Langgam.id - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Mulyadi, mengungkap pentingnya penegakkan hukum yang serius bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Sebab, kalau lingkungan semakin tercemar, untuk upaya pemulihan sangat sulit dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan Mulyadi di hadapan ratusan masyarakat dan mahasiswa yang mengikuti sosialisasi tentang lingkungan dengan tema "Sosialisasi Berbaris Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Hijau" di Universitas Muhammadiyah Sumbar, Kota Bukitinggi, Rabu (8/10/2025) lalu.
"Kenapa penegakan hukum ini perlu dilakukan, agar kelestarian lingkungan terjaga. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama terhadap anak cucu kita di masa mendatang. Kalau lingkungan ini semakin tercemar dan semakin menurun fungsinya, maka ini semakin berat kita memulihkannya," kata Mulyadi yang kini duduk di Komisi XII DPR RI.
Komisi XII DPR RI melingkupi tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan Investasi. Salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Kata Mulyadi, KLH bertanggung jawab untuk memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar atau melakukan pencemaran lingkungan. Tidak hanya sanksi, tapi juga langkah upaya penegakan hukum.
"Jadi temuan-temuan (pencemaran lingkungan) yang bisa mendapatkan sanksi di kementerian. Jadi di KLH, ada deputi penindakkan hukum. Kalau upaya menjaga lingkungan tidak ditaati makanya yang turun penegak hukum," ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan lingkungan di Indonesia sangat banyak, tapi membutuhkan biaya besar. Mulyadi tak menampik bahwa anggaran di kementerian saat ini terbatas karena efesiensi.
"Tapi pada titik tertentu yang krusial, saya akan turun langsung jika terjadi pencemaran lingkungan yang sangat serius," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, kata Mulyadi, Komisi XII DPR RI telah turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan pengelolaan CPO atau minyak sawit mentah di Sumbar.
"Di sana ada limbah cair, limbah padat ada. Bahkan limbah padatnya masuk salah satu kategorinya beracun dan berbahaya (B3)," ungkapnya.
"Terkait pelanggaran lingkungan yang cukup serius ini pasti dilakukan perusahaan besar. Jarang masyarakat, industri," sambung anggota DPR RI tiga periode tersebut.
Mulyadi mengaku investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah memang sangat perlu dilakukan. Akan tetapi, hal itu perlu dengan keseimbangan dalam menjaga iklim lingkungan.
"Memang ekonomi sangat diperlukan, masyarakat perlu pendapatan, perlu usaha, tapi lingkungan perlu diperhatikan," ucapnya.
Bantu IPAL
Mulyadi memberikan dana bantuan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke Universitas Muhammadiyah Sumbar. IPAL merupakan fasilitas yang dirancang untuk mengolah air limbah agar aman dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali.
"Maka itu saya membantu beberapa IPAL. ini salah satu tujuan dan fungsinya adalah bagaimana limbah itu, baik limbah padat, cair, menimbulkan bau itu tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan," kata dia.
Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar, Riki Saputra mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah peduli terhadap lingkungan. Salah satunya dengan memberikan bantuan dana dalam pembangunan IPAL di kampus.
"Kami ucapkan alhamdulillah telah mendapat pembangunan IPAL ini dari dana aspiraai Pak Mulyadi. Dan itu telah selesai," kata Riki.
Ia berharap program ini terus berlanjut demi menjaga lingkungan dari pencemaran. Begitupun terkait kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kami berharap dengan sosialisasi yang diberikan beliau selaku senator, ini terus berkelanjutalan. Secara berkala beliau melakukan perubahan-perunahan dan pemahamanan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseinbanhan lingkungan," ujar Riki.
"Jika lingkungan rusak tentunya akan menghambat perekonomian masyatakat. Kami berharap kepada Pak Mulyadi, terus berbuat yang bermanafaat terhadap masyarakat," tambahnya.
