Presiden Setujui Pembentukan Inpres Terkait Air Minum

Tagihan 6.606 Pelanggan PDAM di Payakumbuh Digratiskan

Ilustrasi kran air (Foto: Istimewa)

Langgam.id – Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas terkait Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Senin, 23 Oktober 2023, di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dibentuknya Instruksi Presiden (Inpres) terkait air minum.

“Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk Inpres (Instruksi Presiden) air minum,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya kepada awak media usai rapat, dikutip Langgam, Selasa (24/10/2023).

Suharso juga menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga tahun 2023, baru tersambung sebanyak 3,8 juta rumah.

“Nah gap yang hampir 6,2 juta lah kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya,” ungkap Suharso.

Suharso menyebut bahwa saat ini Indonesia memiliki idle capacity sekitar 38 ribu liter yang dapat disambungkan ke lebih dari 3 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia. Meski demikian, Presiden menginstruksikan agar rumah-rumah yang mendapatkan sambungan tersebut diprioritaskan bagi rumah-rumah yang berada di daerah dengan tingkat stunting tinggi.

“Terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik,” ucap Suharso. (*/Fs)

Tag:

Baca Juga

2 Agenda Taman Budaya Sumbar di Penghujung 2025, Festival Sastra Marah Roesli dan Pameran Wesvae
2 Agenda Taman Budaya Sumbar di Penghujung 2025, Festival Sastra Marah Roesli dan Pameran Wesvae
Wabup Tanah Datar Sambut Baik Program Pengabdian Masyarakat Tanggap Darurat Bencana UPN Bukittinggi
Wabup Tanah Datar Sambut Baik Program Pengabdian Masyarakat Tanggap Darurat Bencana UPN Bukittinggi
Sekda Sumbar Ajak DWP Berkolaborasi Wujudkan Pengungsian Ramah Perempuan dan Anak
Sekda Sumbar Ajak DWP Berkolaborasi Wujudkan Pengungsian Ramah Perempuan dan Anak
Pemko Padang Perpanjang Masa Tanggap Darurat Sampai 22 Desember
Pemko Padang Perpanjang Masa Tanggap Darurat Sampai 22 Desember
Pemkab Tanah Datar menggelar rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama kepala OPD terkait dalam percepatan penanganan bencana di Indojolito
Rakor Terbatas Penanganan Bencana, Huntara Jadi Perhatian Utama Pemkab Tanah Datar
Wakapolresta Padang, AKBP Faidil Zikri mengatakan Operasi Lilin Singgalang 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025
Operasi Lilin Singgalang 2025: Polresta Padang Siapkan 12 Pos Pengamanan Nataru