada Sumbar 2024 adalah dari daerah pemilihan (dapil) 2 Sumbar. Pada dapil tersebut ada empat kabupaten yang ia incar untuk mencari wakil, yaitu Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pasaman, Agam.

Perihal rencana untuk membuat koalisi besar, Epyardi sudah menjajaki sejumlah partai sekaligus mengajak partai-partai tersebut untuk berkoalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan Golkar. Ia juga sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Gerindra dan akan mengembalikannya dalam waktu dekat.

Dalam Rakornas PAN di Jakarta, Kamis (9/5/2024), Prabowo menyatakan mendukung Epyardi menjadi calon Gubernur Sumbar dan menyarankan kepada Epyardi untuk mengambil wakilnya dari Gerindra.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan Epyardi mengatakan bahwa ia terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk diajak berkoalisi.

Sampai saat ini, nama-nama yang disebut bakal maju dalam pemilihan gubernur Sumbar antara lain petahana Mahyeldi, Bupati Solok Epyardi Asda, dan Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Ganefri. (*/Fs)

The post Pengamat Politik Asrinaldi: Jika Head to Head, Epyardi Asda Berpeluang Kalahkan Mahyeldi appeared first on Langgam.id.

Pada Pilpres tahun 2014, Prabowo mendapatkan 76,92% berbanding Jokowi yang hanya memperoleh 23,08%. Perolehan suara Prabowo justru meningkat drastis pada Pilpres 2019 yang mencapai 85,92% dan Presiden Jokowi sebagai petahana menurun menjadi 14,08%.

Menariknya pada Pilpres 2024 dengan tiga pasang calon presiden, justru suara Prabowo turun drastis menjadi 39,54% dibandingkan Anies Baswedan yang memperoleh 56,53% dan Ganjar Pranowo memperoleh 3,93% (Kondisi suara yang masuk ke KPU sebanyak 92,04% saat artikel ini ditulis).

Lalu bagaimana memahami fenomena ini? Apakah ini bentuk politik identitas etnis Minangkabau yang banyak dituduhkan sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019? Ataukah gejala ini adalah cerminan identitas politik etnis Minangkabau yang ada hubungannya dengan kesan politik yang mereka dapatkan dari calon presiden? 

Politik Identitas atau Identitas Politik
Secara sederhana politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan yang mempolitisasi agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan kelompok minoritas dalam memperjuangkan kepentingannya sehingga memunculkan semangat kelompok untuk menegaskan perbedaan mereka dengan kelompok lain.

Ini jelas berbeda dengan identitas politik yang lebih mengedepankan dimensi nilai, norma dan keyakinan dari kelompok tertentu yang mendasari sikap dan perilakunya dalam membuat pilihan politik. Identitas politik tidak menegaskan adanya perbedaan dengan kelompok lain karena nilai, norma dan keyakinan yang diamalkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian mereka.

Indonesia memang unik. Kemajemukannya menjadi perhatian banyak negara-negara di dunia. Bayangkan saja jumlah suku bangsa yang hidup di nusantara ini mencapai 656 suku bangsa dengan 300 bahasa lokal yang digunakan sehari-hari ditambah keragaman agama, adat-istiadat dan ras.

Karenanya tidak heran untuk mempersatukan keberagaman suku bangsa dan bahasa ini, maka dibutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila dan UUD 1945 untuk membingkai pluralitas Negara Indonesia (NKRI).

Keberagaman ini menjadi pondasi dalam membangun NKRI yang multikultural dengan keunikan masing-masing yang diakui oleh UUD 1945.

Namun, dibalik keberagaman ini tentu menyimpan potensi konflik yang sangat luar biasa apalagi kalau tidak dikelola dengan baik. Karenanya tidak mengherankan pemerintah memberi perhatian khusus pada kemajemukan NKRI ini agar tetap saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu di tengah perbedaan ini.

Keberagaman ini tentu tidak hanya dalam konteks sosial dan budaya saja. Sistem nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk ini mempengaruhi sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Bahkan dalam tindakan politik yang dilakukan individu, misalnya dalam pemilu, juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang mereka yakini tersebut. Akumulasi nilai-nilai sosial dan budaya ini membimbing setiap individu untuk berinteraksi dengan individu lain apakah dalam lingkup kelompok ataupun di luar kelompok mereka. 

Pemerintah menyadari perlu ada penguatan hubungan antar suku bangsa yang majemuk di Indonesia ini dan sangat melarang masing-masing mereka menguatkan identitas-identitas yang berbeda sebagai alat perjuangan politik yang justru menonjolkan superioritas suku bangsa tertentu dan menunjukan inferioritas suku bangsa yang lain dalam NKRI.

Politik identitas jelas mengedepankan sikap superioritas atau memanfaatkan sikap inferioritas mereka sehingga menganggap bahwa siapa yang berbeda dengan nilai, norma dan keyakinan politik mereka alami adalah “lawan” dalam mencapai tujuan politik.

Dengan mempolitisasi nilai identitas, biasanya mereka berjuangan menunjukan eksistensinya dan melakukan perlawanan kepada kelompok lain yang ada baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Identitas Politik Minangkabau
Etnis Minangkabau jelas memiliki identitas politik yang direpresentasikan dengan falsafah ABS-SBK sekaligus menjadi pedoman hidup mereka. Falsafah ini menegaskan adat tradisi Minangkabau yang dikuatkan dengan Islam membentuk pandangan politik mereka.

Karenanya tidak heran preferensi politik yang mereka buat sangat dipengaruhi oleh falsafah ABS-SBK ini. Begitu juga dalam konteks politik kontemporer seperti Pilpres 2024 beberapa waktu yang lalu.

Identitas politik etnis Minangkabau ini punya pengaruh besar dalam membentuk persepsi dan penilaian terhadap calon presiden yang berkontestasi. Persepsi dan penilaian yang terbentuk ini membawa kesan politik (political impression) mendalam sehingga mempengaruhi pilihan politik mereka ketika pencoblosan.

Kesan politik ini dapat dipahami bagaimana seseorang mempersepsikan dan menilai kandidat tertentu yang dibungkan dengan kepribadian, tindakan masa lalu, gaya komunikasi, karakteristik penampilan, perilaku nonverbal, dan kebijakan calon presiden yang sedang berkontestasi.

Bagi etnis Minangkabau persepsi dan penilaian tersebut tersebut sadar atau tidak akan dikaitkan dengan nilai, norma dan keyakinan mereka yang melebur ke dalam falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Badandi Kitabullah.

Inilah mengapa kesan politik etnis Minangkabau ini lebih menonjol kepada calon presiden Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Walaupun pada aspek ini kecenderungan pilihan etnis Minangkabau ini cenderung “emosional” ketimbang sesuatu yang rasional.

Memang ada faktor lain yang juga ikut menentukan, yaitu bagaimana Partai Nasdem dan PKS berhasil membangun kesan politik Anies Baswedan ini menjadi lebih positif di mata orang Minang.

Artinya, kedua partai ini berhasil mengelola kesan politik Anies lebih baik berbanding Prabowo Subianto sehingga meningkat perolehan suara Anies dan menurunkan perolehan suara Prabowo yang sebelumnya sangat dominan di Sumatera Barat.

Bahkan kepiawaian mengelola kesan politik ini membawa dampak besar kepada perolehan suara Partai Nasdem dan PKS dalam pemilu legislatif.*

Asrinaldi A, Profesor Ilmu Politik Universitas Andalas

The post Memahami Kekalahan Prabowo di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Dalam memilih presiden, terang Asrinaldi, masyarakat memiliki apa yang ia sebut impresi politik.

“Impresi politik itu bisa dikatakan sebagai kesan awal masyarakat dalam memilih seorang calon. Pemilih di Sumbar akan melihat siapa yang punya keunggulan dan kelebihan yang lebih banyak ketimbang calon presiden lain,” ujar pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand ini.

Capres Anies Baswedan menurut Asrinaldi, memiliki impresi sebagai tokoh yang rasional, intelek, terdidik, dan religius. Itu semua merupakan gambaran serta gestur yang bisa dipahami oleh pemilih di Sumbar.

“Dari impresi itu, makanya Anies itu cenderung dominan ketimbang calon presiden yang lain menurut saya,” tutur Asrinaldi.

Sedangkan preferensi masyarakat memilih anggota legislatif tidak melihat pada konteks impresi tersebut.

Menurut Asrinaldi, dalam memilih caleg masyarakat lebih melihat siapa yang mereka kenal. Atau siapa yang dekat dengan mereka, dalam arti pernah bertemu, bertegur sapa, dan bercakap-cakap.

Hal inilah, terang Asrinaldi, yang lebih dominan menentukan arah pilihan pemilih terhadap caleg.

“Interaksi itu tidak mesti langsung dengan calegnya. Tapi bisa dengan tim pemenangannya, tim suksesnya, mereka mungkin membawa oleh-oleh, cenderamata, membawa proyek, atau uang. Itu akan lebih mudah bagi masyarakat untuk memilih,” ucap Asrinaldi. (Haris/yki)

The post Pengamat: Pertimbangan Masyarakat dalam Memilih Capres Berbeda dengan Caleg appeared first on Langgam.id.

Mereka akan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif dari level kabupaten/kota hingga pusat.

Tak ayal, di Sumatra Barat animo Pemilu juga santer terasa. Sumbar berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki 4 juta lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT). Urutan lima terbanyak di pulau Sumatra setelah provinsi Riau.

Selama ini dalam dua pemilu ke belakang (2014 dan 2019), Sumbar dikenal sebagai lumbung suara untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Tingginya dukungan terhadap Prabowo turut mengantarkan partai Gerindra meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di Sumatra Barat.

Tapi belakangan, pada perhelatan Pemilu 2024, secara umum dukungan masyarakat Sumbar terasa beralih kepada calon presiden Anies Baswedan.

Dengan sokongan dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies cukup meraih elektabilitas di Sumbar.

Terbukti, hampir di setiap spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye dari partai yang tergabung dalam koalisi perubahan itu, ada wajah Anies Baswedan. Hal ini seolah-olah menimbulkan suatu efek yang dikenal sebagai Anies coat-tail effect.

Efek ekor jas atau coat-tail effect adalah istilah umum yang merujuk kepada hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan tokoh penting atau tersohor, baik langsung maupun tidak langsung, melalui suatu perhelatan.

Namun, benarkah diusungnya Anies oleh koalisi perubahan membawa dampak elektoral tertentu terhadap raihan suara di pemilihan anggota legislatif bagi partai? Khususnya untuk meraih simpati masyarakat Sumatra Barat.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Prof Asrinaldi, melihat fenomena efek ekor jas Anies tidak terlalu terlihat di Sumbar. Dalam suatu kesempatan wawancara bersama Langgam.id, Asrinaldi mengatakan justru yang terjadi sebaliknya.

“Jadi kalau dilihat fenomena Anies ini sebenarnya, bukan kekuatan Anies yang akan menaikkan suara dari caleg DPR maupun DPRD. Justru mereka (caleg) yang ikut mengkampanyekan Anies,” katanya, Selasa (06/02/2024).

Pria yang biasa disapa Prof. Al itu mengatakan justru para caleglah yang saat ini sedang mengangkat dan menaikkan nama Anies Baswedan.

Ia menjelaskan efek Anies sendiri tidak terasa kepada calon anggota legislatif secara personal. Hanya saja memang, yang muncul itu tingkat penerimaan masyarakat terhadap caleg yang berada di bawah partai-partai pendukung Anies.

“Pada konteks caleg justru tidak jelas dimana posisi Anies itu akan mengangkat caleg-caleg itu. Justru caleg itu sendiri yang coba mempopulerkan anies, dan itu akan menjadi dorongan untuk memilih Anies sebagai calon presiden mereka,” kata Asrinaldi.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia menganut sistem multi partai. Di Amerika kata Asrinaldi, dimana hanya ada dua partai besar (Republik dan Demokrat), masing-masing calon Presiden akan mengangkat nama anggota partainya

Sementara di Indonesia ini dengan koalisi sistem multi partai, efek dari ekor jas ini tidak kelihatan kemana arahnya. Apalagi dengan adanya empat partai yang mengklaim Anies.

Walaupun demikian, Asrinaldi berpandangan, PKS adalah partai yang paling bisa memanfaatkan dan menerima hasil dari pencalonan Anies di Sumbar. Itu semua turut disokong oleh mesin partai, jejaring, dan kader PKS yang kuat di Sumbar.

Setelah itu, ia melihat Nasdem juga menerima sedikit manfaat dari majunya Anies sebagai calon Presiden. “Di samping bahwa caleg-caleg nasdem cukup populer dan kebanyakan juga elit lokal yang biasa dikenal oleh masyarakat. Sehingga bisa mempersonifikasikan hal tersebut,” ujar Asrinaldi.

Di lain sisi, PKB menurutnya tidak terlalu mendapat efek tersebut. Walaupun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah calon Wakil Presiden dari Anies Baswedan.

Di Sumbar sendiri kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand itu, PKB lebih banyak di dukung oleh loyalis-loyaslis yang bercirikan Islam tradisional.

Mereka tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, dan sedikit di Agam. Sedangkan secara umum, dengan adanya Muhammadiyah, masyarakat Sumbar lebih bercirikan islam modernis.

Oleh karena itu kata Asrinaldi, PKB tidak terlalu menerima manfaat dari tingginya animo masyarakat terhadap Anies di Sumbar.

Namun Asrinaldi tetap menekankan bahwa efek ekor jas Anies itu tidak akan terlalu terlihat di Sumbar. “Pertama pilihan masyarakat kepada calon presiden berbeda dengan pandangan pilihan anggota legislatif,” ujarnya.

“Caleg-caleg yang mempromosikan dan mengklaim mendukung Anies, sehingga berharap rakyat akan memilih mereka, ndak juga, ndak ada hubungannya. Di kita, masyarakat ini sudah ada preferensi caleg masing-masing,” sambungnya.

Lanjutnya, bahkan bisa jadi masyarakat memilih Anies sebagai presiden, tapi memilih caleg dari luar koalisi pasangan Amin.

Itu semua menurutnya tidak akan paralel. Sebab, sistem multi partai yang dianut ini menjadikan preferensi masyarakat terpolarisasi. Jadi pilihan kepada presiden bisa jadi berbeda kepada partai maupun calegnya.

“Itu yang membuat agak rumit juga memahami efek ekor jas itu,” ucap Asrinaldi. (Haris/yki)

The post Mempertanyakan Efek Ekor Jas Anies Baswedan di Sumbar appeared first on Langgam.id.

 Lalu, apakah koalisi yang ditinggalkan Muhamin Iskandar yang menyisakan Partai Gerindra, Partai Golkar dan PAN akan efektif memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pemilu mendatang? Jelas ini akan menjadi perhatian publik beberapa waktu ke depan. Hal yang sama juga akan menjadi pertanyaan publik siapa yang akan menjadi pasangan Ganjar Pranowo yang sudah diusung PDIP sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Satu yang pasti kondisi ini akan terus berkembang dan dinamis sampai masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ditutup. Elite partai politik terus melakukan konsolidasi dan kalkulasi politik menakar semua peluang yang ada serta menyusun strategi untuk memenangkan pemilu mendatang.

Pembagian Kekuasaan

Hal yang rumit dalam membangun koalisi ini adalah bagaimana membagi kekuasaan (power sharing) pasca pemilihan presiden. Pembicaraan yang paling menantang di antara elite partai politik yang menjalin koalisi adalah bagaimana pembagian kekuasaan dilakukan di antara peserta koalisi yang terlibat. Partai politik yang ikut koalisi tentu tidak ingin memberi tiket kosong kepada calon presiden. Mereka menginginkan adanya kejelasan bagaimana kekuasaan disepakati di awal “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.” Karena faktanya setelah membentuk pemerintahan, presdrden terpilih seringkali meninggalkan partai koalisi yang mendukungnya. Ini memang menjadi karakter dalam kabinet presidensiil yang berbeda dengan kabinet dalam sistem parlementer yang masih ada kekuatan mengawasinya di parlemen. Akibatnya posisi partai politik dalam kebijakan yang dibuat tidak jelas, apalagi jika ingin melaksanakan manifesto partainya dalam pemerintahan tentu akan lebih sulit lagi.

Bagi partai politik yang mendukung calon presiden di luar kadernya sendiri, tentu berharap adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Menarik dalam pemilu 2024 ini walaupun tidak dalam rangka mempertahankan kekuasaan petahana, pembagian kekuasaan tersebut diperkirakan juga akan melibatkan pengaruh Presiden Jokowi. Paling tidak ini dapat dilihat dari fenomena bergabungnya partai-partai pendukung pemerintah ke dalam Koalisi kebangkitan Indonesia Maju. Hampir semua ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju sekarang ini adalah bagian dari kabinet Presiden Jokowi. Jadi wajar saja publik menilai bahwa koalisi partai politik ini adalah refleksi pemerintahan hari ini untuk kepentingan status quo.

Walaupun fenomena bergabungnya PAN dan Partai Golkar ke dalam koalisi ini terus melakukan konsolidasi pasca ditinggalkan PKB, tetap saja orientasi peserta koalisi ini adalah kesepakatan apa yang bisa dijalankan bersama. Bisa jadi partai politik yang ada saat ini juga akan menarik diri, jika tidak terjadi kesepakatan di antara mereka. Karenanya apa yang terjadi menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini dibuka sangatlah dinamis. Apalagi posisi partai koalisi ini masih dalam upaya memenuhi presidential threshold agar bisa mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung. Hanya PDI Perjuangan yang leluasa untuk menentukan bagaimana format kekuasaan yang akan diselenggarakan mengingat partai ini satu-satunya yang memenuhi nilai ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu 2024.

Dinamika ke Depan

Koalisi Kebangkitan Indonesia Maju masih terus menghitung peluang kemenangan dalam Pemilu 2024 mendatang, termasuk siapa yang pantas menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Hal lain yang juga perlu mereka sepakati adalah pembagian kekuasaan seperti

apa yang harus dijalankan jika Pemilu ini dapat dimenangkan. Pembagian kekuasaan ini tidak akan mudah karena masing-masing partai politik akan berhitung kontribusi yang mereka berikan untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang didukung sekaligus mendapatkan kursi di DPR.

Tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti bagaimana koalisi konfigurasi pencalonan presiden ini ke depan. Selain pertimbangan kepentingan masing-masing partai politik koalisi, juga ada pertimbangan lain seperti kebijakan geopolitik dan geostrategis yang akan diambil oleh calon presiden ke depan. Tidak dapat dimungkiri, Indonesia menjadi bagian dari kepentingan negara-negara maju yang juga memiliki kepentingan secara tidak langsung dengan calon presiden yang akan terpilih nantinya.

Memang tidak akan mudah menghasilkan kesepakatan jika hanya berorientasi kepentingan jangka pendek masing-masing partai politik. Harus ada satu kesepakatan bersama guna mengakomodir semua kepentingan partai politik koalisi. Walaupun sudah ada nama calon presiden yang disebut oleh masing-masing koalisi partai politik, bukan tidak mungkin tiga nama tersebut bisa saja berubah menjadi alternatif wakil presiden untuk mengatasi kebuntuan politik dalam mencari wakil presiden dan memenangkan Pemilu secara efektif dan efisien. Sepanjang kepentingan masing-masing elite partai politik dapat diakomodir, apa pun bisa terjadi dalam politik! (*)

Prof. Dr. Asrinaldi A. adalah Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas

The post Dinamisnya Pencalonan Presiden appeared first on Langgam.id.

Kedua, Dapil Sumbar 1 ini terdiri dari 11 kabupaten/kota dengan jumlah pemilih yang cukup banyak. Salah satunya yang akan menjadi daerah pertempuran adalah Kota Padang. Dengan jumlah pemilih yang beragam dari segi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi serta tingkat melek politik masyarakatnya yang lebih baik akan membantu pembentukan perilaku memilih mereka. Fakta lain, intensitas informasi yang beredar di Kota Padang yang mudah diserap oleh publik menjadi faktor penting lain dalam membentuk perilaku memilih mereka. Calon anggota legislatif tentu akan berkompetisi mendapatkan dukungan publik yang semakin tercerahkan dengan informasi di daerah ini.

Ketiga, ada delapan kursi yang akan diperebutkan oleh masing-masing partai politik di Dapil Sumbar 1 ini yang saat ini masih dikuasai oleh beberapa partai seperti Partai Gerindra 2 kursi, PAN 2 kursi, PKS 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, dan Golkar 1 kursi. Dengan munculnya beberapa nama yang maju sebagai calon anggota legislatif untuk keanggotaan DPR, tentu komposisi ini akan berubah seiring dengan dinamika politik di tingkat lokal dan nasional. Misalnya, di tingkat lokal siapa calon presiden yang benar-benar disukai masyarakat Sumatera Barat. Ada tiga kandidat yang bersaing, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ketiga kandidat ini merepresentasikan partai politik utama yang mengusungnya. Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, Prabowo Subianto oleh Partai Gerindra dan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Belajar dari Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak antara Pemilu presiden dan Pemilu legislatif, maka sulit dinafikan efek ekor jas (coattail effect) presiden yang dipilih publik akan berkorelasi langsung dengan partai politik atau calon legislatif yang dipilih publik. Namun, di Provinsi Sumatera Barat sosok presiden yang diidentikan dengan suara masyarakatnya adalah sosok Anies Baswedan atau Prabowo Subianto.

Dalam konteks sehari-hari kedua calon presiden ini digadang-gadangkan akan dipilih oleh mayoritas publik di Sumatera Barat. Kebesaran nama Prabowo Subianto memang masih berbekas dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Namun, di sisi lain, nama Anies Baswedan juga semakin menguat dalam persepsi masyarakat untuk dipilih menjadi presiden. Artinya, persaingan di antara kedua calon ini di Sumatera Barat masih ketat dan hasilnya cenderung sangat fluktuatif.

Peluang di Sumbar 1

Satu yang perlu menjadi perhatian bahwa hasil pemilihan presiden ini berdampak pada siapa calon legislatif yang dipilih oleh masyarakat. Jika pada Pemilu 2019 ada efek Prabowo yang bisa menaikan suara Gerindra secara signifikan, maka pada Pemilu 2024 akan ada efek Anies yang akan menaikan suara Partai Nasdem. Walaupun ada klaim dari PKS dan Partai Demokrat bahwa kedua partai ini juga mengusung Anies Baswedan, namun resonansi efek Anies ini, menurut saya,  justru akan banyak diterima oleh Partai Nasdem. Artinya, kenaikan suara signifikan partai politik dan calon legislatifnya justru akan diterima oleh Partai Nasdem.

Bagaimana komposisinya? Jika dikaitkan dengan peluang perolehan suara calon anggota legislatif, maka akan ada komposisi suara di Dapil Sumbar 1 yang akan berubah. Apalagi jika dilihat dari metode saint league yang digunakan untuk mengkonversikan suara pemilih menjadi kursi. Metode Saint League ini menggunakan pembagian divisor 1, 3, 5 dan seterusnya dari suara dan sisanya. Dengan melihat perolehan suara pada Pemilu 2019 yang lalu dan dinamika menjelang Pemilu 2024 mendatang, maka Partai Gerindra akan tetap bisa mempertahankan suaranya dengan dua kursi di DPR. Walaupun ini tidak akan mudah dilakukan. Kursi ini akan masih dapat tetap dipertahankan oleh Andre Rosiade serta dua nama lain yang akan bersaing Armen Sjahjohan dengan Suir Syam yang mengisi kursi kedua. Untuk menambah suara jelas akan berat bagi Gerindra dengan melihat pergeseran dukungan pemilih Sumatera Barat ke Anies Baswedan.

Partai Nasdem akan mendapat tambahan suara dari efek Anies ini sebanyak satu kursi sehingga akan bertambah menjadi dua kursi. Menariknya, komposisi keanggotaan DPR dari Nasdem ini akan berubah dan akan bersaing ketat di antara tiga nama yang menjadi calonnya seperti Shadiq Pasadiqoe, Marlis, Lisda Hendra Joni. PKS akan tetap mempertahankan satu kursinya dengan persaingan antara Hermanto dengan Rahmat Saleh. Apalagi basis massa loyalis PKS ini sangat jelas dan konsisten akan memberikan dukungan kepada calon mereka. Partai Golkar akan tetap bisa mempertahankan satu kursinya walaupun akan berat perjuangan yang dilakukan. Kalau tidak ada upaya ekstra, Golkar bisa kehilangan satu kursi tersebut. Ada dua nama yang bersaing, calon petahana Darul Siska dengan Zigo Rolanda. PAN kemungkinan akan berkurang kursinya dari dua menjadi satu karena dinamika politik PAN di tingkat nasional yang ikut mempengaruhi dukungan publik Sumatera Barat. Sepertinya Athari Gauthi Ardi masih dapat mempertahankan kursi tersebut. Partai Demokrat juga akan dapat mempertahankan satu kursinya saat ini ada di tangan Darizal Basir. Sementara, PDI Perjuangan dengan melihat ketatnya persaingan sisa kursi pada Pemilu 2019 akan mendapatkan satu kursi. Apalagi ada nama baru yang punya kans besar untuk mendapat suara tambahan bagi PDI Perjuangan yaitu, Fakhrizal.

Tentu komposisi perolehan suara ini sangat dinamis dan sangat bergantung pada faktor jangka pendek (short term factor) dan jangka panjang (long term factor) yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Sumatera Barat ke depannya. Misalnya, faktor jangka pendeknya adalah apakah ada isu-isu negatif (hoaks, black campaign, atau masalah hukum) yang menyerang calon presiden sehingga mengubah persepsi masyarakat Sumatera Barat? Sementara efek jangka panjang adalah apakah ada perubahan konfigurasi koalisi partai pendukung presiden di tingkat nasional? Kita tunggu saja, kelanjutan dinamika Pemilu ke depan ini di Sumatera Barat. (*)

Prof. Dr. Asrinaldi adalah Guru Besar Ilmu Politik dan Doktor Studi Kebijakan Universitas Andalas

The post Efek Anies atau Prabowo dan Pengaruhnya pada Caleg Dapil Sumbar 1 appeared first on Langgam.id.