Langgam.id - Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan mundur dari kepengurusan partai. Hal ini dipicu karena para kader menganggap kebijakan yang diambil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI tidak lagi sejalan dengan kepengurusan kader di daerah.
Adapun kader PSI yang resmi mengundurkan diri antara lain, Ketua Bapilu DPW PSI Sumbar, Medo Fernando dan Bendahara PSI Sumbar, Ria Muthiara serta Ketua DPD PSI Padang, Yunando. Mereka menyatakan mundur dari kepengurusan dan telah melayangkan surat ke DPW PSI Sumbar.
Yunando membenarkan dirinya telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPD PSI Padang serta dalam kepengurusan partai. Ia mengakui telah mengirimkan surat pengunduran diri sejak dua minggu lalu.
"Ya mundur dari kepengurusan saja. Alasan fokus kerja, karena mengurus beberapa proyek. Termasuk karena visi DPRD ada di antaranya, karena tidak sejalan ini, makanya saya fokus ke bisnis lagi," ujar Yunando dihubungi langgam.id, Sabtu (9/11/2019).
Selain fokus ke bisnis, Yunando mengakui salah satu yang mendorong dirinya mundur karena kebijakan DPP PSI yang tidak sejalan. Salah satunya, adalah pendeklarasian Faldo Maldini serta penunjukannya sebagai Ketua DPW PSI Sumbar.
"Terlebih karena ada beberapa kebijakan dari PSI yang enggak sejalan, misalnya kan enggak satu visi kita lagi tentu akan menghabiskan energi pula. Lebih baik mundur. Kawan-kawan dan Faldo bisa mencari tim yang bisa mengurus partai lagi," katanya.
"Saya bukan marah ke Faldo, tapi saya ke DPP karena tidak ada pemberitahuan, kebijakan-kebijakan terpusat. Setelah Pileg kan tidak ada arahan PSI gimana, tahu-tahu muncul Faldo. Ada kawan-kawan di daerah tanya ke kami, kami tak tahu jawab apa," sambung Yunando.
Yunando berpendapat para kader di daerah tidak diperlukan lagi oleh DPP PSI. Maka dari itu, dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai. "Mending seperti ini (mundur), karena tidak dianggap saja," tuturnya.
Sekretaris DPW PSI Sumbar Ari Prima membenarkan adanya kader mengundurkan diri dari kepengurusan. Surat yang telah diterima salah satunya dari Yunando sebagai Ketua DPD PSI Padang. Surat itu akan segera ditembuskan ke DPP PSI.
"Kalau kader mundur kami tentu tidak bisa melarang, apalagi alasannya karena fokus berbisnis. Kami juga dorong sebetulnya kalau kader fokus berbisnis karena sesuai semangat PSI yaitu membangun ekonomi kader. Saya sendiri kalau informasi mundur kader akibat visi tidak sejalan belum dengar langsung, kalau pun ada terjadi namanya dalam politik sah-sah saja," katanya. (Irwanda/RC)
