Berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Petani Pessel Minta Gubernur Persiapkan Hilirisasi Industri Gambir.
Langgam.id – Petani gambir Pesisir Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemrov Sumbar) mempersiapkan hilirisasi industri gambir. Harapan itu disampaikan saat asosiasi petani mengadakan audiensi dengan Gubernur Sumbar, Sabtu (5/2/2022).
Asosiasi Petani Gambir Pesisir Selatan (APG Pessel) Asril Encik mengatakan, Sumbar merupakan daerah penyumbang ekspor gambir terbesar di Indonesia. Angkanya mencapai 80 persen.
Di Pesisir Selatan terdapat lahan produktif gambir seluas 5.537 hektare dengan produksi mencapai 3.014 ton per enam bulan. Sektor ini mampu menyerap 9.418 tenaga kerja.
Namun, besarnya potensi gambir belum berbanding lurus dengan kesejahteraan sebagian besar petani. Menurutnya, diperlukan regulasi khusus guna revitalisasi tata kelola gambir, percepatan hilirisasi, dan perlu pengaturan harga yang memihak pada petani.
Asril Encik menyampaikan beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, katanya, masih terkendalanya percepatan hilirisasi industri gambir. Bahkan sudah terjadi hulurisasi produksi gambir dengan dijualnya daun gambir oleh petani kepada pengusaha gambir.
Kedua, perlunya pengaturan tata niaga atau perdagangan gambir yang terindikasi sudah masuk dalam kategori monopoli dan kartel. Ketiga, Peningkatan kualitas produksi.
“Keempat, belum ditetapkannya harga dasar yang sesuai dengan nilai nominal jerih payah petani. Dan tidak memenuhi besarnya biaya kebutuhan dasar, sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” katanya.
Kemudian, tidak adanya harga transaksi berdasarkan fluktuasi harga pasar gambir dunia. Sebab, gambir merupakan komoditi ekspor, maka harga transaksi gambir harus mengikuti perkembangan harga gambir di pasar dunia.
“Selama ini, harga gambir di pasaran Sumatera Barat ditetapkan secara sepihak oleh para pengusaha,pengumpul atau toke. Karena itu penetapan harga dasar dan harga transaksi ini penting,” kata Asril Encik.
Terkait tata niaga, APG Pesisir Selatan meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus di Sumbar sebagai provinsi dengan jumlah ekspor gambir terbesar nasional. Menurutnya perlu triple konsesus antara pemerintah, pengusaha dan petani.
“Sehingga perjanjian jual beli nanti tidak lagi melalui toke tapi sudah melalui asosiasi petani gambir. Kita harapkan seperti itu. Sehingga koperasi dengan eksportir sudah business to business,” tutur Asril.
Gubernur mengapresiasi APG Pesisir Selatan yang telah proaktif memberikan masukan pada pemerintah. Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian diminta segera menindaklanjuti masukan asosiasi tersebut.
“Kita akan buat tim perumusan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), sehingga ke depan kendali perniagaan gambir bisa lebih baik,” kata Mahyeldi di kutip dari situs resmi Provinsi Sumbar.
Baca juga: Petani Pesisir Selatan Harapkan Harga Gambir Stabil Kisaran Rp 30 Ribu
Gubernur menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dapat menyosialisasikan masukan itu ke beberapa daerah sentra gambir.
