Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernuran, Rabu (29/10/2025).
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak yang terlibat sepakat menargetkan penyelesaian pembebasan lahan dalam dua bulan ke depan. Dengan demikian, pembangunan fisik proyek strategis nasional itu diharapkan dapat segera dimulai.
Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Teddi Guspriadi; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Elsa Putra Friandi; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri; serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Ahdiarsyah. Turut hadir pula perwakilan Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sebagai pelaksana proyek, Pemerintah Kota Padang, serta para niniak mamak dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan.
“Kita sepakat untuk menuntaskan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik ini secepat mungkin. Insya Allah pada bulan November atau paling lambat Desember sudah selesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” kata Mahyeldi.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi agar seluruh tahapan pembebasan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum. “Kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari. Karena itu, saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan niniak mamak agar terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (27/10), Gubernur Mahyeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil telah meninjau langsung lokasi proyek. Dari hasil peninjauan, diketahui pembangunan fisik belum dapat dimulai karena pembebasan lahan masih dalam proses penyelesaian.
Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek strategis nasional yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan dan risiko kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok. Proyek ini memerlukan lahan seluas 18,7 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp2,8 triliun serta tambahan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp562 miliar.
Pemerintah Provinsi berharap proses pembebasan lahan dapat berjalan sesuai target, sehingga pembangunan flyover yang telah lama dinantikan masyarakat dapat segera terealisasi.
