Langgam.id-Sejumlah kepala daerah petahana pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dinyatakan gagal meraih suara tertinggi berdasarkan real count yang dimuat dalam website kpu.go.id.
Terkait hal itu, Pengamat politik dan Akademisi Universitas Andalas (Unand) Padang, Najmudin Rasul mengatakan, petahana tersebut memiliki potensi untuk menang. Sebab, selama menjadi kepala daerah, secara tidak langsung dia sudah melakukan kampanye.
"Dia seharusnya menang. Karena sudah 4 tahun lebih kurang menjalankan visi dan misi serta programnya. Artinya selama ia mempimpin sekaligus dia juga melakukan kampanye," katanya, Jumat (11/12/2020).
Menurutnya, jika petahana tersebut berhasil memimpin selama 5 tahun, tentu tidak perlu lagi melakukan kampanye saat pilkada berikutnya karena masyarakat telah melihat kerja nyata selama ia memimpin. "Kenapa memiliki suara rendah, berarti dia tidak berhasil menjalankan visi dan misi serta program yang dijanjikan sebelum terpilih menjadi kepala daerah," ujarnya.
Diketahui, dalam Pilkada 2020, ada sejumlah petahana yang kembali mencalon diri. Tetapi berdasarkan hasil real count yang dirilis situs resmi KPU, petahana terkait mendapat suara lebih rendah dibandingkan kontestan lainnya.
Seperti petahana nomor urut 1 Muhammad Ramlan Nurmantias-Syafrizal di pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Terhitung sampai pukul 10:00 WIB, sang petahana memperoleh suara sebanyak 40,1 persen. Lebih rendah dibanding paslon nomor urut 2 Erman Safar-Marfendi yang meraih suara tertinggi yakni 45,4 persen.
Selain itu, petahana Pilbup Pesisir Selatan, Hendra Joni berdasarkan real count sementara di website kpu.go.id gagal memperoleh suara tertinggi. Petahana yang berpasangan dengan Hamdanus tersebut mengantongi suara sebanyak 34,4 persen, jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Rusma Yul Anwar-Rudi Heriansyah dengan 59,1 persen.
Selain itu, diketahui saat ini penghitungan real count pada Pilkada serentak 2020 masih terus berjalan serta masih menunggu putusan final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.(Rahmadi/Ela)
