Langgam.id – Wali Kota Padang Hendri Septa memboyong seluruh lurah dan camat se-Kota Padang untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar.
Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik, Miko Kamal mengatakan, pelayanan publik masyarakat tak boleh tersendat.
Apapun alasannya kata Miko, Wali Kota sebagai penanggung jawab utama pelayanan publik harus memastikan bahwa kepergian seluruh camat dan lurah ke luar kota tidak mengganggu pelayanan publik di Kota Padang.
Ia memaklumi kalau ada masyarakat yang beranggapan kepergian ini akan menggangu jalannya pelayanan. Terlebih seluruh perangkat tersebut pergi di saat bersamaan.
Sebab selama ini kata Miko, seringkali pelayanan publik jadi terganggu atau tersendat karena ketiadaan pejabat di tempat.
“Pernyataan staf di instansi pelayanan publik seperti ‘maaf bapak sedang tidak ada di tempat’ ketika masyarakat berurusan sudah menjadi semacam “trauma” di tengah masyarakat,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada Langgam.id, Rabu (12/7/2023).
Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu turut menilai kepergian ini tidak membawa dampak banyak kepada masyarakat. “Sependek pengetahuan saya, acara Rakernas Apeksi tidak terlalu detail membahas pelayanan publik. Sementara para camat dan lurah adalah aparat terdepan dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Miko.
Dia menekankan, semestinya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Camat dan Lurah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelayanan publik, bukan mengikuti rakernas yang bersifat umum.
Ditambah ada anggapan kepergian seluruh lurah dan camat ini dapat membebani keuangan daerah. Ekonomi belum bertumbuh normal pasca covid-19.
“Belum bertumbuhnya secara normal ekonomi daerah terbukti berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang tergambar dari belum maksimalnya pembangunan di kota kita,” tuturnya.
Ia mengatakan, masih banyak trotoar di Kota Padang yang sudah rusak dan belum direhabilitasi atau jalan yang berlubang yang perlu perbaikan.
“Seharusnya Wali Kota mendahulukan penggunaan anggaran yang ada untuk perbaikan fasilitas umum, bukan menggunakan uang rakyat itu untuk hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik dan fasilitas umum,” ujar Miko.
Sebelumnya, Pemko Padang menegaskan bahwa pelayanan publik tetap akan berjalan sebagaimana adanya. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Padang, Imral Fauzi mengatakan bahwa masih ada sekretaris lurah, camat, dan dinas yang akan memberikan pelayanan. (yki)
