Langgam.id- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak terus ditolak masyarakat. Selama empat tahun terakhir, masyarakat dari 13 nagari sekitar danau menyuarakan penolakan lantaran berdampak terhadap lingkungan dan sosial budaya setempat.
Direktur Patahan Sumatera Institute, Ade Edward mengatakan bahwa proyek PLTS tersebut menjadi perhatian lantaran danau Singkarak merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional untuk perlindungan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).
"Apakah membangun PLTS terapung di danau yang dilindungi ini adalah sebuah bentuk perlindungan? Ini justru menjadi ironi,” kata Ade yang juga seorang ahli geologi dan lingkungan bidang fisik, Sabtu (28/12/24).
Ade menlanjutkan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS memang penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang semakin menipis.
Namun, Ade menegaskan bahwa pembangunan harus memenuhi tiga aspek utama seperti, ramah lingkungan, ramah ekonomi, dan ramah sosial budaya.
"Jika salah satu aspek ini diabaikan, pembangunan tidak akan berkelanjutan," tegasnya.
Kemudian ia juga menyoroti perlunya alternatif lokasi lain untuk PLTS yang lebih efisien dan minim konflik. Katanya, hal itu bisa dilakukan di area atap jalan tol, sekolah, masjid, atau kantor pemerintah sebagai lokasi yang lebih ideal.
"Mengapa harus di danau Singkarak?seharusnya bisa dilakukan di atas jalan tol dan tidak perlu pembebasan lahan baru," jelasnya.
Ade juga menyebut bahwa masyarakat lokal dapat memanfaatkan panel surya di atap rumah atau fasilitas publik. Hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk mandiri secara energi tanpa harus bergantung pada PLN.
"Setiap rumah bisa memasang panel surya sendiri, ini lebih efisien," tambahnya.
Lebih lanjut, Ade mengatakan bahwa masyarakat di sekitar danau Singkarak mengkhawatirkan dampak ekologis dari pembangunan PLTS terapung tersebut. Mereka menilai bahwa kerusakan lingkungan di danau tersebut sudah cukup parah imbas PLTA sebelumnya, dan pembangunan PLTS di sana hanya akan memperburuk kondisi.
"Singkarak adalah danau alami, maka harus dipertahankan ekosistemnya," ujarnya.
Kata Ade, ini menjadi tantangan juga bagi PLN dalam menghadapi transisi EBT. Menurutnya, PLN harus mulai beradaptasi dengan perubahan global dan fokus pada pengelolaan energi yang tidak dapat dilakukan masyarakat secara mandiri, seperti panas bumi.
“PLTS seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan korporasi besar,” tutupnya. (Iqbal/Fs)
