Langgam.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar untuk menyeriusi pengembangan budi daya lobster, mengingat daerah perairan Sumbar potensial dikembengkan pembudidayaan tersebut.
"Lobster merupakan salah satu komoditas ekspor yang laku di pasaran. Selama ini, sebagian besar ekspor lobster Sumbar bersumber dari hasil tangkapan nelayan. Ke depan, ini perlu dikembangkan melalui skema budi daya, sehingga nelayan dapat memperoleh hasil yang lebih optimal," jelas Mahyeldi, dalam siaran resmi, Jumat (26/1/2024).
Menurutnya, pengembangan budi daya lobster memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan nelayan, terutama nelayan kecil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan mengentaskan kemiskinan di Sumbar.
"Saat ini NTN Sumbar masih di bawah nasional. Karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana program-program kita di pemerintahan bisa mendukung ekonomi nelayan, sehingga dari waktu ke waktu NTN semakin meningkat," harap Mahyeldi.
Kepala DKP Sumbar, Reti Wafda, menyebut pihaknya sudah mulai merintis upaya pengembangan budi daya lobster sejak 2023. Pada tahun tersebut, DKP telah memijahkan 20 ribu benih lobster (BL) di UPTD BPBALP Teluk Buo.
"Benih lobster itu kita besarkan hingga ukuran jangkrik di UPTD BPBALP, setelah itu baru kita salurkan pada kelompok nelayan budi daya sebagai bantuan pada awal 2024 ini," ujar Reti.
Reti menjelaskan, lobster yang akan dikembangkan tersebut adalah lobster mutiara (panulirus ornatus), dan lobster pasir (panulirus homarus). Kedua jenis lobster tersebut dinilai cocok untuk dikembangkan di perairan laut Sumbar.
"Sepanjang 2023 lalu, total nilai ekspor lobster asal Sumbar mencapai Rp12,063 miliar. Kami yakin, jika skema budi daya lobster di Sumbar telah berjalan dan berhasil, nilai tersebut akan jauh lebih meningkat," pungkas Reti. (*/Fs)
