Songsong Pemilu 2024, Dosen Ilmu Politik Unand Literasi Kader Partai Buruh

Langgam.id - Dosen Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas (Unand) melakukan upaya pencerdasan (literasi) politik kepada kader partai baru, yakni Partai Buruh Sumatra Barat.

Para dosen itu terdiri dari Ketua Ketua Program Studi S1 Ilmu Politik, Dewi Anggraini, Ketua tim pengabdian Tamrin, Doni Hendrik, serta 2 orang mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Maulidhea Vasa dan Nadiva Salsabila. Kegiatan literasi politik ini dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peningkatan Kecerdasan Politik Pengurus Cabang Partai Politik Baru Pada Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kegiatan pengabdian ini dihadiri langsung oleh Doni Alferi, sebagai ketua EXCO Partai Buruh Sumatra Barat, Rini Merdekawati sebagai Wakil Sekretaris Partai Buruh dan didampingi juga oleh beberapa orang pengurus Partai Buruh

Dewi Anggraini mengatakan kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 3 orang Dosen Departemen Ilmu Politik ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bagian pengabdian kampus kepada masyarakat.

“Kita apresiasi kepada Partai Buruh yang telah menyediakan waktu di tengah-tengah kegiatan verifikasi faktual tahap 2 parpol oleh KPU, dan kita lihat juga bahwa banyak isu-isu buruh pada hari ini yang perlu mendapkan perhatian lebih, misal masalah upah, undang-undang Omnibus Law, masalah hak-hak pekerja lainnya, termasuk hak cuti bagi buruh perempuan, upah yang sama antara buruh perempuan dan laki- laki, makanya isu-isu buruh menjadi menarik untuk diperbincangkan, nah kita berharap bahwa partai buruh tentu konsisten memperjuangkan masalah dan hak-hak buruh yang kompleks itu,” paparnya, dalam kegiatan tempo hari itu.

Sementara Doni Alferi menyampaikan, di tengah-tengah keterbatasan SDM di Partai Buruh, di mana Partai Buruh pada hari ini hanya memiliki 13 orang komite eksekutif (Exco provinsi), dan 4 orang juga berdomisili di luar Kota Padang, diharapkan dalam verifikasi factual tahap 2 ini Partai Buruh lolos verifikasi dari KPU.

"Karena memang untuk verifikasi ini banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Partai Buruh,terutama terkait dengan keanggotaan partai," tukasnya.

Dalam ulasannya, Ketua Exco Sumbar tersebut juga menyampaikan bahwa partai buruh dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2005 di Pekanbaru,Riau yang merupakan kelanjutan dari Partai Buruh Sosial Demokrat yang didirikan tanggal 1 Mei 2001 di Jakarta serta merupakan kelanjutan dari Partai Buruh dengan nomor Keputusan Kemenkumham RI No.M.HH.10.AH.11.01 tahun 2010 dengan tokoh pendiri adalah Muchtar Pakpahan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

“Kita memang melihat bahwa banyak persoalan-persoalan buruh hari ini, ada aturan yang tidak berpihak kepada buruh, misal omnibus law, system outshourcing, upah buruh yang rendah,dll dan tidak ada kekuatan politik yang mendukung untuk itu, makanya kita tergerak melakukan perjuangan itu dengan masuk ke dalam lembaga politik,mudah-mudahan Partai Buruh lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, ketua Tim Pengabdian juga menyampaikan harus ada perjuangan untuk merubah kondisi buruh, dan tentu saja perjuangan itu bisa dilakukan di Lembaga politik, dan supaya partai politik dilirik oleh masyarakat pemilih dalam pemilu, partai harus bisa hadir dan dirasakan di tengah-tengah masyarakat, makanya harus ada flatform partai yang jelas.

Doni Hendrik menambahkan, sesungguhnya buruh dan serikat buruh diperlukan oleh negara, karena kalau tidak ada buruh tentu ekonomi negara tidak berjalan dengan baik, oleh sebab itu dalam sebuah partai harus ada tokoh sebagai ‘ikon’ pemersatu partai yang bisa di jual di tengah-tengah masyarakat, misal Partai Gerindra dengan Prabowo, Nasdem dengan Surya Paloh.

Nah, sambungnya, untuk Partai Buruh harus dipikirkan siapa tokoh yang akan dijadikan icon perjuangan dalam partai, nah mumpung pemilu masih satu tahun lagi, Partai harus pikirkan itu.

"Kemudian harus diperhatikan juga mengenai isu yang diperjuangkan oleh partai, isu yang diperjuangkan itu harus strategis, tak hanya isu-isu buruh tetapi lebih terkait dengan kebutuhan-kebutuhan real masyarakat," katanya. (SRB)