Pertama di Indonesia, Pos Pengaduan HAM Hadir di MPP Payakumbuh

Pos Pengaduan Hak Azazi Manusia (HAM) hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh. Ini meruparakan yang pertama dan satu-satunya

Launching Pos Pengaduan Hak Azazi Manusia (HAM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh. [foto: Pemko Payakumbuh]

Langgam.id - Pos Pengaduan Hak Azazi Manusia (HAM) hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh. Ini meruparakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan langsung dijadikan sebagai pilot projek untuk daerah lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumbar, Haris Sukamto mengatakan, pelayanan HAM ini harus menjadi perhatian. Hal ini karena menyangkut hak setiap warga negara yang sudah melekat di dalam dirinya.

Ia menyebutkan, dengan kehadiran pos pengaduan HAM diharapkan bisa mempermudah masyarakat melaporkan masalahnya terkait HAM ini. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke Padang, cukup datang dan scan barcode yang ada di Pojok Pos Pengaduan HAM MPP Payakumbuh ini.

"Untuk pos pengaduan HAM, ini menjadi yang pertama di Indonesia. Nanti di pos ini juga ada petugas kita, masyarakat kita bisa konsultasi juga. Dan kita hadir di ruangan pelayanan publik yang sangat luar biasa nyaman, saya rasa ini bisa dijadikan sebagai percontohan nasional," ujar Haris saat launcing Pos Pengaduan HAM di MPP Payakumbuh, Jumat (4/8/2023).

Saat berkeliling, Haris mengakui, dari sekian banyak tempat pelayanan publik yang sudah dikunjunginya, ternyata MPP Payakumbuh lebih bagus dan sangat luar biasa. Dimana menghadirkan pelayanan yang lengkap di satu atap.

"Saya sudah berkeliling ke berbagai provinsi termasuk Bali yang dulu dikatakan paling bagus di daerah Badung, dan itu memang bagus. Dulu juga saya jadikan pilot project saya, ternyata di sini lebih bagus lagi dan sangat luar biasa," bebernya.

Dia menyebut, untuk menunjukkan bukti dari kinerja seseorang itu bisa dilihat dari hasil kerja yang diperbuatnya. Di Payakumbuh ini terpampang jelas buktinya dengan kehadiran MPP ini segala urusan masyarakat bisa dipermudah. Ini merupakan salah satu bukti keberhasilan kepala daerah Payakumbuh.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Wali Kota. Saya yakin masyarakat Payakumbuh ini bangga dengan keberadaan MPP ini, pelayanannya lengkap sekali satu lantai. Mudah-mudahan dengan kehadiran layanan pos pengaduan HAM ini bisa lebih mantap lagi pelayanannya. terimakasih adas dukungannya, sinergi ini bukan kata yang sulit diucapkan tetapi juga indah untuk kita laksanakan bersama-sama," tuturnya.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar yang selalu memberikan solusi bagaimana Payakumbuh bisa lebih baik memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat.

"Terimakasih kepada Kemenkumham yang telah menghadirkan pojok pos pengaduan ini, sehingga masyarakt kita bisa lebih mudah lagi menyampaikan aspirasi dan mengatasi masalah terkait HAM ini," ucap Rida.

Rida juga menyampaikan sejak tahun 2017 Kota Payakumbuh selalu memperoleh predikat sebagai kota yang peduli dengan HAM sampai sekarang.

"Itu sebagai bukti bahwa Pemko Payakumbuh sangat memperhatikan dan peduli dengan hak-hak masyarakatnya. Karena pelayanan kepada masyarakat itu nomor satu bagi kami di Payakumbuh," ujarnya.

Selain peresmian pos pengaduan HAM, juga dilakukan penanda tanganan nota kesepakatan antara Pemko Payakumbuh dan Kemenkumham tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan di daerah pembinaan hukum dan HAM serta penyelenggaraan kekayaan intelektual. (*/yki)

Baca Juga

Pemko Payakumbuh melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024
Pemko Payakumbuh Gelar Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah
Pemko Payakumbuh menggelar pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat
Jaga Stabilitas Harga, Pemko Payakumbuh Gelar Pasar Murah
Pemko Payakumbuh dan DPRD Kota Payakumbuh mencapai kesepakatan bersama dengan disahkannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Pemko Payakumbuh dan DPRD Sepakati Ranperda APBD 2025 Jadi Perda
Dua sekolah di Kota Payakumbuh masuk dalam daftar penilaian UKS/M terbaik di Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 pada Senin (18/11/2024).
Dua Sekolah di Payakumbuh Masuk Daftar Penilaian UKS/M Terbaik di Sumbar
Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menindaklanjuti isu terkait beredarnya daging sapi positif rabies yang beredar di Pasar Ibuh.
Beredar Isu Daging Sapi Positif Rabies, Pj Wako Payakumbuh Kunjungi Pasar Ibuh
Pemko Payakumbuh kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung swasembada pangan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo
Pemko Payakumbuh Berkomitmen Dukung Program Swasembada Pangan