Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Perekonomian Tahun 2025 pada Senin, 20 Oktober 2025 di Auditorium Gubernuran, Kota Padang.
Rakor yang berlangsung hingga 23 Oktober 2025 ini mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029”.
Acara dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, sekretaris daerah, rektor perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal dan lembaga, serta pelaku usaha seperti KADIN, PHRI, GAPKI, dan BUMN-BUMD. Hadir pula narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat, serta akademisi.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan semata angka statistik, melainkan cerminan kehidupan masyarakat yang berjuang di berbagai sektor, dari petani dan nelayan hingga pelaku usaha muda. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur menyoroti pentingnya sinergi antardaerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen pada tahun 2029 dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp94,85 juta.
Untuk mencapai target tersebut, Sumatera Barat membutuhkan investasi senilai Rp80 hingga Rp120 triliun selama periode 2026–2029. Namun, dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir, kondisi investasi dinilai belum cukup efisien.
Oleh karena itu, Gubernur merinci lima langkah strategis yang akan diambil, yakni meningkatkan kualitas investasi, mereformasi regulasi dan perizinan, mendorong digitalisasi ekonomi, mengoptimalkan infrastruktur yang ada, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan.
Selain itu, terdapat tujuh strategi pembangunan ekonomi yang akan menjadi arah kebijakan lima tahun ke depan, meliputi penguatan sektor pertanian, peningkatan investasi inklusif, pengembangan ekonomi nagari, pembangunan ekonomi hijau dan biru, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemanfaatan energi baru terbarukan. Pembangunan, menurut Gubernur, harus tetap berpijak pada nilai lokal “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga lingkungan.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Nasional 2024–2029 dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 24 Juli 2025.
Menurut Kuartini, tujuan utama Rakor ini adalah memetakan potensi investasi unggulan di masing-masing kabupaten/kota serta merumuskan upaya strategis dan rencana aksi yang konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi dan harmonisasi lintas wilayah menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Berdasarkan evaluasi ekonomi periode 2022–2024, Kota Padang menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat sebesar 25,87 persen, diikuti Kabupaten Agam (8,60 persen) dan Padang Pariaman (8,24 persen). Sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 21,76 persen, disusul sektor perdagangan 16,41 persen yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM.
Namun demikian, tantangan masih membayangi. Gubernur menyoroti belum meratanya pertumbuhan antarwilayah, keterbatasan ruang fiskal, rendahnya efisiensi investasi, serta risiko ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.
Rakor ini didukung oleh sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, perguruan tinggi, serta pemerintah kabupaten/kota. Melalui kolaborasi ini, diharapkan setiap daerah mampu menggali potensi investasinya dan memperkuat peran Sumatera Barat sebagai kekuatan ekonomi utama di Pulau Sumatera.
Gubernur menutup arahannya dengan ajakan menjadikan Rakor ini sebagai tonggak kebangkitan ekonomi Sumatera Barat menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan bukan hanya soal angka, tetapi juga kebermaknaan dan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.
