SK tersebut ditetapkan pada 16 Oktober 2023 lalu dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra.

Dalam SK itu, KPU Kota Padang menetapkan empat lokasi pemasangan APK dalam Pemilu 2024. Selain itu, ada juga 10 tempat yang dilarang dipasang APK.

Berikut lokasi pemasangan APK di Kota Padang:

1. Sepanjang jalan kecamatan se-Kota Padang

2. Sepanjang jalan kelurahan se-Kota Padang

3. Lokasi lain di Kota Padang yang tidak mengganggu ketertiban umum

4. Sepanjang memperoleh izin dari pemilik maupun pengelola tempat

Kemudian KPU Padang juga menetapkan bahwa APK dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut:

1. Komplek perkantoran Pemerintah Kota Padang

2. Komplek sarana pendidikan dan sarana kesehatan

3. Komplek rumah ibadah

4. Komplek Fasilitas pemerintah

5. Taman di Kota Padang

6. Alat pengatur isyarat lalu lintas

7. Trotoar

8. Pohon-pohon

9. Tiang listrik/telepon

10. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

Kemudian, dalam SK itu disebutkan bahwa larangan pemasangan APK di tempat umum termasuk halaman, pagar dan/atau tembok. (*/yki)

The post Daftar 10 Lokasi di Padang yang Dilarang Dipasang Alat Peraga Kampanye appeared first on Langgam.id.

Surat edaran bernomor : 100/06.81/P2HL-DLH/X/2023 itu ditetapkan oleh Wali Kota Padang Hendri Septa pada Selasa (17/10/2023) lalu.

Adanya surat edaran sebut Hendri Septa, untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 dan Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung.

Dalam surat edaran itu, Hendri Septa mengungkapkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menempel atau memasang bahan iklan usaha dagang/jasa (BIUDJ). 

“Termasuk bahan kampanye pemilu (BKP), alat peraga kampanye (APK), dan media sejenisnya di pohon pelindung, jalur hijau, dan taman kota,” ujar Hendri Septa dikutip dari infopublik pada Kamis (19/10/2023).

Selain itu, terang Hendri Septa, setiap orang atau badan wajib membuka BIUDJ, BKP, APK, dan media sejenisnya yang telah terpasang di pohon pelindung, jalur hijau, dan taman kota secara mandiri. 

“Paling lambat tanggal 30 November 2023,” sebut Hendri Septa. 

Ia menambahkan setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap orang atau badan yang menemukan pelanggaran dapat melaporkan ke Pemerintah Kota Padang u.p. Dinas Lingkungan Hidup melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0811-66-18603,” ungkap Hendri Septa. (*/yki)

The post Pemko Padang Larang Iklan dan APK Dipasang di Pohon Pelindung, Melanggar Bakal Disanksi appeared first on Langgam.id.