Langgam.id - Pemerintah menargetkan Indonesia bisa jadi pusat ekonomi syariah pada 2024. Presiden Joko Widodo mengatakan, hal tersebut mengingat potensi Indonesia yang memiliki 207 jiwa penduduk muslim atau 87 persen dari total jumlah warganya.
“Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu,” kata Jokowi.
Presiden mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
Menurut Jokowi, pemerintah akan mengembangkan sejumlah sektor untuk mencapai target tersebut. Yakni, industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, hingga kewirausahaan syariah.
“Semuanya akan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," tuturnya.
Jokowi mengaku berulang-ulang menyebutkan hal tersebut agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Menurutnya, ekonomi syariah Indonesia saat ini berada di peringkat keempat di dunia. Posisi itu meningkat dari peringkat ke-9 pada 2014 lalu.
Presiden memperkirakan, jika tren pertumbuhannya itu bertahan, dalam 3-4 tahun ke depan, ekonomi syariah Indonesia akan berada pada posisi dua besar.
Jokowi juga menyampaikan, sejak 1 Desember 2021 Indonesia memegang keketuaan atau presidensi G20. Itu artinya, Indonesia menjadi pemimpin kelompok negara-negara maju dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang masuk dalam 20 besar dunia.
PDB Indonesia sendiri kini berada pada peringkat ke-16 di dunia. Merujuk predikisi sejumlah lembaga seperti McKinsey, Bank Dunia, hingga IMF, Presiden mengklaim Indonesia akan menjadi empat besar di 2040-2045.
“Tapi itu halangannya juga tidak kecil. Tantangannya juga bukan tantangan yang mudah," ujarnya, sebagaimana dirilis situs resmi Presiden.
Sejumlah syarat perlu dipenuhi untuk mencapai posisi itu. Ia memperkirakan PDB kita saat itu 2040-2045 kurang lebih 23.000 sampai 27.000 income per kapita masyarakat kita. "Sebuah angka yang sangat besar sekali tentu saja. Tapi itu butuh kerja keras kita semuanya,” tuturnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas usai acara mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dan bersatu untuk mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas agar bisa tercapai lebih cepat, tidak di tahun 2040-205, tetapi di tahun 2030-2035.
“Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia,” katanya. (*/SS)
