Langgam.id - DPRD Payakumbuh menyetujui Ranperda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna yang digelar Senin (6/11/2023).
Rapat paripurna pengambilan keputusan itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPRD Payakumbuh lainnya, Forkopimda Kota Payakumbuh, asisten, staf ahli, Sekretaris DPRD Yonrefli, kepala OPD dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Payakumbuh bersama DPRD Kota Payakumbuh menandatangani berita acara Pengambilan Keputusan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
"Alhamdulillah, pada penyampaian pandangan akhir fraksi, tujuh Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyetujui Ranperda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," ujar Pj Wali Kota Payakumbuh, Jasman.
Jasman mengatakan, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini telah dibahas bersama dalam Rapat Kerja Tim Ranperda dengan Pansus DPRD.
Dimana sebelumnya telah dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Sumatra Barat, serta izin persetujuan pembahasan ranperda dari Menteri Dalam Negeri.
"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang terhormat karena proses yang telah kita lalui demi lahirnya Peraturan Daerah ini," bebernya.
Ia menjelaskan, rancangan peraturan daerah ini merupakan gabungan dari 13 perda mengenai pajak dan retribusi sebelumnya.
"Dengan ditetapkannya ranperda ini menjadi perda, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena ini sangat penting bagi daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah sebagai cita- cita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera," tuturnya.
Terkait rekomendasi Pansus Dinas Pendidikan DPRD Kota Payakumbuh, Jasman mengungkapkan akan mempelajari dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Iya, masukan dari Pansus ini akan kita pelajari dulu, secepatnya akan kita ambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus mengatakan, dari penyampaian laporan pembicaraan tingkat I, bahwa semua fraksi yang ada di DPRD Kota Payakumbuh menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut untuk dijadikan Perda Kota Payakumbuh.
"Dari penyampaian fraksi-fraksi tadi bisa kita simpulkan bahwa Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dapat disahkan dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh," sebutnya. (*)
