Langgam.id - Pemerintah Indonesia bakan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk lima tokoh, salah satunya adalah R. Soeharto. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional itu berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengatakan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk lima tokoh itu juga sudah hasil diskusi dengan Presiden, Joko Widodo.
"Kita memutuskan tahun ini memberikan lima (gelar pahlawan nasional) kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan, sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat," ujar Mahfud dikutip dari keterangan resminya, Kamis (3/11/2022).
Pertama, kata Mahfud, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum R. Soeharto dari Jawa Tengah. Dokter kepresidenan era Presiden Sukarno tersebut dinilai telah berjuang bersama Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Bahkan setelah kemerdekaan, almarhum R. Soeharto ikut serta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air. "Ikut pembangunan department store syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal, pembangunan Rumah Sakit Jakarta, dan juga salah seorang pendiri berdirinya IDI (Ikatan Dokter Indonesia)," ungkap Mahfud.
Kedua, sebut Mahfud, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KGPAA Paku Alam VIII yang merupakan Raja Paku Alam dari tahun 1937-1989. Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum KGPAA Paku Alam VIII antara lain bersama Sultan Hamengkubowono IX dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini.
“Sehari sesudah (kemerdekaan) itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946,” ucap Mahfud.
Ketiga, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Raden Rubini Natawisastra, dari Kalimantan Barat.
Menurut Mahfud, almarhum Raden Rubini Natawisastra telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan. Bahkan, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
Keempat, lanjut Mahfud, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara.
Selama 32 tahun, almarhum Salahuddin bin Talibuddin dinilai telah berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila. “Beliau pernah dibuang ke Boven Digul tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawahlunto tahun 1918-1923,” paparnya.
Lalu, yang kelima, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Kyai Ahmad Sanusi dari Jawa Barat.
Mahfud menjelaskan, bahwa almarhum Kyai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang belum mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila.
“Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta,” katanya.
Selanjutnya, Mahfud mengimbau, kepada daerah-daerah yang merupakan asal dari para tokoh penerima gelar pahlawan nasional untuk mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, yang rencananya akan digelar Senin, 7 November 2022 di Istana Negara Jakarta.
Baca juga: Inyiak Canduang Dinilai Layak Jadi Pahlawan Nasional
“Kami sarankan kepada daerah-daerah tadi yang sudah mempunyai usul-usul dan disetujui oleh pemerintah supaya segera menyiapkan diri untuk hadir dan melakukan penyambutan-penyambutan, baik upacara adat, upacara daerah, atau apapun yang bisa dilakukan untuk menyongsong anugerah ini,” ujar Mahfud.
—
