Langgam.id - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pembentukan Kementerian Haji memiliki dasar visi Presiden Prabowo Subianto yang juga mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi di DPR.
Hal ini disampaikan Dahnil Anzar saat rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sekaligus persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 di Padang, Sabtu (30/8/2025). Ikut hadir dalam rakor Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatra Barat bersama Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia menggelar
“Undang-undang haji sebelumnya menegaskan penyelenggaraan berada di Kementerian Agama. Dengan adanya badan khusus, maka fungsi utama adalah pendukungan dan pengawasan. Pembentukan kementerian ini menjadi momentum reformasi, termasuk mencegah potensi penyalahgunaan dana haji," jelasnya.
Di antara paparannya, Dahnil menyebutkan petugas haji daerah tetap ada, namun jumlahnya akan disesuaikan agar lebih efisien dan tidak terjadi praktik titipan. Hak jemaah tetap dijaga.
Menurutnya, pendaftaran dan kuota haji akan diatur lebih transparan, termasuk penghapusan kebijakan lama yang memperbolehkan pendaftaran usia dini.
Pelayanan kesehatan jemaah haji akan dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji, dengan penempatan tenaga medis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Aset perhajian yang sebelumnya berada di Kemenag akan beralih ke Kementerian Haji sesuai ketentuan undang-undang. Saat ini, proses inventarisasi tengah berlangsung di seluruh Kanwil.
Kemudian Dahnil mengatakan sumber daya manusia yang menangani urusan haji akan dialihkan menjadi ASN di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
"Ini melalui proses asesmen setelah Perpres ditetapkan diperkirakan akhir September ini," katanya.
Selain itu, Dahnil mengungkapkan wacana ASN non-Muslim bergabung dalam struktur baru, prinsipnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi.
"Ibadah haji memang ibadah syariat, namun tata kelola administratif bersifat inklusif. Selama kompeten dan berintegritas, ASN non-Muslim tetap bisa berperan, dengan tetap memahami batasan syariat yang ada," kata Dahnil.
Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah perbaikan struktural yang digagas Presiden sebagai upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.
"Ini bagian dari ketetapan Presiden untuk perbaikan yang lebih baik dari sistem yang sudah ada," ujarnya.
