Langgam.id – Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy mengatakan, Sumbar memiliki potensi UMKM yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Bahkan UMKM ini terangnya, bisa menjadi mitra bisnis bagi banyak UMKM lain di provinsi lain dengan jembatan para perantau Minang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Hanya saja ungkap Audy, dimasa pandemi banyak UMKM yang mati atau hampir mati karena perputaran ekonomi yang sangat lesu.
“Atas pertimbangan hal tersebut, maka diperlukan upaya berupa terobosan baru diantaranya penerapan e-katalog lokal seperti yang dilakukan Jawa Timur,” ujar Audy, Jumat (5/11/2021).
Setidaknya kata Audy, tersedia alokasi belanja langsung Pemprov Sumbar yang bisa diakses oleh UMKM melalui mekanisme Belanja Langsung (marketplace) sebesar lebih dari Rp500 miliar. Dan ini belum termasuk anggaran kabupaten/kota se-Sumbar.
Audy menjelaskan, selama ini, OPD di daerah sulit melakukan pengadaan barang dan jasa dari UMKM atau vendor lokal karena tidak masuk dalam e-katalog.
“Kita carikan solusi agar mereka bisa masuk e-katalog lokal sehingga dapat diakses pemerintah sehingga pasarnya makin luas,” bebernya.
Untuk mewujudkan hal tersebut agar sesuai dengan aturan, Pemprov Sumbar perlu belajar dari daerah yang telah lebih dahulu menerapkannya. Salah satunya Jawa Timur.
“Jawa Timur adalah daerah yang telah lebih dahulu dan berhasil melaksanakan sistem pengadaan langsung berbasis e-comers (marketplace). Kita perlu mempelajari keberhasilan itu untuk diterapkan di Sumbar,” ucap Audy.
Dengan demikian sebut Audy, tujuan untuk memberdayaan UMKM yang menjadi fokus dan prioritas bagi Sumbar bisa terealisasi secepatnya.
“Karena dengan dioptimalkannya keberadaan e-katalog lokal dan marketplace akan menjadi jembatan bagi UMKM lokal Sumbar untuk bisa mengakses dana APBD ataupun APBN di Sumbar,” tuturnya.
Namun demikian kata Audy, langkah tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini karena diperlukan kesamaan visi dan langkah antara kebijakan dengan operator pengelola pengadaan serta vendor-vendor dari UMKM-nya.
“Kita telah membawa beberapa pimpinan OPD Sumbar untuk belajar dan berbagi informasi/strategi ke Pemprov Jawa Timur guna menjadikan kebijakan daerah ini bisa lebih operasional dan diterima oleh masyarakat, khususnya UMKM,” kata Audy.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar Doni Rahmat Samulo menjelaskan, Pemprov Sumbar telah memulai upaya sebagaimana yang dilakukan oleh Jawa Timur.
Akan tetapi terangnya, ada beberapa kendala yang perlu untuk dibenahi. Seperti bagaimana pola mengajak UMKM untuk bisa segera bertransformasi menjadi UMKM Go Digital dan aktif menghubungi Biro PBJ.
Baca juga: Gubernur Sumbar Imbau UMKM Manfaatkan Teknologi di Masa Pandemi
“Selanjutnya juga masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal administrasi keuangan. Jangan sampai niat baik untuk mensukseskan program digitalisasi nasional, namun bermasalah dalam hal dokumen akuntabilitas,” bebernya.
Doni mengatakan, saat ini jumlah UMKM yang potensial untuk digandeng sebagai toko daring sekitar 14 ribu unit. Dinas Koperasi UMKM siap untuk membantu Biro PBJ dalam hal menyiapkan UMKM Go Digital.
