Langgam.id-Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,5 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan diharapkan menjadi 6,3 persen dari awalnya 3,32 persen pada triwulan III tahun 2021.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat memimpin Rapat Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Se Indonesia TA 2021, di Bukittinggi Selasa, (23/11/2021).
“Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi satu persen dibutuhkan dana masuk dan berputar di Sumbar sekitar Rp1,16 triliun, jadi untuk mencapai 6 persen butuh sekitar Rp3,5 triliun. Ini yang harus kita upayakan,” katanya lewat keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).
Ia mengatakan dana masuk itu bisa dari semua pintu baik anggaran pusat yang masuk lewat program dan kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian bisa juga dari investasi atau kegiatan di instansi vertikal.
“Petakan ini, masing-masing OPD harus bisa menarik dana pusat ke daerah. Manfaatkan semua potensi yang ada sesuai aturan,” katanya.
Potensi lain yang bisa dikapitalisasi adalah fakta bahwa dalam setahun uang dari orang ber KTP Sumbar yang berputar di bursa efek sekitar Rp 37 triliun. Potensi itu seharusnya bisa ditarik ke Sumbar dalam bentuk investasi.
“Untuk ini kita harus persiapkan iklim investasi yang baik di Sumbar. Kepastian hukum dan insentif harus jelas,” ujarnya.
Dalam rapat itu ia juga menyoroti hasil rapat evaluasi dengan balai yang menjadi perpanjangan tangan kementrian di daerah yang terkendala banyaknya aksi premanisme dan mengganggu kegiatan di daerah.
Hal itu menyebabkan balai-balai menjadi malas membawa uang untuk program dan kegiatan ke Sumbar. Sehingga dana yang masuk ke daerah juga menjadi berkurang. Persoalan ini harus disikapi dengan serius.
“Satpol PP dan Kesbangpol harus menurunkan intelejennya ke daerah-daerah rawan yang disampaikan balai. Kalau memang aksi premanisme itu mendapatkan bekingan dari oknum, kita akan koordinasikan dengan penegak hukum,” katanya.
Minta OPD Serius
Mahyeldi menyebut pada tahun 2021 sudah ada pertemuan dengan beberapa kementrian seperti Bappenas, PU PR, Menko Maritim, dan Kementerian Investasi. Semua harus ditindaklanjuti.
“Tapi OPD jangan hanya pandai meminta, alokasikan dulu anggaran di daerah sebagai bentuk keseriusan, baru minta tambahan ke pusat,” katanya.
Pada tahun 2022 ia memberi pekerjaan rumah pada seluruh OPD untuk bisa membawa gubernur bertemu dengan menteri yang berkaitan langsung dengan OPD tersebut. Hal ini dalam rangka mengupayakan dana pusat turun ke daerah.
Sementara itu untuk realisasi anggaran hingga triwulan III 2021, masih banyak OPD yang capaiannya rendah. Tercatat hanya 10 OPD yang memiliki capaian tinggi sementara 24 OPD berada di bawah garis merah.
“Harus ada percepatan realisasi anggaran ini sehingga pada akhir tahun bisa di atas capaian pemerintah pusat,” katanya. (*Rahmadi)
