Langgam.id – Wali Kota Padang, Fadly Amran, memaparkan kondisi kerusakan Kota Padang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat (Sumbar), yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2025).
Rakor strategis ini dibuka Sekretaris Utama (Sestam) BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Fadly Amran menyampaikan bahwa berdasarkan pemutakhiran data dan kajian teknis terbaru, estimasi kebutuhan penanganan rehab-rekon pascabencana diperkirakan mencapai angka Rp5,5 triliun.
Peningkatan kebutuhan anggaran ini menurutnya, dipicu oleh masuknya program pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai sebagai langkah mitigasi bencana berkelanjutan.
“Berdasarkan hasil diskusi bersama para tenaga ahli, total kerusakan dan kerugian yang tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun, dengan rincian kebutuhan di sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp140 miliar,” ujar Fadly Amran
Wali Kota Padang itu juga mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada periode November 2025 hingga Januari 2026 berdampak pada sekitar 67.563 jiwa. Berdasarkan pendataan, kerusakan rumah tercatat sebanyak 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
“Selain perumahan, kerusakan juga terjadi pada berbagai infrastruktur vital, diantaranya 31 unit rumah, 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter jalan, 22 bendungan. Kemudian lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan irigasi, hingga drainase, sistem penyediaan air bersih, serta area pertanian, dan perikanan,” paparnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Pemerintah Kota Padang telah menyampaikan lokasi di Balai Gadang dan di Kecamatan Pauh.
“Total kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit rumah, dari sebelumnya sekitar 500 unit rumah. 300 unit tambahan ini merupakan rumah yang harus direlokasi dari bibir sungai,” pungkasnya.
Sementara itu, Sestama BNPB, Rustian, mengharapkan finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mensupport dukungan rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait,” imbuhnya
