Langgam.id - Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan, Pertamina akan transparan dan terbuka (open book) dalam mengimpor BBM tambahan untuk SPBU-SPBU swasta.
"Dengan demikian, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor, bersama-sama kita melihat, dari saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka, sama-sama dengan SPBU swasta. Kita akan open book supaya transparan, dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan," kata Simon A. Mantiri, melalui keterangan resmi, dilansir Minggu (21/9/2025).
Simon menegaskan, Pertamina tidak memonopoli impor BBM untuk swasta, karena BBM yang diimpor Pertamina saat ini dikhususkan hanya untuk BBM di luar kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Artinya, impor BBM yang masih masuk dalam kuota dapat dilakukan langsung oleh swasta.
"Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi, tadi untuk penambahan, sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari Kementerian (ESDM, red.) untuk dikolaborasikan dengan Pertamina," sambung Simon.
Simon mengatakan, tidak ada kebijakan impor satu pintu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kuota yang telah diberikan kepada pemilik SPBU swasta tiap tahunnya. Untuk tahun 2025, swasta mendapatkan kuota impor BBM 10 persen lebih besar daripada kuota yang diberikan pada tahun 2024.
"Tidak ada kebijakan satu pintu, kecuali untuk penambahan. Untuk penambahan ini kan di luar kuota," ujar Simon.
Simon juga memastikan swasta menerima base fuel atau BBM dengan kadar oktan murni tanpa zat aditif. Dengan demikian, masing-masing dari pemilik SPBU swasta itu dapat lanjut mengolah base fuel tersebut sesuai spesifikasinya masing-masing.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan skema impor BBM tambahan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, Shell, Vivo, British Petroleum (BP), Exxon Mobil melalui Pertamina bukan skema satu pintu.
Menurut Bahlil, kebijakan kolaborasi dengan melibatkan perusahaan negara tersebut karena stok impor tambahan yang diperoleh oleh SPBU swasta saat ini sudah menipis, sehingga perlu pengaturan karena BBM merupakan cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (*/Yh)
