Soal Ribuan Kades Rencana Deklarasi Jokowi 3 Periode, Dosen HTN Unand: Trik Lama dan Busuk

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Rencana ribuan kades deklarasi presiden tiga periode itu gaya politik Orba, trik lama dan busuk.

Dosen HTN Unand, Feri Amsari. (Foto: Do. Feri Amsari)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Feri menilai, rencana ribuan kades deklarasi Jokowi 3 periode itu gaya politik Orba, trik lama dan busuk.

Langgam.id – Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari mengkritik rencana ribuan kepala desa yang akan mendeklarasikan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode.

Feri menilai, saat ini masih ada yang berpendapat jika wacana tiga periode itu bukan direncakan Joko Widodo. Tapi, kata Feri, acara (rencana deklarasi) itu akan dihadiri Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan (LBJ).

“Ini gaya-gaya politik Orba, pura-pura bukan dari keinginannya, tapi desakan kepala desa. Emang presiden dipilih kepala desa? Trik lama yang usang dan busuk,” ujar Feri kepada langgam.id, Rabu (30/3/2022).

Dijelaskan Feri, terkait masa jabatan presiden, penting bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Jika masa jabatan presiden bisa terus diperpanjang, maka hanya akan melahirkan pemimpin yang abai pembatasan kekuasaan.

“Akibatnya sirkulasi kepemimpinan dan kekuasaan tidak terjadi. Negara berujung kepada otoriterianisme,” ungkapnya.

Selain itu, sebut Feri, konstitusi juga tidak boleh diubah hanya untuk sekadar menguntungkan orang yang sedang berkuasa.

“Jadi, perpanjangan masa jabatan dengan mengubah konstitusi untuk sekadar Jokowi bisa terus berkuasa (3 periode) itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan,” tegasnya.

Proses dukung mendukung ini, lanjut Feri, hanya sandiwara saja. Bahkan, ia menilai itu bisa dicek dari aliran dana kegiatan terkait sah atau tidaknya, disponsori orang-orang dekat istana atau pakai anggaran negara. Kedua-duanya aneh.

“Anehnya, Jokowi sibuk membuat keributan seperti ini, kan lebih bijaksana dia mengatakan cukup dua periode demi penghormatan terhadap UUD 1945. Jokowi mulai terlihat ambisius,” ucapnya.

Diketahui, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan menggelar kegiatan Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Namun, deklarasi itu dibatalkan, karena ada larangan dari sejumlah pihak, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Penjelasan Forwana Sumbar Soal Ribuan Kepala Desa Dukung Jokowi 3 Periode

Tapi, masih ada kabar, bahwa APDESI berencana menyiapkan deklarasi Jokowi 3 periode usai lebaran nanti.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Dies Natalis ke 71, Faperta UNAND Didorong Ambil Peran Pulihkan Sektor Pertanian Sumbar Pascabencana
Dies Natalis ke 71, Faperta UNAND Didorong Ambil Peran Pulihkan Sektor Pertanian Sumbar Pascabencana
Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan beberapa lokasi pertambangan dan memasang plang pengawasan di Padang Pariaman usai banjir melanda kawasan tersebut.
Kementerian LH Segel Pertambangan di Padang Pariaman Usai Dilanda Banjir
Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). Foto Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Dijadwalkan ke Sumbar Sabtu Besok, Tinjau Penanggulangan Bencana
Semen Padang FC kembali bergerak di bursa transfer dengan mendatangkan dua pemain asing baru untuk memperkuat skuad menghadapi
Jelang Putaran Kedua Super League, Semen Padang FC Resmi Datangkan Dua Pemain Asing
Personil kepolisian membawa jenazah korban galodo di Nagari Salareh Aia Timur.
12 Hari Pasca Galodo Silareh Aia, 68 Orang Masih Hilang
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika meninjau dampak bencana banjir badang atau galodo di Nagari Silareh Aia, Palembayan, Agam.
Keluhan Pengungsi Galodo Silareh Aia ke Wapres: Kami Butuh Air Bersih