Langgam.id - Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, mewakili Kabupaten Limapuluh Kota, dalam penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Sumatra Barat (Sumbar) tahun 2019.
Penilaian dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Sumbar (DPMD/N) dengan melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Konsultan Pendamping Desa/Nagari, serta pamong senior dan akademisi.
Kepala DPMD/N Limapuluh Kota, Zuhdi Perama Putra, mengatakan Nagari Situjuah Batua dipilih sebagai wakil Limapuluh Kota berdasarkan penilaian penggunaan dana desa 2019 di nagari tersebut yang berlangsung transparan.
"Begitu pula dengan pengelolaan Pendapatan Asli Nagari, seperti yang diperoleh dari inovasi pengelolaan sampah, dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan peran lembaga-lembaga nagari dan masyarakat," katanya, Selasa (27/11/2019).
Wali Nagari Situjuah Batua, DV Dt Tan Marajo dalam presentasinya menyampaikan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah nagari Situjuah Batua menerapkan prinsip kebersamaan dan melibatkan lembaga-lembaga nagari.
"Terutama Lembaga Adat, Bamus, dan perantau. Apapun kebijakan yang kami ambil di Situjuah Batua, itu sepengetahuan Lembaga Adat Nagari. Termasuk dalam pengelolaan Dana Desa," katanya.
Sepanjang tahun 2019, Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Situjuah Batua menembus angka Rp2,12 miliar. Sebanyak Rp920,91 juta atau 43.37 persen bersumber dari Dana Desa (DD) dan Rp908,5 juta atau 42,79 persen bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Kemudian, sebesar Rp253,79 juta atau 11,95 persen berasal dari Pendapatan Asli Nagari yang direncanakan. Selanjutnya, Rp18 juta atau 0,85 persen berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, sebesar Rp3,8 juta dari Pendapatan Lain-Lain yang Sah dan Rp18.15 juta merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2018.
Dari Rp2,12 Miliar APB Nagari Situjuah Batua tahun 2019, sebesar Rp1,04 miliar digunakan untuk pelaksanaan pembangunan nagari. Meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (Rp431,96 juta), bidang kehutanan dan lingkungan hidup (Rp332,26 juta), bidang kawasan permukiman (Rp122,9 juta), bidang pendidikan (Rp91,2 juta), bidang kesehatan (Rp47,24 juta), serta bidang perhubungan, komunikasi dan informatika (Rp19,5 juta).
Selanjutnya sebesar Rp811,08 juta dari Rp2,12 Miliar APB Nagari Situjuahbatua 2019, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, Rp114,99 juta digunakan untuk pembinaan masyarakat, Rp46 juta untuk pemberdayaan masyarakat, dan Rp100 juta untuk bidang penanggulangan bencanan darurat dan mendesak.
"Pengelolaan Dana Desa di Situjuah Batua, tidak hanya diawasi oleh Inspektorat dan penegak hukum, tapi juga dikawal masyarakat," katanya.
Dia mengatakan pemerintah Nagari bersinergi dengan Babin Khamtibmas dan Babinsa. Sejauh ini, tidak ada temuan dari Inspektorat terhadap pengelolaan Dana Desa di Situjuah. Pemerintah daerah juga rutin melakukan pembinaan.
Untuk wujud transparansi pengunaan dana desa kepada masyarakat, pihaknya membuat Peraturan Wali Nagari Tentang Keterbukaan Informasi. Kemudian membuat Peraturan Nagari Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini sudah dibuat sejak 2009.
"Selain dengan regulasi, transparansi disampaikan kepada masyarakat, setiap hari Jumat, pemerintah nagari menyampaikan pengumuman tertulis yang dibacakan dihadapan sidang Jumat pada seluruh masjid di Situjuahbatua," katanya.
Selain itu, perintah nagari juga mewujudkan transparansi penggunasn dana desa, melalui sosialiasi ke masjid dan mushalla pada 6 jorong yang ada. Transparansi disampaikan kepada masyarakat di seluruh jorong melalui baliho dan melalui running text yang terdapat di pusat nagari Situjuah Batua.
"Tahun depan, kami rencakan bikin pamflet APB Nagari di setiap warung dan sarana umum di Situjuah Batua agar semakin dapat diakses masyarakat," tuturnya. (Rahmadi/ICA)
