Penanganan Darurat Bencana, Padang Pariaman Butuh Bantuan dari BNPB

Langgam.id-Padang Pariaman

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur bertemu dengan pihak BNPB. [foto: Pemkab Padang Pariaman]

Langgam.id – Pemkab Padang Pariaman ajukan permohonan bantuan penanganan darurat bencana kepada tim dari Kedeputian Kedaruratan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Permohonan bantuan tersebut diajukan untuk menyikapi kondisi Padang Pariaman yang rentan terhadap bencana banjir, longsor. Serta curah hujan dengan intensitas tinggi.

Bupati Padang Pariaman, Suharti Bur mengatakan, sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab Padang Pariaman agar terhindar dari bencana.

“Upaya pencegahan telah dilakukan. Namun karena keterbatasan yang dimiliki upaya yang dilakukan tersebut belum bisa mengatasi dan memberikan rasa aman apabila terjadi bencana,” terang Suhatri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/2021).

Oleh karena itu ungkap Suhatri, Pemkab Padang Pariaman mengadakan pertemuan bersama tim dari Kedeputian Kedaruratan BNPB.

“Materi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut membahas rencana penanganan darurat dampak kejadian banjir yang terjadi pada 17 Desember 2021 yang lalu,” ucapnya.

Suhatri menjelaskan, bahwa pertemuan itu disepakati Kedeputian BNPB siap membantu dan memberikan peluang untuk pengajuan permohonan bantuan penanganan darurat serta dampak kejadian akibat bencana.

Baca juga: BPBD Padang Pariaman: Ratusan Rumah Terendam, 1 Orang Meninggal dan 1 Hilang

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Padang Pariaman Budi Mulya menambahkan, akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sangat dibutuhkan bantuan dan dukungan dari BNPB dalam hal penanganan darurat bencana.

“Apalagi setelah melihat begitu luasnya dampak kejadian cuaca ekstrem dan banjir yang terjadi pada 17 dan 18 Desember 2021 lalu,” bebernya. (*/Mg Lisa)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
Banjir di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. (Dok. Istimewa)
Banjir di Padang Terus Berulang, DPRD Dorong Solusi dari Hulu hingga Muara