Presiden Prabowo Pastikan Stok Pangan Nasional Aman Jelang Ramadan

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla, dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto . [foto: IG Prabowo]

Langgam.id - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla, dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Pertemuan tersebut membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam serta memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.

Mentan Amran mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.

Dengan surplus yang cukup besar, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.

"Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," ungkap Mentan Amran.

Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga.

Menurut Mentan Amran, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan.

"Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut,” ungkap Mentan Amran.

Selain membahas produksi beras, pertemuan ini juga menyoroti kesiapan pangan menjelang bulan Ramadan. Pemerintah memastikan stok beras aman dengan cadangan 2 juta ton di Bulog.

"Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil," ucap Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran turut menjelaskan kehadiran Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang hadir dalam pertemuan tersebut. Amran menyebut bahwa JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

"Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami," kata Mentan Amran.

Pemerintah pun menargetkan kebijakan tersebut akan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen. Dengan strategi yang disusun bersama dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, pemerintah optimistis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat. (*)

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta,
Perkuat Ekonomi, Prabowo Bakal Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah yang telah terpilih dan mengikuti serangkaian Retreat di Akademi
Pesan Prabowo di Retret Kepala Daerah: Saling Bekerja Sama dan Bersatu
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah perang serius terhadap judi online (judol). Bahkan, Presiden
Perang Melawan Judol, Prabowo Minta Jajaran Kabinet Bentuk Peraturan Pemerintah
Presiden RI Prabowo Subianto akan meresmikan bank emas pada 26 Febuari 2025. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan strategis terbaru
Pertama di Indonesia, Prabowo Akan Resmikan Bank Emas pada 26 Februari
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam
PCO: Presiden Detail Hingga Hal Terkecil dalam Memutuskan Suatu Kebijakan
Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: BI mencatat, terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian Sumbar selama delapan tahun terakhir.
Dana Transfer Daerah Dipangkas, APBD Pessel Lakukan Penyesuaian