Langgam.id - Citra Prabowo Subianto di mata publik Sumatra Barat (Sumbar) cukup baik. Bahkan, ketika menjadi Capres pada Pemilu April 2019 lalu, ia mampu menumbangkan rivalnya Joko Widodo (Jokowi) dengan angka telak.
Prabowo-Sandi berhasil mendulang 2.488.733 suara atau di angka 85,9 persen. Sedangkan Jokowi-Ma'ruf hanya meraup 14,1 persen atau sekitar 407.761 suara. Hasil ini membuktikan jika Prabowo dan Gerindra mendapat posisi istimewa di hati masyarakat Ranah Minang.
Namun, seiring Pilpres berlalu, Gerindra yang selama ini dikenal oposisi, tiba-tiba menyatakan sikap bergabung dengan pemerintah. Prabowo disebut-sebut termasuk salah satu tokoh yang akan dijadikan "pembantu" Presiden Jokowi di kabinet jilid 2.
Mantan Danjen Kopassus yang dua kali ditumbangkan Jokowi ini, datang ke istana mengenakan kemeja putih pada Senin (21/10/2019) sore. Prabowo dikabarkan akan membantu pemerintah dalam urusan pertahanan.
Pengamat politik Sumbar, Asrinaldi menilai, sikap Gerindra bergabung ke pemerintah pastinya akan meninggalkan dampak kekecewaan. Terutama bagi mayoritas masyarakat Sumbar yang telah mengamanahkan dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Apalagi, perbedaan dukungan kepada Prabowo dan Jokowi di Sumbar sudah menimbulkan ketegangan di hampir seluruh tingkatan masyarakat.
"Saya melihat adanya kekecewaan masyarakat Sumbar kepada Gerindra dan Prabowo yang telah mereka dukung dalam Pemilu," kata Asrinaldi kepada langgam.id, Selasa (22/10/2019).
Kekecewaan ini tentu saja dipicu karena keputusan Prabowo selaku ketua umum Gerindra yang bersedia menjadi "pembantu" lawan politiknya sendiri.
"Tentu kecewa. Pilihan mereka kepada Gerindra pastinya akan dievaluasi," terang dosen ilmu politik Universitas Andalas (Unand) itu.
Tak hanya itu, imbas kekecewaan publik Sumbar juga diprediksi akan berdampak kepada kader-kader partai Gerindra yang akan maju dalam Pilkada 2020 mendatang. Termasuk dapat menguras elektabilitas Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit yang kini digadang-gadang kuat menjadi calon Gubernur Sumbar.
"Bisa. Pilihan mereka (masyarakat) kepada kader juga akan dievaluasi. Bahkan, mungkin dihentikan pada Pilkada mendatang," terangnya. (RC)
