Langgam.id - Terkait pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, Wali Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), Damanhuri meminta agar pengerjaan proyek strategis nasional itu melibatkan masyarakat setempat.
Menurutnya, dalam pembangunan itu, seharusnya ada pendekatan dengan masyarakat. "Jadi, saya mohon lakukanlah pendekatan, ajaklah seluruh stakeholder, seperti wali nagari, ninik mamak, pemuda dan sebagainya," ujar Damanhuri dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Win-win Solution; Upaya Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Inna Muara Hotel Padang, Kamis (27/2/2020).
Hal itu disampaikan terhadap pelaksana konstruksi jalan Tol Padang-Pekanbaru, yaitu PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) yang sehari-hari bertemu dengan masyarakat.
Ia menilai, jika masyarakat setempat dipekerjakan dalam proyek tersebut, maka akan memperlancar urusan di lapangan. Salah satu contohnya, agar tidak ada pungli, karena yang bekerja itu kelurganya sendiri.
Informasi awal, kata Damanhuri, ada yang menyebutkan kalau warga ada yang dipekerjakan, tapi ia mengaku tidak dapat informasi pasti juga.
"Pekerja memang sebagian besar ada putra daerah, tetapi saya tidak tahu orangnya. Intinya, saya mau kalau dari awal mengikutkan ninik mamak, tentu kita ajak," jelasnya.
Lalu, Damanhuri juga mengaku, saat ini ia banyak menerima laporan keluhan dari masyarakat, terkait adanya proyek tol tersebut. Wilayah mereka terdampak, tapi mereka tidak diikutsertakan dalam proyek itu. "Jadi seperti itu banyak laporan yang masuk kepada saya," ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, terkait pekerjaan tol tersebut, para pekerja kontruksi tidak ada koordinasi dengan pemerintah nagari. Banyak vendor yang masuk ke Nagari Kasang, tapi tidak melapor, katanya.
Beberapa waktu lalu, menurut Damanhuri ada pemuda yang datang dan melapor bahwa ada vendor masuk, mereka membawa traktor, menyewa rumah dan lainnya. Tapi, tanpa ada koordinasi sedikitpun.
Padahal, jika melapor, katanya, semua bisa dikordinasikan dengan baik. "Harusnya vendor itu lapor ke saya, bilang, ini pekerja kami, ini alat kami dan lainnya. Pasti saya suruh wali korong untuk sosialisasi kepada masyarakat. Ini tidak, setelah ada masalah, baru lapor ke saya," ucapnya.
Jika hal ini terus dibiarkan, Damanhuri menilai akan memicu permasalahan sosial di tengah masyarakat. Antara pekerja tol dengan pemuda ataupun antara warga setempat bisa bentrok.
"Itu yang ingin kita cegah. Koordinasi antara pekerja proyek dengan pemerintah Nagari Kasang mesti dilakukan," katanya. (Rahmadi/ZE)
