PCO: Satu Konten Disinformasi, Fitnah dan Kebencian Bisa Melahirkan Sejuta Kebencian

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Hariqo Wibawa Satria mengungkapkan satu konten DFK

Ilustrasi [pixabay]

Langgam.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Hariqo Wibawa Satria mengungkapkan satu konten disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK) bisa melahirkan sejuta kebencian. Hal itu disampaikannya setelah memerhatikan masifnya peredaran DFK di media sosial.

Hariqo mencontohkan percakapan dan kolom komentar di media sosial setelah beredarnya video buatan akal imitasi (AI) yang isinya seolah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan “guru adalah beban negara”.

Sebelumnya, di jagat maya juga banyak beredar video deepfake alias palsu Presiden Prabowo Subianto menawarkan bantuan langsung kepada masyarakat.

"Satu ulasan yang berisi DFK pada sebuah rumah makan, akan membuat ribuan pelanggan berhenti makan di situ. Demikian juga dengan satu video DFK bisa melahirkan sejuta kebencian pada seorang pemuka agama hingga pemimpin. Satu peluru hanya bisa membunuh satu tubuh, tapi satu disinformasi dapat ‘membunuh’ persaudaraan, kepercayaan, bahkan masa depan sebuah bangsa," kata Hariqo.

Laporan Risiko Global 2025 yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF)) menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global nomor empat.

Bahkan, diprediksi menjadi ancaman global nomor satu pada tahun 2027. Laporan ini berdasarkan survei terhadap lebih dari 900 pakar internasional lintas sektor, meliputi akademisi, pegiat NGO, pebisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil.

"DFK ini sudah terbukti membuat kesedihan banyak keluarga," ujar Hariqo dilansir dari rilis Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Kamis (28/8/2025).

Dia mencontohkan di Amerika Serikat, menurut analisis Kaiser Family Foundation (2022), sekitar 234.000 kematian akibat Covid-19 yang terjadi antara Juni 2021 hingga April 2022, dapat dicegah jika seluruh orang dewasa telah divaksinasi penuh. Penolakan vaksin, yang sebagian besar dipengaruhi oleh disinformasi, turut berkontribusi terhadap jumlah kematian warga tersebut," bebernya.

Contoh lain, kerusuhan di Inggris selama hampir dua pekan pada Agustus 2024, dipicu disinformasi kasus pembunuhan tiga anak perempuan di Southport pada 29 Juli 2024. Di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Juni 2025 juga terjadi kerusuhan yang dipicu disinformasi terkait operasi penegakan hukum imigrasi.

Di Wamena, Papua Pegunungan, pada 2023 sempat terjadi kerusuhan tersulut konten DFK yang menarasikan orang Papua menyerang personel keamanan Indonesia setelah penangkapan dua pedagang etnis tertentu.

"Disinformasi adalah api kecil yang bisa membakar seluruh peradaban jika dibiarkan, terutama di Indonesia yang sangat majemuk," tutur Hariqo.

Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang paling majemuk. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa.

"Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia, jangan sampai DFK membuatnya menjadi kelemahan," sebut Hariqo.

Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran DFK. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari bahaya negatif dari konten negatif di ranah digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga meminta pengelola platform media sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi DFK.

"Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat. Tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai. Itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita," kata Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, saat berdiskusi bersama Kepala PCO Hasan Nasbi pada Selasa (26/8/2025).

Angga mengimbau semua pihak bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar. Termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital. Jika ada konten mengandung DFK, platform harus menindak secara otomatis melalui sistem.

Kepala PCO Hasan Nasbi mengapresiasi media-media arus utama yang sudah memiliki kanal cek fakta. Menurut Hasan, semakin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten DFK di masyarakat.

"Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK," ungkap Hasan. (*)

Baca Juga

Pemerintah akan memulai pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia pada Rabu (8/10/2025). Sekolah Garuda
Pemerintah Mulai Perkenalkan Sekolah Garuda Serentak di 16 Titik Besok
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan enam
Ekonom: Kedaulatan Sumber Daya Harus Sejalan dengan Efisiensi dan Transparansi
Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Palmerah disiplin menerapkan titik kendali kritis dalam tata kelola dapur MBG.
Tips Penyajian MBG Sehat dan Aman Mulai dari Pemilihan Bahan hingga Siap Disantap
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono meninjau progres pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)
K-SIGN di NTT, Ditargetkan Produksi Garam 2,6 Juta Ton per Tahun dan Serap 26 Ribu Naker
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal yang berada di Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat,
SPPG Tanah Sareal Bogor Mampu Pertahankan Zero Accident MBG, Ini Rahasianya
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan bahwa keberadaan Sekolah Garuda, yang merupakan salah satu
Wamen Stella Pastikan Sekolah Garuda Bisa Diakses Semua Kalangan, Termasuk dari Sekolah Rakyat