Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membantah beredarnya informasi soal dihentikannya proyek jalan tol Padang-Pekanbaru karena sulitnya pembebasan lahan. Proyek strategis nasional tersebut disebut terus dilanjutkan.
Kepala Diskominfo Sumbar Jasman Rizal menjelaskan terkait adanya kesimpangsiuran informasi tentang Perkembangan Pembangunan Jalan Tol di Sumbar. Dia membantah bahwa proyek jalan tol dihentikan. "Jalan tol lanjut, tidak ada rencana penghentian jalan tol, saya menyampaikan informasi yang ada," katanya lewat keterangan tertulis Jumat (5/3/2021).
Menurutnya, pada Jumat (5/3/2021) dilakukan pertemuan di kantor Bupati Padang Pariaman dengan agenda penyerahan uang ganti untung pembebasan lahan jalan tol Padang - Sicincin kepada masyarakat
Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman yang didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, Kanwil BPN, Pejabat Pemprov Sumbar (dipimpin oleh Kepala Balitbang Prov Sumbar), PPK pengadaan tanah jalan tol Padang - Pekanbaru 1 Kemen PUPR, perwakilan BANK BRI, Kepala Bapeda dan Inspektorat Padang Pariaman.
Penyerahan ganti untung terhadap lahan masyarakat adalah sebesar Rp14 miliar untuk 24 bidang dan 10 penggarap. Sebelumnya juga telah dibayarkan kepada masyarakat sebesar 36 milyar kepada 33 bidang dan 10 penggarap.
"Panjang ruas jalan tol Padang Sicincin adalah 36,6 km, yang dibagi atas 2 lokasi, 2 atau 2 penetapan lokasi (penlok)," katanya.
Untuk penlok I yang terdiri dari 0 km sampai 4.2 km sudah selesai pembebasannya. Sementara penelok II dari 4.2 km ke 36.6 km sedang dalam proses dan akan diberikan ganti untung.
Sesuai laporan PPK pengadaan tanah (ibu Siska Martha Sari) dan Kanwil BPN yang diwakili Kabid Pengadaan Tanah pengadaan tanah untuk penlok II 4.2 ke 36,6 km sedang dalam pengadaan tanah yang terdiri dari inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, pengumpulan berkas dan pembayaran uang ganti kerugian.
Pembayaran pembebasan lahan sudah mencapai 20.4 persen terhadap luas dari total kebutuhan lahan di penlok 1 dan 2, sedangkan target penyelesain pembayaran pembebasan lahan diharapkan selesai sebelum bulan Juni (sebelum lebaran) dan Kakanwil BPN berharap pembayaran selesai sebelum lebaran.
"Selanjutnya penlok 2 kurang lebih 600 bidang tanah sedang dinilai oleh KJPP dan sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah dan telah menyepakati nilai harga lahan," katanya.
Menurutnya, dari 1.452 bidang tanah yang telah bebas127 bidang dari total lahan yang dibutuhkan. Namun jika dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progres nya sudah mencapai 57 %
"Secara keseluruhan, tidak ada ditemukan permasalahan ganti untung lahan masyarakat dan pembangunan jalan tol akan terus dilaksanakan," katanya. (Rahmadi/SS)
