Soal Pjs Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno: Tunggu Keputusan Kemendagri

Gubernur Sumbar

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat diwawancarai awak media (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id-Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit resmi mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 12 Februari 2020 mendatang. Namun KPU Sumbar belum bisa menentukan pengganti keduanya karena saat ini proses gugatan masih berlangsung di MK.

Menanggapi itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan kalau soal pejabat sementara (Pjs) gubernur bukan urusannya, tetapi itu urusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke Kemendagri.

"Itu urusan Kemendagri, bukan urusan saya, saya pokoknya bekerja selesai pada tanggal 1 Februari udah, masa saya mau utak atik yang bukan urusan saya," katanya.

Termasuk soal siapa nama pejabatnya, itu juga merupakan urusan Kemendagri. Ia hanya akan menyelesaikan tugas sebagai gubernur pada tanggal 12 Februari tersebut pada pukul 24:00 WIB.

"Saya kerjakan tugas saya, membuka, bekerja melantik dan segala macamnya, tunggu saja dari Kemendagri, pasti sudah jadi pikiran Kemendagri untuk mengatasinya," katanya.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (18/1/2021) MK mengumumkan telah menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, yaitu paslon nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri dan paslon nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni.

Berdasarkan jadwal di MK, sidang dimulai pada 26 sampai 29 Januari mendatang. Sidang dengan agenda pemeriksaan awal dan penyampaian jawaban oleh termohon itu  baru dapat diputuskan pada tanggal 15 atau 16 Februari 2020. Sementara jabatan gubernur dan wakil gubernur saat ini habis 12 Februari 2020.

Bahkan sidang bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Persidangan berarti masuk ke substansi. Keputusan terakhir  dapat diketahui tanggal 19 sampai dengan 24 Maret 2021.(Rahmadi/Ela)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024