InfoLanggam - Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Payakumbuh, Kamis (1/2/2024).
Dalam kegiatan ini hadir kepala OPD se-Kota Payakumbuh, Ketua LKAAM Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam, niniak mamak, bundo kanduang dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Payakumbuh.
Pada kesempatan itu, Jasman mengatakan keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintahan, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat.
Ia menjelaskan, bahwa FKP bukan hanya sekedar hadir. Namun seluruh peserta harus memberikan saran dan masukan sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.
"Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan," bebernya.
Jasman mengatakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 merupakan salah satu rangkaian dari Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022.
"Tahun 2025 juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD masa jabatan Penjabat Kepala Daerah Kota Payakumbuh," tuturnya.
Ia mengatakan bahwa Kota Payakumbuh merupakan daerah pertama di Provinsi Sumbar yang melaksanakan FKP RKPD Tahun 2025.
Dia berharap bahwa nanti hasil dari FKP RKPD tahun 2025 harus juga memikirkan isu strategis untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga nantinya rencana-rencana yang ada hari ini dapat terus berkesinambungan.
"Baik itu permasalahan stunting, kemiskinan, teknologi, pertanian dan permasalahan lainnya harus diperhitungkan bersama untuk beberapa tahun ke depan atau bahkan hingga 20 tahun ke depan," katanya.
Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal mengatakan bahwa FKP yang dilaksanakan ini untuk menyempurnakan Ranwal RKPD sehingga seluruh isu strategis dapat tertampung.
"Tentu hal ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan tentunya harus merujuk kepada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029," ujarnya. (*/yki)
