Langgam.id - Dalam upaya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Provinsi Jambi. Langkah ini diambil karena Jambi telah berhasil mengelola Biocarbon Fund, sebuah inisiatif global yang didukung oleh Bank Dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan reboisasi.
Pertukaran pengetahuan ini dilakukan dalam sebuah TalkShow bertajuk Share Learning Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program BioCF-ISFL dan Peluang Implementasi Pendanaan Iklim, yang digelar oleh KKI Warsi pada Rabu, 14 Agustus 2024, di Kota Jambi.
Di Jambi, Biocarbon Fund dikelola oleh Bappeda bersama sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Sejak 2022, penyaluran dana hibah dilakukan melalui mekanisme On Granting untuk mendukung intervensi penurunan emisi. Tahap ini merupakan uji coba sebelum masuk ke tahap Result by Payment (RBP).
“Saat ini yang menjadi implementator ada 4 KPH yaitu KPH Hilir Sarolangun, KPH Bungo, KPH Tanjung Jabung Barat, KPH Merangin, dan 4 Balai Taman Nasional yaitu Kerinci Seblat, Berbak Sembilang, Bukit Dua Belas, dan Bukit Tiga Puluh, serta Balai KSDA Jambi,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ahmad Bestari, salah satu narasumber dalam talkshow tersebut. Selain itu, KPHP Batanghari, Merangin, Tebo, dan Muaro Jambi juga mendapatkan dana untuk program perlindungan hutan, reboisasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui agroforestri dan ekowisata.
Menurut Ahmad Bestari, dukungan dari Biocarbon Fund sangat membantu optimalisasi pengelolaan hutan di Jambi, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. "Dukungan ini memungkinkan kami melakukan konservasi dan pengelolaan hutan secara lebih efektif, seperti patroli hutan dan kegiatan lain yang menjaga tutupan hutan serta mencegah degradasi lahan," katanya.
Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat mencatat peningkatan pendapatan masyarakat yang mendapatkan izin kelola hutan. “Survei kami menunjukkan pendapatan rata-rata petani hutan naik dari 1,5 juta rupiah pada 2020 menjadi 2,3 juta rupiah pada 2023,” ungkap Yozawardi, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Ia menambahkan bahwa fasilitasi perhutanan sosial telah membuka akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi petani sekitar hutan.
Di Lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo, pendanaan iklim memungkinkan masyarakat mengakses insentif dari pembayaran imbal jasa lingkungan (PES) untuk penyerapan karbon. “Masyarakat di 5 desa Lanskap Bujang Raba merasakan dampak positif pendanaan iklim, yang memberikan manfaat sosial seperti paket sembako, beasiswa, dan investasi ekonomi seperti pembangunan huller kopi,” ujar Emmy Primadona, Koordinator Program KKI Warsi.
Selama acara, peserta juga membahas tantangan dan peluang dalam implementasi program Biocarbon Fund di lapangan, termasuk restorasi lahan gambut, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan kebijakan hutan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Jambi yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya. "Program Biocarbon Fund memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan Jambi. Dengan melibatkan masyarakat lokal, kita dapat memastikan manfaat program ini dirasakan langsung oleh mereka yang tinggal di sekitar hutan."
Acara ini juga menjadi ajang memperkuat jaringan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan, diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian target pengurangan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Jambi dan Sumatera Barat. (*/Yh)
